Politisi PKS Apresiasi Putusan MA Batalkan SKB 3 Menteri soal Aturan Seragam Sekolah

Jakarta (08/05) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Politisi PKS itu menilai, putusan MA sebagai keputusan yang berangkat dari akal sehat.

“Terima kasih kepada MA yang masih menjunjung tinggi akal sehat. Kendati sejumlah pertimbangannya tersebut masih perlu pencermatan, secara garis besar putusan tersebut sejalan dengan kritik kami terhadap SKB tersebut,” ungkap Bukhori.

Sebelumnya, Anggota DPR yang pernah duduk di Komisi Hukum ini mencermati sejumlah kelemahan mendasar dalam SKB tersebut.Continue reading

Eks Pejabat Kemenag Didakwa Korupsi Rp 23 Miliar, Aleg PKS Minta Pemberantasan Korupsi jadi Prioritas Menag

Jakarta (06/05) — Mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Undang Sumantri, didakwa melakukan korupsi pengadaan laboratorium komputer dan sistem komunikasi serta media pembelajaran terintegrasi di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2011 sehingga merugikan negara sebanyak Rp 23,636 miliar.

Merespons kabar tersebut, Anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf menyoroti kinerja Menteri Agama Gus Yaqut. Kendati masih terbilang baru, Bukhori mengingatkan Menteri Agama untuk tidak gagal fokus dalam menyusun program prioritas kementerian.

Bukhori menekankan pentingnya penyusunan program kementerian yang berpijak pada persoalan fundamental, salah satunya pencegahan rasuah di internal lembaga.Continue reading

Bukhori Tagih Janji Mensos Risma untuk Berikan Bansos bagi Suku Anak Dalam

Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi menagih janji Menteri Sosial Risma untuk memberikan bantuan sosial (bansos). Hal ini diungkapkan oleh Ngelembo, salah satu kepala suku atau Tumenggung SAD yang turut hadir saat menerima kunjungan Menteri Sosial beserta jajarannya di wilayahnya pada pekan kedua Maret 2021.

Menurut Ngelembo, Risma berjanji untuk memberikan bantuan sosial paling tidak sebulan setelah kunjungannya tersebut. Namun sangat disesalkan, kendati telah lewat dari batas waktu yang dijanjikan, bantuan dari Kementerian Sosial tidak kunjung datang.

Menanggapi kabar tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan, dirinya akan membantu advokasi aspirasi Suku Anak Dalam tersebut saat rapat kerja dengan Menteri Sosial di parlemen.Continue reading

Soal Temuan 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos, Bukhori: DPR Akan Segera Panggil Menteri Sosial!

Anggota Komisi Sosial DPR RI Bukhori Yusuf mengungkapkan Komisi VIII DPR RI akan segera memanggil Menteri Sosial Risma terkait laporan adanya 21 juta data ganda penerima bansos Covid-19 sebagaimana yang disampaikan bekas wali kota Surabaya ini kepada KPK. Ia mengaku Komisi VIII DPR RI selaku mitra Menteri Sosial belum pernah memperoleh laporan ini sebelumnya.

Ketua DPP PKS ini juga mempertanyakan data ganda yang dimaksud oleh Menteri Sosial. Sebab, sampai saat ini dirinya mengaku belum menerima keterangan rinci dari Menteri Sosial terkait data ganda yang dimaksud. Pasalnya, istilah data ganda ini memiliki pengertian yang tidak berdiri secara tunggal sehingga memiliki konsekuensi yang beragam.

“Perlu dirinci terkait data ganda tersebut. Apakah yang dimaksud adalah mereka yang tidak berhak tetapi tercantum sebagai penerima bansos; atau pengertian ganda disini adalah mereka yang namanya terulang dalam sistem karena datanya kurang lengkap,” ungkapnya.Continue reading

Bukhori Kembali Dorong Kepiawaian Diplomasi Haji Pemerintah demi Hasilkan Kepastian Haji Tahun 2021

Sampai hari ini Kementerian Agama belum menerima kepastian mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 dari Kerajaan Arab Saudi. Belakangan, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengaku sejumlah isu liar beredar di masyarakat akibat belum adanya kepastian tersebut. Diantaranya yang mengaitkan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia ke tanah suci terkendala karena vaksin Sinovac yang belum tersertifikasi oleh WHO hingga terkait kasus peradilan hukum seseorang.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf menilai munculnya isu yang diklaim liar oleh pemerintah tersebut adalah ekses yang timbul akibat lemahnya peran diplomasi haji pemerintah Indonesia yang dilakukan selama ini terhadap Kerajaan Arab Saudi. Menurutnya, sah saja apabila mulai terbangun asumsi tertentu di tengah publik yang mengaitkan polemik haji dengan kondisi sosial politik tanah air belakangan ini.Continue reading

Anggota FPKS Pastikan Kenaikan Biaya Haji 2021 Tidak Akan Bebani Calon Jemaah

Jakarta (25/04) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengatakan kenaikan biaya haji tidak bisa dihindarkan, salah satunya, akibat instrumen protokol kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin kesehatan dan keselamatan jemaah haji.

