SIGIJATENG.ID, Semarang – Anggota Fraksi PKS DPR RI KH Bukhori, Lc, MA dicurhati warga soal data kemiskinan yang amburadul saat melakukan reses di RW 2 Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Senin (23/12/2019) malam.
“Tanya Pak Kiai, data penerima bantuan dari pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan) itu dari mana ya? Soalnya ada yang terjadi kebalikannya. Warga yang seharusnya dapat malah tidak dapat, tapi yang seharusnya tidak dapat malah dapat?,” kata soerang peserta reses.
Pertanyaan tersebut wajar disampaikan kepada Bukhori. Sebab, anggota DPR RI dari Dapil Jateng I (Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal) ini adalah anggota Komisi VIII, yang membidangi masalah seputar keagamaan (Kemenag), sosial (Kemsos), wakaf, badan zakat, soal bencana (PNPB) dan haji.
Dikatakan oleh Bukhori, dalam upaya pengentasan kemiskinan, Kementerian Sosial telah membuat beberapa program, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Sarana dan Prasarana Lingkungan (Sarling), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Ratilahu) Kelompok Usaha Bersama (KUPBE).
“Namun diakui dalam pelaksanaanya belum sesuai yang diharapkan. Terjadi persoalan mendasar yakni soal data kemiskinan yang masih amburadul,” kata Bukhori.
Atas kondisi ini, kata Bukhori, kementerian sosial telah menyadarinya. Karenanya saat ini sedang dilakukan verifikasi data. Komisi VIII juga terus menorong kementerian sosial untuk melakukan update data. Dari data yang sudah masuk, memang datanya amburadul.
“Saat ini data yang masuk baru sekitar 24-26 persen. Dari data itu, sekitar 4-6 persen ternyata invalid. Terjadi salah sasaran cukup tinggi. Seperti sudah meninggal, namanya tetap ada. Ternyata orangnya kaya juga ada masuk data penerima, dan lain-lain,” katanya.
Bukhori berharap peran serta masyarakat, utamanya pengurus RT dan RW sangat dibutuhkan untuk validitasi data, yakni dengan berani melaporkan ke pemerintah jika menemukan adanya data yang dinilai tidak pas. “Silahkan, kalau menemukan data di lapangan bisa lapor ke Depra atau DPC PKS, atau langsung ke kami. Nanti akan saya sampaikan ke Kementerian Sosial,” terangnya.
Bagaimana dengan data kemiskinan di Jawa Tengah? Bukhori menyatakan belum memiliki data. Namun informasi adanya dugaan salah sasaran juga terjadi di Jawa Tengah. “Untuk data Provinsi Jateng kami belum punya. Kami baru akan bertemu dengan Dinas Sosial Jawa Tengah, Kamis (26/12/2019) besuk. Salah satunya adalah untuk mengetahui kondisi dan data orang miskin di Jawa Tengah,” ucapnya.
Acara reses tersebut dihadiri sekitar seratusan orang. Hadir juga anggota Fraksi PKS DPRD Jateng Agung Budi Margono. Pada akhir acara, Bukhori menyerahkan bingkisan sembako bantuan dari kementerian sosial. (Aris)