Bukhori Minta Arab Saudi Secara Resmi Cabut Syarat Vaksin Meningitis bagi Jemaah Umrah dan Haji

Posted on 2 November 20224 November 2022 by editor

Jakarta (02/11) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf meminta Pemerintah Kerajaan Arab Saudi segera mencabut persyaratan vaksin meningitis, khususnya bagi jemaah asal Indonesia.

“Pemerintah Kerajaan Arab Saudi perlu konsisten dengan pernyataan mereka. Jika benar mereka ingin memberi kemudahan bagi jemaah kita, sebagaimana diutarakan oleh Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq Alrabiah, dalam kunjungan resmi kenegaraannya ke Jakarta pada pekan lalu, maka realisasikanlah ucapan itu dengan penuh tanggung jawab mengingat kendala utama jemaah kita saat ini adalah akses terhadap vaksin meningitis,” kata Bukhori di Jakarta, Selasa (01/11/2022).

Untuk itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini kembali mendorong Kementerian Agama melobi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi agar dapat mengumumkan kebijakan itu secara resmi demi memberi kemudahan jemaah Indonesia untuk menunaikan ibadah di tanah suci.

“Persyaratan vaksin meningitis menjadi tidak relevan bagi jemaah umrah di tengah kelangkaan persediaan vaksin tersebut. Semestinya dengan posisi Indonesia sebagai penyumbang jemaah umrah terbesar kedua di dunia, yakni di angka 940 ribuan per tahun, dapat menjadi nilai tawar bagi Pemerintah Indonesia untuk memenangkan lobi dengan Arab Saudi dalam rangka membela kepentingan jemaah kita,” jelas Bukhori.

Menurut catatan BPKH, jumlah jemaah umrah Indonesia saat ini berada pada urutan nomor dua tertinggi di dunia. Jumlah jemaah umrah asal Indonesia mencapai 946.962 per tahun, di bawah jemaah asal Pakistan yang mencapai 1,5 juta. Sementara itu, menurut catatan yang sama, apabila rata-rata biaya umrah sebesar Rp 30 sampai Rp 50 juta, maka uang yang berputar setiap tahunnya dapat mencapai Rp 28 sampai Rp 47 triliun.

Alumnus Universitas Islam Madinah Arab Saudi ini menambahkan, kesimpangsiuran informasi soal syarat vaksin meningitis mengakibatkan munculnya berbagai spekulasi liar di tengah masyarakat. Pihaknya khawatir bila hal tersebut tidak terkelola dengan baik, maka akan menimbulkan krisis kepercayaan jemaah terhadap Pemerintah Arab Saudi.

“Kami meminta kepada Pemerintah Arab Saudi untuk segera mencabut secara resmi ketentuan tentang vaksin meningitis sebagai syarat bagi jemaah umrah dan haji,” pungkasnya.

Referensi:

1) https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41469/t/Bukhori+Minta+Arab+Saudi+Cabut+Syarat+Vaksin+Meningitis+bagi+Jemaah+Umrah+dan+Haji+

2) https://www.viva.co.id/berita/nasional/1539414-anggota-dpr-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji

3) https://fraksi.pks.id/2022/11/02/aleg-pks-minta-arab-saudi-secara-resmi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji/

4) https://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/komisi-viii-dpr-minta-saudi-secara-resmi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji

5) https://www.rctiplus.com/amp/news/detail/travel/3077980/anggota-komisi-viii-dpr-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji

6) https://minanews.net/bukhori-minta-arab-saudi-secara-resmi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jamaah-umrah-dan-haji/

7) https://nonstopnews.id/bukhori-minta-arab-saudi-segera-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji

8) https://www.cendananews.com/2022/11/anggota-dpr-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis.html/2

9) https://langit7.id/read/24955/1/legislator-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-jamaah-umrah-dan-haji-1667369515

10) https://emedia.dpr.go.id/bukhori-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji/

11) https://dpr.nusantaratv.com/senayan/legislator-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jamaah-umrah-dan-haji

12) https://monitor.co.id/2022/11/01/bukhori-minta-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jamaah/

13) https://aksesdisini.com/berita/bukhori-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji/

14) https://www.tauberita.com/komisi-viii-dpr-minta-saudi-secara-resmi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji

15) https://www.harianterbit.com/nasional/pr-2745422969/pemerintah-saudi-diminta-keluarkan-pernyataan-resmi-terkait-pencabutan-syarat-vaksin-meningitis

16) https://buddyku.com/wisata-dan-kuliner/496fba9257794d359b911e1d3dfb2568/anggota-komisi-viii-dpr-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji

17) https://populis.id/read39369/anggota-komisi-viii-dpr-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji

18) https://www.luwuk.today/bukhori-minta-arab-saudi-secara-resmi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji/

19) https://www.berdaulat.id/bukhori-minta-arab-saudi-secara-resmi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji/

20) https://www.indonesiatrends.com/internasional/pr-3665440173/bukhori-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-untuk-jamaah-umrah-dan-haji

Apresiasi Hapus Syarat Vaksin Meningitis, Bukhori Dorong Kemenag Lobi Arab Saudi Hapus Batas Usia Haji

Posted on 27 October 20224 November 2022 by editor

Semarang (27/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengapresiasi keputusan Arab Saudi yang menghapus persyaratan vaksin meningitis bagi jemaah umrah di tengah kelangkaan persediaan vaksin tersebut di dalam negeri.

