Ciderai Rasa Keadilan dan Beratkan Jamaah, FPKS Tolak Penetapan Biaya Haji 2023!

Posted on 15 February 20236 March 2023 by editor

Jakarta (15/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyatakan penolakan Fraksi PKS terhadap Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2023. Hal ini disampaikan Bukhori dalam agenda Rapat Kerja Komisi VIII bersama Kementerian Agama Republik Indonesia, Rabu (15/02).

Dalam keterangannya, Bukhori menjelaskan alasan penolakan BPIH dan bipih tahun 2023. Salah satunya ialah karena nominal biaya haji tahun ini dirasa masih memberatkan masyarakat.

“Dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi jemaah haji yang sudah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi, yang sebagian besar adalah kalangan masyarakat kelas menengah bawah, seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil, dimana mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk bisa mendaftar haji. Sementara, jika mereka terpaksa harus menambah jumlah pembayaran hingga dua kali lipat, maka akan sangat memberatkan jemaah”, jelas Bukhori.

Ia menyatakan biaya yang harus dibebankan langsung kepada jemaah (Bipih) sebesar Rp49.812.700,26, masih terlalu besar di tengah beban masyarakat yang sangat berat.

“Biaya pelunasan bagi jamaah tahun 2023 sekitar 23,5 juta hampir sama dengan setoran awal 25 juta, sehingga akan tetap memberatkan bagi jamaah. Ini tentunya belum mencerminkan rasa keadilan bagi calon jemaah haji 2023”, tegas Bukhori.

Lebih lanjut, Bukhori pun menyatakan bahwa Fraksi PKS belum puas dengan kinerja BPKH selama ini.

“Kinerja BPKH jauh dari harapan karena hingga saat ini capaian dana manfaat rata-rata hanya menyentuh kisaran 3,5 hingga 7% per tahun, padahal biaya yang diperlukan setiap tahunnya lebih dari Rp9 triliun. Meski pengelolaan keuangan haji yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun, tetapi pola pembiayaan terhadap penyelenggataan haji tetap masih saja dilakukan dengan kurang efisien”, ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut.

Lebih lanjut, Bukhori menyatakan ketidakpuasannya terhadap penyesuaian biaya komponen pembentuk BPIH akhir yang diajukan Pemerintah.

“Terhadap lima komponen pembentuk BPIH tersebut yakni, penerbangan, perhotelan, permakanan, masyair, dan durasi waktu penyelenggara haji, pemerintah dinilai belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu, Fraksi PKS memandang usaha pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, selama ini dalam merasionalisasi lima komponen penyumbang terbesar BPIH sebagaimana yang kami singgung di atas kami nyatakan belum memuaskan”, pungkas Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah I ini.

Sebagai informasi DPR RI bersama Kementerian Agama melakukan rapat kerja penetapan biaya haji tahun 2023 pada hari Rabu 15 Februari 2023. Dalam kesempatan tersebut hadir seluruh Anggota panitia kerja (Panja) FPKS DPR RI yaitu Bukhori Yusuf, Iskan Qolba Lubis, dan Nur Azizah Tamhid.

Referensi:

Bukhori Berharap Revisi UU Tentang Haji Dapat Berikan Dampak Positif Bagi Masyarakat

Posted on 14 February 202320 February 2023 by editor

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori berharap melalui Revisi UU No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah masyarakat mendapatkan benefit, tidak hanya soal biaya tetapi juga kualitas pelayanan yang didapatkan.

“Kita berharap nanti ke depan itu jamaah tidak hanya sekedar mendapatkan benefit harapan ya, tetapi benefit pembiayaan atau ongkos haji dan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan itu lebih baik dan kemudian bisa mendapat jaminan keamanan serta terselenggaranya ibadah secara maksimal,” ujar Bukhori dalam keterangannya kepada Parlementaria ditemui usai Forum Legislasi di Media Center, Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Ia menyampaikan bahwasannya saat ini UU Nomor 8 Tahun 2019 sudah tidak kompatibel dengan dinamika penyelenggaraan haji yang berkembang dengan cepat khususnya di Arab Saudi. Sehingga RUU ini hadir agar tata kelola terhadap haji ini bisa semakin baik di Indonesia.

