Komisi VIII FPKS Kembali Minta Presiden Jokowi Lobi Raja Arab Saudi Demi Kepastian Haji 2022

Jakarta (18/01) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meminta Presiden Jokowi untuk melobi Raja Arab Saudi demi memperoleh kepastian soal pemberangkatan jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.

Menurut Bukhori, kewenangan tertinggi soal keputusan penyelenggaraan haji ada di tangan Raja Arab Saudi dan Presiden Jokowi dinilai memiliki hubungan dekat dengan Raja dan Putra Mahkota.

“Sebelumnya kami mengapresiasi kinerja Menteri Agama yang telah datang langsung ke Arab Saudi untuk melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi terkait kepentingan umrah dan haji. Namun, lagi-lagi, kewenangannya tetap ada di tangan Raja Salman selaku ketua dari lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan keputusan soal haji. Oleh karena itu, saya kembali mengusulkan agar Presiden Jokowi sebaiknya segera datang kesana (Red; Arab Saudi) untuk melakukan negosiasi. Sebab, yang diperlukan selain persiapan teknis terkait haji, adalah diplomasi di luar kebiasaan,” kata Bukhori dalam rapat kerja bersama Menag, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).Continue reading

Bukhori Serahkan Bantuan Tongkat Adaptif bagi Penyandang Tuna Netra di Dapil

Semarang (11/01) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori menyerahkan bantuan tongkat elektrik kepada penyandang tuna netra di Kota Semarang.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari program advokasi dapil Bukhori dengan menggandeng Kementerian Sosial untuk menyasar kelompok difabel yang belum tersentuh bantuan pemerintah.

Seremoni serah terima bantuan bagi penyandang tuna netra diselenggarakan di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Senin (10/1/2022).

Turut hadir dalam acara penyerahan bantuan antara lain Ketua Yayasan Wakaf Unissula, Rektor Unissula, perwakilan Dinas Sosial Kota Semarang, dan perwakilan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung.

Bukhori dalam sambutannya mengatakan, Negara perlu konsisten mendorong aksesibilitas lapangan kerja bagi penyandang disabilitas.Continue reading

Bukhori Serahkan 4 Unit Ambulans Dukung Pelayanan Sosial di Dapil

Semarang (10/01) — Anggota DPR RI dar Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 1, Bukhori, menyerahkan empat unit ambulans kepada DPD PKS yang tersebar di dapil Jawa Tengah 1, diantaranya Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal.

Bukhori menyebut, bantuan ambulans diberikan demi mendukung pelayanan sosial kepada masyarakat Jawa Tengah.

Anggota Komisi VIII DPR itu mengatakan, manfaat dari keberadaan PKS di tengah masyarakat akan terasa apabila segenap anggota PKS berkomitmen untuk memberikan kontribusi maksimal dalam memecahkan permasalahan masyarakat.

Kontribusi tersebut, imbuhnya, dapat diwujudkan melalui inisiatif para anggota PKS yang tersebar di tengah masyarakat untuk mengulurkan bantuan dalam berbagai bentuk.

“Pelayanan kepada masyarakat, tidak melulu tentang bantuan finansial. Makna kontribusi itu luas, pelayanan kepada masyarakat bisa diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu, hingga sumber daya lain yang diorientasikan untuk memberi pertolongan dan menghadirkan manfaat bagi mereka yang didera kesusahan,” ujar Bukhori dalam acara serah-terima ambulans kepada masing-masing Ketua DPD dapil Jawa Tengah 1 di Kantor DPTW PKS Jawa Tengah, Semarang, Minggu (09/01/2022).Continue reading

Saat Reses, Bukhori Serap Aspirasi Lintas Tokoh di Kota Semarang

Semarang (12/01) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori menghadiri kegiatan PKS Mendengar yang diselenggarakan DPD PKS Kota Semarang, Ahad (09/01/2022).

Berlangsung di Poncowati Convention Hall, Hotel Patra Semarang, acara turut dihadiri oleh Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Muhammad Haris dan sejumlah anggota DPRD tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang dari Fraksi PKS.

Sejumlah tokoh dari elemen masyarakat maupun pemerintah juga turut hadir diantaranya Ketua PD Muhammadiyah Kota Semarang, Ketua BAZNAS Kota Semarang, akademisi, dan insan pers.

Dalam sambutannya, Bukhori menyampaikan bahwa DNA PKS adalah melayani, sebagaimana termaktub dalam tagline partai dengan wajah barunya, yaitu Bersama Melayani Rakyat.

