Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf menyatakan penanganan pemerintah terhadap pandemi absurd dan tidak jelas. Pasalnya, model kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini terlalu menitikberatkan pada aspek penyelamatan ekonomi sehingga mengesampingkan aspek kesehatan yang merupakan akar masalah dari situasi krisis ini.
“Terus terang, kita mendapat banyak keluhan dari masyarakat perihal Covid-19 ini. Penanganan dari negara tidak jelas, misalnya terkait keluhan warga terkait akses tes swab gratis. Informasi ini yang perlu diluruskan oleh jubir pemerintah dan disosialisasikan secara masif. Lagipula, kami sangat mendorong agar tes tersebut bisa diselenggarakan secara gratis sehingga bisa diakses oleh masyarakat yang tidak mampu. Atau seminimal mungkin, pemerintah harus segera tetapkan batas maksimal tarif tes swab dalam waktu dekat supaya tertib” ungkap Bukhori ketika Rapat Dengar Pendapat bersama BNPB di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Rabu (9/9/2020)
Per 8 September 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia telah menyentuh angka 200 ribu sejak terkonfirmasinya 2 kasus pertama di Indonesia pada Maret 2020. Kejadian ini membuat sejumlah negara menutup pintu masuk bagi WNI dan memberlakukan larangan berpergian ke Indonesia.
Lebih lanjut, politisi PKS ini mempertanyakan alasan tidak dimasukannya Kabupaten/Kota Semarang, Kendal, dan Salatiga dalam program Ketahanan Bencana BNPB, khususnya terkait program Budaya Sadar Bencana. Menurutnya, daerah tersebut merupakan wilayah rawan bencana mengingat secara geografis berada di wilayah dengan postur perbukitan. Selain itu, ia juga meminta agar provinsi Jawa Tengah turut dimasukan dalam program Ketahanan Bencana, khususnya terkait Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan.
“Daerah-daerah yang potensial terhadap terjadinya bencana, saya kira sangat layak dibangkitkan masyarakatnya untuk sadar terhadap bencana. Ketika kesadaran terhadap bencana sudah terbangun, logistik tersedia, maka tinggal bagaimana para relawan bencana bisa ditingkatkan kapasitasnya sehingga lebih tanggap untuk merespon bencana” pungkasnya.
Menurut keterangan Kepala BPBD Jateng, sepanjang awal tahun 2020 telah terjadi ratusan bencana di Jawa Tengah dengan kerugian ditaksir mencapai Rp 18 miliar. Bencana banjir, longsor, kebakaran, dan puting beliung menempati posisi empat teratas bencana alam yang kerap menghantam provinsi tersebut. Bahkan, Kota Semarang menjadi kota di Jawa Tengah yang paling banyak mengalami kejadian tanah longsor, yakni 21 kejadian sepanjang tahun 2020.
https://www.gelora.co/2020/09/positif-corona-tembus-200-ribu-bukhori.html
https://kumparan.com/kumparannews/kasus-corona-tembus-200-ribu-pks-salahkan-pemerintah-1uASReHzcCN
https://www.idntoday.co/2020/09/positif-corona-tembus-200-ribu-bukhori.html