“Alhamdulillah, kebijakan tersebut patut diapresiasi. Keputusan menghapus syarat vaksin meningitis sesuai dengan aspirasi yang kami sampaikan sejak 14 September 2022 lalu, tepatnya ketika terjadi banyak kasus jemaah umrah yang gagal berangkat ke Tanah Suci akibat masalah kelangkaan vaksin meningitis, sehingga DPR meminta agar syarat tersebut ditinjau kembali melalui proses negosiasi yang setara antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi,” ujar Bukhori di Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Anggota DPR Dapil Jateng 1 ini mengatakan, dirinya juga menyambut positif keterangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Menteri Haji dan Umrahnya, Tawfiq Al-Rabiah, soal penghapusan batasan terkait kesehatan dan jumlah bagi jemaah asal Indonesia sebagaimana hal itu disampaikannya usai bertemu dengan Menteri Agama di Jakarta.

Untuk itu, Anggota DPR dari Fraksi PKS ini mendorong Kementerian Agama memanfaatkan peluang tersebut sebaik mungkin untuk menyiapkan penyelenggaraan haji di tahun mendatang agar lebih memihak kepada jemaah.

“Pesan Pemerintah Arab Saudi perlu ditangkap dengan baik oleh Menteri Agama sebagai peluang untuk mengupayakan penghapusan syarat batasan usia 65 tahun bagi jemaah haji kita pada penyelenggaraan haji tahun 2023 dan seterusnya,” ucapnya.

Bukhori Serahkan Bantuan Kesiapsiagaan Bencana Senilai Rp160 Juta untuk Kampung Siaga Bencana di Dapil Kab. Semarang

Posted on 27 October 20224 November 2022 by editor

Semarang (27/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyerahkan bantuan senilai Rp160 juta kepada masyarakat Desa Keseneng Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang di sela acara pengukuhan Kampung Siaga Bencana (KSB) yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Semarang.

Penyerahan bantuan tersebut berhasil terselenggara berkat kerja sama Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kabupaten Semarang, Basari, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bukhori selaku Wakil Rakyat dari Kabupaten Semarang atas kepeduliannya terhadap konstituennya.

Bukhori berharap kolaborasi antara penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah dalam melayani masyarakat dapat dilakukan secara konsisten. Dia juga menambahkan, komunikasi antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial selama ini berjalan dengan positif. Hal itu yang membuat DPR dan Kementerian Sosial banyak merealisasikan program-program yang produktif dan berdampak untuk masyarakat semisal program KSB.

Continue reading→

Bukhori Salurkan Bantuan bagi Korban Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Semarang

Posted on 20 October 20224 November 2022 by editor

Kabupaten Semarang (20/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyalurkan bantuan kedaruratan kepada korban bencana alam puting beliung di Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Advokasi bantuan ini dilakukan Bukhori bekerja sama dengan Kementerian Sosial menyusul informasi yang diberikan oleh Komandan Rayon Militer (Danramil) Kecamatan Pabelan kepada pihaknya pada hari Sabtu 15 Oktober 2022.

Dari informasi tersebut diperoleh, sebanyak empat desa diantaranya Desa Padaan, Desa Giling, Desa Kadirejo, dan Desa Jembrak terdampak akibat musibah angin puting beliung. Sementara, sebanyak 25 kepala keluarga turut menjadi korban bencana tersebut meskipun tidak menimbulkan korban jiwa.

“Kami mendapat informasi dari Danramil setempat bahwa telah terjadi musibah angin puting beliung yang menerjang empat desa. Meskipun bencana telah terjadi sejak 8 Oktober 2022 lalu, sayangnya belum ada bantuan yang diterima oleh korban terdampak,” jelas Bukhori seusai penyerahan bantuan, Selasa (18/10/2022).

Anggota DPR RI Dapil Jateng 1 ini mengatakan, setelah memperoleh informasi tersebut pihaknya segera menghubungi Kementerian Sosial, dalam hal ini Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), untuk segera menerjunkan bantuan kedaruratan.

“Kami mengapresiasi respons cepat Kementerian Sosial yang segera menindaklanjuti advokasi kami dengan menerjunkan bantuan kedaruratan ke lokasi bencana. Kami berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban dari korban terdampak,” ucapnya.