“Melayani rakyat sudah menjadi DNA PKS yang sudah, sedang, dan in shaa Allah akan terus kami lakukan. Kami menyadari bahwa partai ini adalah milik umat dan mengemban tanggung jawab kemanusiaan. Karena itu, pelayanan kami lakukan lintas lini, baik oleh jajaran anggota di legislatif, eksekutif, hingga anggota di akar rumput. Semuanya saling bahu-membahu memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Mulai dari amal yang diwujudkan melalui kewenangan atau kebijakan hingga sumbangsih harta, waktu, tenaga, dan pikiran,” ucap Bukhori.Continue reading

Refleksi Akhir Tahun 2021, Legislator PKS Tagih Janji Presiden Jokowi

Jakarta (31/12) — Memasuki akhir tahun 2021, Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah sepanjang tahun 2021. Bukhori menyoroti beberapa janji Presiden Jokowi yang dinilai masih jauh dari realisasi selama dua periode kepemimpinan.

Pertama, Anggota Komisi VIII DPR RI itu menagih janji Presiden terkait susunan kabinet yang ramping saat pilpres 2014 lalu. Bukhori lantas menyandingkan janji tersebut dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial dimana dalam Perpres tersebut mengatur soal jabatan Wakil Menteri Sosial.

Anggota DPR yang bermitra dengan Kementerian Sosial itu mengatakan, selain membuat postur kabinet semakin gemuk, posisi wakil menteri dinilai belum mendesak. Apalagi, dalam keterangannya belum lama ini, Menteri Sosial Risma mengaku posisi wakil menteri di instansinya bukan atas dasar keinginannya, melainkan atas kewenangan Presiden.

“Bu Risma sudah cukup responsif dan menguasai setiap persoalan di Kementerian Sosial. Di sisi lain, kewenangan wakil menteri juga terbatas karena tidak mungkin dapat mengambil keputusan strategis bersama DPR. Kemudian dari segi koordinasi dan operasional, kinerja menteri sebenarnya telah terbantu dengan adanya sekjen, dirjen, maupun stafsus. Walhasil, posisi wamen ini patut dipersoalkan, karena selain akan berdampak pada pemborosan anggaran di saat kondisi APBN sedang kritis, adanya posisi itu semakin menunjukan Presiden Jokowi yang semakin menjauhkan perbuatannya dari apa yang pernah dijanjikan pada 2014 lalu, yaitu membentuk susunan kabinet yang ramping,” jelas Bukhori di Jakarta, Kamis (30/12/21).

Kedua, politikus PKS itu menyoroti lemahnya komitmen Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi. Bukhori menyebut dicopotnya dua menteri Kabinet Indonesia Maju lantaran tersandung kasus korupsi sepanjang tahun 2021 sebagai pukulan telak bagi janji antikorupsi yang pernah diucapkan saat perhelatan pilpres 2019 lalu. Menurutnya, perbuatan keji yang melibatkan dua anak buah Presiden itu sebagai pengkhianatan terhadap janji politik, bahkan kepercayaan rakyat.Continue reading

Cegah Konflik Sosial, Bukhori Imbau Warga Dapil Cerdas Manfaatkan Sosial Media

Semarang (31/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah 1 Bukhori Yusuf menghadiri Dialog Tematik/Sarasehan Forum Keserasian Sosial sebagai narasumber.

Forum yang disponsori oleh Kementerian Sosial tersebut diselenggarakan di Desa Kalijambe Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, Jumat (24/12/2021).

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain pejabat instansi sosial setempat, kelompok relawan sosial, dan warga Desa Kalijambe.

Anggota Komisi VIII DPR itu mengungkapkan, perkembangan teknologi informasi lewat internet telah membawa perubahan signifikan terhadap cara masyarakat berlaku dan berucap.

“Selain memiliki beberapa keunggulan seperti kecepatan, akses tanpa batas ruang dan waktu, serta perangkat yang mudah dijangkau, kemajuan teknologi informasi juga membawa risiko bagi tatanan sosial masyarakat. Salah satunya adalah fenomena hoax atau kabar bohong,” ungkapnya.Continue reading

Tinjau Proses Renovasi Rumah Bantuan Kemensos, Bukhori Dukung Program RS-RTLH

Semarang (30/12) — Dimasa reses, Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf meninjau langsung proses renovasi rumah warga prasejahtera di daerah pemilihan Kabupaten Semarang.

