SEMARANG, suaramerdeka.com – Upaya pengetasan angka kemiskinan di Indonesia yang tinggi, termasuk di Jateng, menemui beberapa kendala. Persoalan utama adalah kevalidan data warga miskin yang sampai saat ini masih tahap verifikasi.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori mengatakan saat ini verifikasi data sedang dilakukan oleh kementerian dan baru mencapai 24-26 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Namun, dari jumlah itu, sudah ditemukan 4-6 persen data yang tak valid.
Ia menyebutkan, ada warga yang sudah meninggal tapi masih masuk data, atau ada warga yang sebenarnya tidak masuk keluarga miskin justru terdata miskin. “Memang ada satu problem mendasar soal pengentasan kemiskinan, yaitu pendataan. Jika data tak tepat maka nanti bisa salah sasaran,” kata Bukhori usai melakukan reses di Kelurahan Bangetayu Wetan Kota Semarang, Senin (23/12) malam.
Di acara tersebut hadir anggota Fraksi PKS DPRD Jateng, Agung Budi Margono dan warga masyarakat sekitar.
Bukhori meminta, selain pemerintah yang melakukan verifikasi maka masyarakat hendaknya juga turut serta mengontrol data. Lantaran ditemukan juga, warga masyarakat yang tak miskin namun masuk di kategori miskin. Indikasinya, nama-nama mereka sengaja dimasukkan karena ada ewuh pekewuh lantaran masih hubungan saudara. Tujuannya bisa jadi untuk memperoleh bantuan dari pemerintah.
Padahal seperti apa kategori miskin dan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan sudah jelas aturannya.
“Maka RT dan RW maupun masyrakat harus ikut mengontrol. Agar program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah bisa tepat sasaran,” kata anggota DPR RI dari Dapil I Jateng ini.
Kendala lain yang dihadapi adalah ketepatan program. Bukhori menyinggung minimnya nominal bantuan untuk kelompok usaha bersama. Yakni Rp 20 juta untuk satu kelompok yang terdiri 10 keluarga. Jika dibagi maka per keluarga hanya mendapatkan Rp 2 juta.
Nominal itu dinilainya terlalu kecil. “Uang Rp 2 juta untuk modal usaha. Sekali rugi, sudah selesai. Maka harus dikaji lagi. Kalau idealnya setidaknya ya Rp 5 juta,” ujarnya.
Dalam kegiatan itu Bukhori juga melakukan dialog dengan masyarakat. Selanjutnya, pada Kamis (26/12) pihaknya akan melakukan kunjungan ke Kanwil Kemenag Jateng dan Dinsos Jateng.
Sumber: https://www.suaramerdeka.com/news/baca/211506/pengentasan-kemiskinan-terkendala-data
https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/212070/30-data-kemiskinan-tidak-valid