“Tata kelola terhadap haji juga semakin bisa mengikuti perkembangan dan dinamika terhadap model penyelenggaraan dan perspektif Haji baik yang ada di Arab Saudi maupun di dunia secara umum. Sebab Haji ini atau jamaah haji ini memiliki ikutan aspek keekonomian yang cukup besar gitu,” tutur Politisi Fraksi PKS ini.

Pada kesempatan yang sama, Bukhori juga menyampaikan pendapatnya terkait Pemerintah Arab Saudi yang saat ini melihat penyelenggaraan haji tidak hanya dari sisi ibadah, tetapi juga dari aspek ekonomi. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus bisa merespon dengan cepat terkait kondisi ini agar tidak tertinggal.

“Paradigma dalam penyelenggaraan haji oleh pemerintah Arab Saudi menurut saya sudah lompat lebih jauh ya dia tidak hanya melihat dari Ibadah tetapi melihat dari aspek keekonomian karena itu perspektif industrialisasi haji itu tidak bisa dihindarkan lah. Kita juga harus kemudian bisa mengimbangi itu agar kemudian tidak ketinggalan,” imbuh Bukhori.

Kemudian terkait dengan target pengesahan RUU, Legislator Dapil Jawa Tengah II ini menyampaikan bahwa DPR selaku pengusul RUU bergantung dengan respon dari pemerintah dalam konteks ini adalah Kementerian Agama. Apabila pemerintah bisa menyetujui maka RUU ini akan segera disahkan. (gam,ftn,we/aha)

Referensi:

Bongkar Komponen Penyebab Biaya Haji Tinggi, Bukhori Upayakan Tekan Bipih hingga Rp47 Juta

Posted on 9 February 202314 February 2023 by editor

Jakarta (11/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf membeberkan empat komponen utama penyebab tingginya biaya penyelenggaraan haji 2023. Komponen tersebut di antaranya penerbangan, akomodasi, katering, dan masyair.

Untuk itu, Bukhori menawarkan empat strategi guna menurunkan biaya haji akibat pembengkakan yang dipengaruhi oleh keempat komponen tersebut.

“Secara garis besar ada empat strategi yang saya tawarkan, pertama menurunkan harga-harga yang tidak wajar. Kedua, menghilangkan regulasi yang tidak berdasar. Ketiga, menghapus kebijakan turunan yang memberatkan dan mengada-ada serta yang keempat adalah memangkas durasi waktu dari 40 hari menjadi 35 sampai 30 hari,” jelas Bukhori di Jakarta, Jumat (10/02/2023).Continue reading→

Biaya Haji Membengkak, Bukhori: Harus Negosiasi, Turunkan Harga Masyair!

Posted on 8 February 202314 February 2023 by editor

Jakarta (09/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyatakan adanya kesalahan kebijakan yang membuat biaya haji naik pada kegiatan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Badan Pengelola Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (08/02/2023).

Menurut Bukhori, terdapat beberapa komponen masalah yang sangat mempengaruhi naiknya biaya haji. Komponen-komponen ini dianggap sangat mempengaruhi karena harus ditanggung oleh pihak jamaah dan ditutupi oleh dana manfaat BPKH.

“Nah, saya melihat ada empat komponen utama yang mempengaruhi terhadap pembiayaan haji. Pertama adalah terkait penerbangan, kedua terkait dengan akomodasi, ketiga terkait dengan katering, dan keempat terkait dengan biaya masyair. Komponen ini sangat berpengaruh karena harus ditanggung oleh kedua pihak, baik jamaah yang akan berangkat dan ditutup oleh dana efisiensi, dana manfaat BPKH,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI itu.Continue reading→

Dukung Bantuan Kemanusiaan untuk Turki, Bukhori Dorong Kemensos Terjunkan Relawan

Posted on 8 February 202314 February 2023 by editor

Jakarta (08/02) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf mendukung Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi korban gempa di Turki.