Bukhori mendatangi rumah warga penerima manfaat di Desa Butuh Kabupaten Semarang didampingi oleh Dinas Sosial setempat.

Anggota Komisi VIII DPR itu mengapresiasi program Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang digulirkan oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Bukhori menjelaskan, program RS-RTLH adalah wujud komitmen Negara memenuhi hak fakir miskin dalam memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam UU No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

“Selain untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah, program ini penting untuk mengembalikan keberfungsian sosial penerima manfaat. Sebab, dengan memperbaiki kondisi rumah warga fakir miskin adalah salah satu jalan untuk mengembalikan rasa percaya diri dan mentalitas mereka agar dapat mengambil peran yang produktif dalam lingkungan sosial mereka. Di samping itu, program ini merupakan stimulus untuk memberdayakan budaya gotong dan kepekaan sosial masyarakat dalam membantu anggota mereka yang lemah,” paparnya.Continue reading

Giat Reses, Bukhori Serahkan Bantuan ATENSI bagi Lansia di Kabupaten Semarang

Semarang (27/12) — Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 1 (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal), Bukhori Yusuf, melakukan kegiatan reses dengan menyerahkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) bagi warga lansia binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) Wisma Lansia Raden Rahmat Kabupaten Semarang, Sabtu (25/12/2021).

Anggota Komisi VIII DPR itu menyerahkan bantuan senilai Rp74,7 juta untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi, kebutuhan dasar, sarana kamar, dan kebersihan diri bagi 22 lansia penghuni wisma lansia. Program bantuan ATENSI tersebut berhasil terselenggara atas kerja sama pihaknya dengan Kementerian Sosial RI.

Untuk diketahui, ATENSI adalah layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.Continue reading

Dukung Kemajuan Sepak Bola Indonesia, Bukhori Bantu Pembangunan Stadion di Dapil

Kabupaten Semarang (26/12) — Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 1 (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal), Bukhori Yusuf, melaksanakan giat reses di Kabupaten Semarang dengan menyerahkan bantuan pembangunan stadion sepak bola bagi warga Desa Butuh Kabupaten Semarang.

Politisi PKS yang memiliki hobi berolahraga itu berhasil mengadvokasi bantuan stadion sepak bola bagi konstituennya berkat kerja sama pihaknya dengan Bank BNI melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kami bersyukur bisa membantu warga di dapil kami agar dapat hidup lebih sehat, bugar, dan unggul melalui penyediaan lapangan sepak bola. Kita semua mengetahui, sejak gelaran turnamen sepak bola AFF 2020, dimana perkembangan terbaru menunjukan Indonesia berhasil melenggang ke babak final setelah melibas Singapura dengan skor 4-2, antusias masyarakat terhadap sepak bola begitu tinggi. Kami menangkap antusias itu dan ingin mendukungnya secara produktif dengan menyediakan sarana olahraga yang memadai. Dari lapangan desa ini kita berharap bisa lahir bibit-bibit unggul yang mampu memajukan sepak bola Indonesia serta membawa harum nama Indonesia di kancah internasional melalui prestasi yang membanggakan,” ucap Bukhori selepas acara peletakan batu pertama lapangan sepak bola di Desa Butuh Kabupaten Semarang, Minggu (26/12).Continue reading

Dugaan Mafia Karantina Mencuat, Bukhori Minta Pemerintah Lakukan Investigasi!

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyoroti dugaan adanya mafia karantina yang terjadi di bandara bagi warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi pelaku perjalanan internasional. Hal ini disebabkan dengan penentuan hotel tertentu yang dilakukan oleh petugas ketika pelaku perjalanan tiba di bandara.

Bukhori pun mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi dan investigasi terhadap kasus tersebut. Ia mendesak agar adanya transparansi, sehingga kebijakan isolasi terpusat (isoter) atau karantina di hotel sebaiknya tidak diperuntukkan di hotel tertentu, tetapi semua hotel yang memenuhi syarat dengan segala peringkatnya.

“Jangan hanya hotel dengan peringkat tertentu saja, misalnya hotel bintang tertentu, saya kira tidak perlu karena yang diperlukan bukan bintangnya tapi yang diperlukan adanya isolasi sesuai dengan kantong masing-masing. Orang bisa memilih, jangan seperti ada suatu pemaksaan,” tukasnya, Kamis (16/12/2021).Continue reading