Kendati begitu, imbuhnya, angka kenaikan biaya haji telah berhasil ditekan dibandingkan dengan asumsi kenaikan awal sehingga diharapkan tidak terlalu membebani calon jemaah haji.

“Prokes yang ketat berdampak pada instrumen pembiayaan. Sebab itu, sejak awal Fraksi PKS meminta kenaikan biaya haji dilakukan secara rasional. Artinya, sebisa mungkin tidak terlalu memberatkan jemaah. Terbaru, kami juga sudah memperoleh instrumen kalkulasinya. In shaa Allah, biaya akan tetap naik, tetapi tidak terlalu memberatkan jemaah karena hanya bertambah di kisaran 1-2 juta,” ungkapnya selepas menghadiri acara sosialisasi biaya haji bersama BPKH di Semarang, Sabtu (25/04/2021).Continue reading

Sambut Positif Sinyal Menko PMK Soal Perpanjangan BST, Bukhori Desak Mensos Segera Ajukan Perpanjangan

Anggota Komisi Sosial DPR RI Bukhori Yusuf menyambut positif sinyal Menko PMK Muhadjir Effendy terkait peluang program BST untuk diperpanjang. Menurutnya, ini menjadi isyarat bagi Menteri Sosial Risma untuk segera meninjau kembali keputusan menghentikan program BST pada bulan April ini. Bahkan sebelumnya, Kementerian Keuangan juga mengaku belum memperoleh usulan perpanjangan program BST dari Kementerian Sosial.

Bukhori menilai, Menko PMK Muhajir Effendy perlu menegur Menteri Sosial karena bertindak overlapping. Pasalnya, politisi PKS ini menduga Menteri Sosial abai melakukan konsultasi lebih dulu dengan Menko PMK maupun Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan sepihak menghentikan program BST.Continue reading

Reses di Kabupaten Kendal, Bukhori Serahkan Bantuan dan Serap Aspirasi Warga Muhammadiyah

Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf bersilaturahim dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Boja Kabupaten Kendal dalam agenda reses di Kabupaten Kendal. Silaturahim ini merupakan bagian dari agenda serap aspirasi, khususnya, di kalangan warga Muhammadiyah.

Sebelumnya, Bukhori bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kendal dari Fraksi PKS, berkesempatan mengunjungi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Boja Kabupaten Kendal untuk menyerahkan bantuan wakaf kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan Juz Amma bagi pesantren Darul Arqom Kendal.Continue reading

Milad 19 Tahun PKS: Ramadhan, Kemerdekaan dan Kemenangan

Oleh : K.H. Bukhori Yusuf, Lc., M.A. (Anggota Komisi VIII DPR RI/ Ketua DPP PKS Bidang Litbang)

Dalam panorama sejarah umat Islam, kemenangan dan bulan Ramadhan adalah dua hal yang saling bertaut satu sama lain. Tepatnya pada permulaan tahun ke-2 Hijriyah ketika perintah puasa pertama kali diturunkan.

Bertempat di sekitar 155 km arah barat daya Kota Madinah, sebuah padang gersang yang dikelilingi gunung-gunung tinggi menjadi saksi perjumpaan dua pasukan yang membawa misi yang haq dan misi yang batil.

Bahkan dalam As Sirah An Nabawiyah dijelaskan, kedua pasukan tersebut terdiri dari pasukan musyrikin Mekah dengan kekuatan tempur sejumlah 1.000 pasukan berhadapan dengan pasukan muslimin Madinah dengan kekuatan tempur sejumlah 319 pasukan.Continue reading

Bukhori Dorong Historiografi Indonesia yang Memihak Ulama dan Santri

Beredar di masyarakat draf naskah Kamus Sejarah Indonesia yang menghilangkan Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam daftar tokoh yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tak pelak hal ini menjadi polemik karena menuai protes dari banyak kalangan khususnya warga Nahdiyin. Terbaru, pemerintah melalui Kemendikbud akhirnya memberikan klarifikasi bahwa draf naskah softcopy yang disusun sejak 2017 itu adalah buku yang tidak pernah diterbitkan secara resmi oleh Kemendikbud.

Merespons hal itu, Anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf angkat bicara. Bukhori menyesalkan sikap gegabah tim penyusun yang mengabaikan kaidah historiografi Indonesia yang objektif. Menurutnya, kiprah ulama maupun tokoh Islam lainnya berhak memperoleh kedudukan yang proporsional dalam narasi sejarah bangsa. Pasalnya, eksistensi mereka, secara autentik, telah mewariskan sumbangsih signifikan bagi usaha pendirian republik.Continue reading