Bukhori Bantu Penyandang Disabilitas di Dapil Peroleh Bantuan ATENSI dari Kemensos

Salatiga (21/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyalurkan sejumlah bantuan kepada penyandang disabilitas di Kota Salatiga.

Kedua penyandang disabilitas ini adalah Ngatiman (90 tahun) dan Muntiah (53 tahun). Sebelumnya, Bukhori menjumpai Ngatiman dan Muntiah ketika melakukan pengawasan penyaluran BLT BBM Subsidi di salah satu dapilnya tersebut pada 18 September lalu.

Pada kesempatan tersebut Bukhori mengaku menaruh rasa simpatik terhadap kedua penyandang disabilitas tersebut. Sebagai informasi, Ngatiman telah ditinggal istrinya setahun yang lalu dan kini hidup bersama seorang anaknya di rumah berukuran 3×5 m.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dia mengandalkan bantuan dari cucu dan anaknya. Selain itu, dia juga mengalami penurunan daya pendengaran dan sulit untuk berjalan.

Sementara, Muntiah hidup sebatang kara. Dia mengalami musibah kecelakaan 18 tahun lalu yang mengakibatkan patah sendi pinggang sebelah kiri. Akibat dari musibah itu, Muntiah sampai saat ini menggunakan alat bantu jalan untuk aktivitas sehari-hari.

Dengan keterbatasan tersebut, Muntiah tetap gigih mencari nafkah dengan berjualan makanan ringan keliling.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang telah kami setujui di DPR benar-benar bisa sampai kepada rakyat yang membutuhkan. Untuk mengawal hal itu, maka kami turun ke lapangan untuk melihat kenyataan dan menjumpai orang-orang seperti Pak Ngatiman dan Bu Muntiah sebagai pihak yang berhak merasakan manfaat dari keputusan yang kami buat di Jakarta,” terang Bukhori seusai mengadvokasi bantuan ATENSI kepada konstituennya, Rabu (19/10/2022).

Anggota DPR RI Dapil Jateng 1 ini menambahkan, dirinya mengapresiasi respons positif Kementerian Sosial menanggapi advokasi yang pihaknya lakukan. Kemensos melalui Sentra Antasena segera menerjunkan tim untuk berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk menyalurkan bantuan ATENSI kepada kedua penyandang disabilitas yang direkomendasikan Anggota Legislatif dari Fraksi PKS tersebut.

Di antara bantuan ATENSI yang berhasil diadvokasi oleh Bukhori atas kerja sama dengan Kemensos adalah alat bantu dengar dan tongkat berjalan (tripod) untuk Ngatiman.

Sementara, Muntiah memperoleh bantuan berupa termos untuk kepentingan usaha serta bantuan sembako.

“Bantuan ATENSI yang kami berikan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka agar lebih berdaya dan mampu melalui tantangan dalam menjalani aktivitas kesehariannya secara berkelanjutan. Semoga ini bisa bermanfaat,” pungkasnya.

Referensi:

1) https://fraksi.pks.id/2022/10/21/bukhori-bantu-penyandang-disabilitas-di-dapil-peroleh-bantuan-atensi-dari-kemensos/

2) https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41292/t/Bantu+Penyandang+Disabilitas+di+Dapil+Salatiga+Peroleh+Bantuan+ATENSI+dari+Kemensos

3) https://minanews.net/anggota-dpr-salurkan-bantuan-bagi-korban-bencana-di-kabupaten-semarang/

4) https://monitor.co.id/2022/10/20/bukhori-yusuf-salurkan-atensi-kemensos-ke-warga-disabilitas/amp/

5) https://www.nusantaratv.com/berita/bantu-penyandang-disabilitas-di-dapil-salatiga-peroleh-bantuan-atensi-dari-kemensos

Bukhori Minta Kemenag Beri Pelatihan Pengelolaan EMIS dan Bantuan Komputer bagi Ponpes

Jakarta (15/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengungkapkan, tata kelola administrasi menjadi salah satu masalah terbesar di pondok pesantren.

“Saya memandang problem terbesar di pesantren yang jarang disorot pemerintah adalah kurangnya kapasitas sumberdaya manusia, dalam hal ini tenaga administrasi (admin), yang bertanggung jawab menangani masalah pengelolaan data lembaga, keuangan, dan administrasi yang berkaitan dengan EMIS (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan). Kurangnya kecakapan tenaga administrasi mengelola EMIS mengakibatkan pendataan EMIS di masing-masing lembaga pendidikan, khususnya yang non formal, tidak berjalan dengan baik,” kata Bukhori dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama di Jakarta, Rabu (14/09/2022).