Lebih jauh, Bukhori juga mendorong Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial untuk menerjunkan relawan.

“Kami merasa prihatin dan menyampaikan belasungkawa atas musibah gempa yang terjadi di Turki. Untuk itu, selain memberi bantuan logistik, kami juga mendorong Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial menerjunkan relawan terampil untuk membantu evakuasi korban yang tertimpa reruntuhan bangunan mengingat hal itu menjadi salah satu kebutuhan yang urgent saat ini,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial, Rabu (08/02).Continue reading→

MK Tolak Gugatan Nikah Beda Agama, Aleg PKS: Sejalan dengan Konstitusi dan Aspirasi Umat Islam

Posted on 1 February 202314 February 2023 by editor

Jakarta (01/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pernikahan beda agama. Bukhori mengatakan putusan MK sejalan dengan amanat konstitusi dan aspirasi umat Islam yang telah jauh-jauh hari pihaknya suarakan.

“Kami mengapresiasi putusan MK tersebut mengingat sejak awal kami menentang nikah beda agama karena selain bertentangan dengan konstitusi, juga bertentangan dengan ajaran Islam,” terang Bukhori di Jakarta, Selasa (31/1/2023).Continue reading→

Aleg PKS Minta BPKH Susun Peta Jalan Pola Pembiayaan Haji

Posted on 28 January 202314 February 2023 by editor

Jakarta (28/01) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf meminta BPKH untuk menyusun peta jalan (roadmap) pola pembiayaan haji dengan proporsi 70 (Bipih) : 30 (nilai manfaat).

“Saya mengharapkan perlu ada roadmap yang lebih clear untuk membuat pola pembiayaan penyelenggaraan haji dengan proporsi 70:30. Usulan kami, paling cepat 8-10 tahun,” kata Bukhori di Jakarta, Jumat (27/01/2023).Continue reading→

PKS Tak Setuju Kemungkinan Biaya Haji 2028 Ditanggung Penuh Jemaah

Posted on 25 January 202314 February 2023 by editor

Anggota DPR Komisi VIII dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengkritik Kementerian Agama soal potensi biaya haji akan ditanggung penuh oleh jemaah pada 2028.

Bukhori menyatakan fraksinya menolak wacana tersebut. Menurut dia, Kemenag mestinya harus menyiapkan skema yang ideal terkait pembiayaan haji di masa mendatang. Skema itu, kata dia, tak bisa disiapkan dalam waktu singkat, paling tidak 8-10 tahun.

“Saya enggak setuju juga. Karena kita harus membuat roadmap yang rasional. Kalau empat tahun itu tidak akan bisa. Paling tidak delapan tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/1).Continue reading→

PKS Usul Biaya Haji Jadi Rp50 Juta Per Jemaah

Posted on 20 January 202314 February 2023 by editor

Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beda pendapat dengan Kementerian Agama soal kenaikan dana atau biaya haji 2023. Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mengatakan partainya mengusulkan agar kenaikan biaya haji menjadi Rp 50 juta per jemaah. “Saya kira sih kalo bisa sekitar Rp50 jutaan. Itu sudah angka yang cukup baik dari Rp 40 jadi Rp50 juta,” ujar Bukhori di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2023). Continue reading→

PKS Tolak Rencana Kenaikan Biaya Haji Rp69 Juta Per Jemaah

Posted on 20 January 202314 February 2023 by editor

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana pemerintah menaikkan biaya haji tahun 2023 sebesar Rp69 juta. PKS akan mengupayakan agar tidak terjadi kenaikan signifikan. Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKS Bukhori Yusuf menjelaskan bahwa Fraksi PKS tidak sepakat dengan usulan pemerintah yang menaikkan BPIH mencapai Rp 69 juta yang tahun kemarin hanya kurang lebih Rp 40 juta.

“Kita akan berjuang keras supaya biaya yang ditanggung jamaah lebih ringan dan terjangkau,” kata Bukhori Yusuf kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (20/1).Continue reading→