Sebagai informasi, EMIS (Education Management Information System/Sistem Informasi Manajemen Pendidikan) adalah sistem pengelolaan data pokok pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama.

Manfaat EMIS bagi Kemenag sendiri adalah sebagai bahan penyedia data dan informasi yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan, penyusunan anggaran, dan pengembangan pendidikan khususnya bagi lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag.

Sementara, diantara manfaat EMIS bagi lembaga pendidikan keagamaan semisal madrasah dan pesantren adalah untuk mendapatkan pelayanan administrasi dari Kemenag dan pemenuhan legalitas untuk mengakses bantuan dari pemerintah semisal Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Untuk itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini meminta Kementerian Agama menyelenggarakan pelatihan yang menyasar tenaga administrasi khususnya di pondok pesantren guna meningkatkan kapasitas mereka.

“Selain ditingkatkan kapasitas sumberdaya manusianya, untuk mendukung tata kelola administrasi lembaga ponpes secara khusus juga perlu ditunjang dengan pengadaan unit komputer melalui program satu ponpes, satu komputer. Sehingga dengan kombinasi kedua hal ini, yakni kecakapan SDM dan akses komputer bagi ponpes, saya optimis pengelolaan EMIS dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan tentunya dapat membantu kepentingan Kemenag,” pungkasnya.

Referensi:
  1. https://fraksi.pks.id/2022/09/15/bukhori-minta-kemenag-beri-pelatihan-pengelolaan-emis-dan-bantuan-komputer-bagi-ponpes/
  2. https://minanews.net/bukhori-minta-kemenag-latih-tenaga-administratif-ponpes/
  3. https://www.suaratangerang.com/2022/09/14/bukhori-minta-kemenag-beri-pelatihan-pengelolaan-emis-dan-bantuan-komputer-bagi-ponpes/.html
  4. https://monitor.co.id/2022/09/15/bukhori-ungkap-masalah-terbesar-di-pondok-pesantren/

Anggota FPKS Beberkan Empat Kriteria DPR untuk Calon Dewas BPKH

Jakarta (31/08) — Komisi VIII DPR RI tengah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon angggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (Dewas BPKH) terhitung sejak Senin-Selasa (30-31/08).

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan, pihaknya memiliki empat kriteria khusus untuk memilih calon Dewas BPKH. Pertama, ucap Bukhori, Komisi VIII DPR menyoroti aspek integritas dari masing-masing calon Dewas BPKH terpilih.

“Integritas adalah syarat fundamental. Untuk menilainya, salah satunya dapat kita lakukan dengan mempelajari profil dan rekam jejak dari masing-masing kandidat, misalnya apakah yang bersangkutan pernah tersandung kasus hukum atau tidak. Syarat ini menjadi vital mengingat calon Dewas yang terpilih nantinya akan mengemban tanggung jawab besar mengelola dana titipan dari 5,2 juta jemaah haji senilai Rp160 triliun,” kata Bukhori, Selasa (30/08).

Continue reading

Soal Temuan Bansos yang Ditimbun, Aleg PKS: Bantuan Presiden Pernah Jadi Temuan BPK

Jakarta (01/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mendesak Kementerian Sosial menjelaskan kepada publik soal temuan beras bansos yang ditimbun di lahan kosong di Depok.

Desakan tersebut, imbuh Bukhori, dilayangkan kepada Kementerian Sosial lantaran beras bansos yang merupakan Bantuan Presiden tersebut penyalurannya dikoordinir oleh Kementerian Sosial.

“Dinas Sosial Depok sudah menyampaikan keterangan resminya bahwa mereka tidak bekerjasama dengan pihak JNE, yang diduga sebagai eksekutor penimbunan beras, untuk menyalurkan beras bansos. Sementara, berdasarkan keterangan resmi pihak JNE, mereka mengklaim penimbunan beras tersebut dilakukan atas perjanjian kerjasama kedua belah pihak, lalu pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud JNE ini adalah Kementerian Sosial? Ini yang perlu diperjelas supaya tidak menimbulkan spekulasi liar,” kata Bukhori di Jakarta, Senin (01/08).

Continue reading

Kritik Pencabutan Izin ACT, Bukhori: Keputusan yang Tergesa-gesa

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengkritik Kementerian Sosial (Kemensos) lantaran mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang dimiliki oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Bukhori menilai Kemensos bersikap terlalu jauh dan tergesa-gesa mencabut izin lembaga kemanusiaan tersebut.

“Sepatutnya Kemensos tidak tiba-tiba melakukan pencabutan izin sebelum terbitnya hasil pemeriksaan yang memadai oleh Inspektorat Jenderal,” kata Bukhori, Jumat (8/7/2022).

Continue reading

Sukseskan Posko Mudik Dr. Salim di Dapil, Bukhori Siagakan Layanan Ambulance

Semarang (01/05) — Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 1 Bukhori Yusuf menyiagakan unit ambulans di posko mudik Dr. Salim yang tersebar di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang.

Posko Mudik Dr. Salim di Kabupaten Semarang sendiri tepatnya berlokasi di depan Nurist Mart Tengaran, sementara untuk posko mudik di Kota Semarang bertempat di Kecamatan Genuk.

“Suasana mudik tahun ini begitu semarak dan padat. Kemenhub bahkan memprediksi sebanyak 85 juta orang melakukan mudik pada tahun ini setelah sebelumnya tertahan selama 2 tahun akibat pembatasan selama pandemi. Merespons hal itu, sebagaimana biasa kami lakukan pada momentum mudik di tahun-tahun sebelumnya, kami menyediakan posko mudik untuk melayani para musafir di sejumlah titik strategis di Jawa Tengah yang ramai dilintasi,” terang Bukhori, Sabtu (30/04/2022).

 

Continue reading

Hadiri Seminar Nasional KemenPPPA, Bukhori: PKS Tegas Menolak Segala Bentuk Kejahatan Seksual

Semarang (26/04) — Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 1 Bukhori Yusuf menyatakan PKS menolak segala bentuk kejahatan seksual yang meliputi kekerasan seksual, kebebasan seksual, dan penyimpangan seksual.

Bukhori menyebut argumen ini sebagai salah satu dasar Fraksi PKS belum bisa menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan oleh DPR.

“Kami belum dapat menyetujui RUU TPKS lantaran arah pengaturannya yang parsial, yakni hanya mengatur tentang kejahatan seksual berbasis kekerasan, sedangkan perihal kebebasan seksual dan penyimpangan seksual tidak diatur dalam RUU tersebut sehingga kami menilai RUU TPKS tidak komprehensif karena tidak mampu menjawab persoalan moralitas maupun isu perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ungkap Bukhori dalam Seminar Nasional bertajuk Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan selama Pandemi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Semarang, Sabtu (23/04/2022).atif,” pungkasnya.

Continue reading

Bukhori Yusuf Bagikan Hewan Kurban kepada Masyarakat di Jawa Tengah

Semarang (21/07) – Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyerahkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat di daerah pemilihannya di Jawa Tengah yang meliputi Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kendal. Pada peringatan Idul Adha tahun 1442 Hijriyah ini, Bukhori membagikan sebanyak 5 ekor sapi yang secara khusus diprioritaskan bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

“Penyaluran hewan kurban bagi masyarakat di dapil merupakan kegiatan rutin yang telah dilakukan sejak kami dilantik sebagai wakil rakyat. Ini adalah wujud tanggung jawab sosial kami dalam membantu warga yang membutuhkan pertolongan,” ujar Bukhori.

Ketua DPP PKS ini menuturkan, pertolongan bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi juga perlu didukung oleh asupan makanan yang bergizi seperti, mengonsumsi daging, di samping penegakan protokol kesehatan. Menurutnya, asupan nutrisi yang memadai akan meningkatkan imunitas sehingga terhindar dari potensi terinfeksi virus.Continue reading

Bukhori: Syekh Ali Jaber Ulama Pemersatu Bangsa

JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menyampaikan rasa belasungkawa atas meninggalnya salah satu ulama Tanah Air, Syekh Ali Jaber. Menurutnya, almarhum merupakan sosok ulama pemersatu bangsa.

“Kita kehilangan kembali putra terbaik bangsa dan ummat Islam ini, dai yang lugas, pemersatu ummat dan pecinta kebaikan,” ujar Bukhori, Kamis (14/1).

Menurutnya, tak heran jika banyak orang di Indonesia yang merasa kehilangan atas meninggalnya almarhum. Mengingat dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Syekh Ali Jaber begitu menyejukkan.Continue reading