Sejumlah bantuan kedaruratan diterjunkan ke lokasi bencana. Diantaranya bantuan sosial ATENSI berupa pemenuhan kebutuhan dasar 25 paket senilai Rp 600.000/ paket, bantuan logistik dari PSKBA berupa makanan siap saji sebanyak 100 paket, hidangan lauk pauk sebanyak 200 paket, makanan anak sebanyak 104 paket, dan tenda gulung sebanyak 25 lembar.

Referensi:

1) https://fraksi.pks.id/2022/10/20/bukhori-salurkan-bantuan-bagi-korban-bencana-angin-puting-beliung-di-kabupaten-semarang/

2)https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41286/t/Bukhori+Salurkan+Bantuan+Kedaruratan+bagi+Korban+Bencana+Angin+Puting+Beliung+di+Kabupaten+Semarang

3) https://mediaindonesia.com/humaniora/531117/dpr-beri-bantuan-bagi-korban-bencana-angin-puting-beliung-di-semarang

4) https://www.nusantaratv.com/berita/bukhori-salurkan-bantuan-kedaruratan-bagi-korban-bencana-angin-puting-beliung-di-kabupaten-semarang

5) https://www.suaraburuh.com/daerah/pr-5355256059/bukhori-salurkan-bantuan-kedaruratan-bagi-korban-bencana-angin-puting-beliung-di-kabupaten-semarang

6) https://headtopics.com/id/dpr-beri-bantuan-bagi-korban-bencana-angin-puting-beliung-di-semarang-30912690

7) https://minanews.net/anggota-dpr-salurkan-bantuan-bagi-korban-bencana-di-kabupaten-semarang/

8) https://indonesiakini.go.id/berita/9287114/bukhori-salurkan-bantuan-kedaruratan-bagi-korban-bencana-angin-puting-beliung-di-kabupaten-semarang

Bukhori Minta Kebijakan Sertifikasi Halal Self-Declare Memihak Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Posted on 17 October 20224 November 2022 by editor

Semarang (17/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf membeberkan sejumlah kendala percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Pertama, Bukhori menyoroti adanya ketimpangan dalam praktik self-declare sertifikasi halal antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro serta kecil dari segi kriteria.

“Terkait kriteria pelaku usaha yang bisa melakukan self-declare harus mempertimbangkan dari sisi permodalan juga, tidak hanya aspek kemasan saja. Contoh semisal pelaku usaha penjual martabak tidak bisa melakukan self-declare karena mereka harus melalui LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), sementara itu berbayar,” kata Bukhori selepas acara Knowledge Sharing Layanan Sertifikasi Halal Self-Declare Kementerian Agama dan Serap Aspirasi bersama pelaku UMK di Kota Semarang, Sabtu (16/10/2022).

Continue reading→

Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi Wafat, Bukhori: Umat Islam Kehilangan Mujahid Dakwah

Posted on 28 September 202228 September 2022 by editor

Jakarta (28/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyampaikan belasungkawa atas wafatnya cendekiawan muslim dunia Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi.

Bukhori menyebut, wafatnya Syaikh Yusuf Qaradhawi merupakan sebuah kehilangan yang besar bagi umat Islam.

“Hari ini umat Islam telah kehilangan mujahid dakwah, alim di bidang fikih dan agama serta ulama yang lantang dalam amar ma’ruf,” ucap Bukhori merespons kabar wafatnya Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, Selasa (27/09/2022).

Politisi PKS ini menyebut, ulama berusia 96 tahun tersebut sebagai cendekiawan yang produktif karena telah menorehkan banyak karya intelektual yang hingga saat ini menjadi rujukan bagi umat Islam.

Sejumlah karyanya diantaranya Al Halal wal Haram fil Islam, Fiqh Zakat, hingga Fiqh Jihad. Manhaj kemudahannya juga mengenalkan kita pada Fiqh Awlawiyat, Fiqh untuk muslimin di negeri minoritas muslim dan seterusnya.

“Ratusan karya monumentalnya telah memberi manfaat berupa pencerahan bagi umat Islam dalam memahami dan bersikap secara moderat dalam kehidupan dan beragama,” katanya.

Anggota DPR yang pernah mengambil studi Ilmu Hadis dan Islam di Universitas Islam Madina Arab Saudi ini mengaku, terlalu sempit kata untuk mengungkapkan jasa dan kebaikannya bagi umat Islam. Dia berharap, akan ada ulama-ulama pewarisnya yang akan melanjutkan kiprah dakwahnya.

“In shaa Allah kepergiannya pada usia 96 tahun menuju Rabbul Izzah dengan husnul khotimah. Semoga Allah merahmatinya dan memasukkannya ke dalam surga-Nya yang paling tinggi serta Allah lahirkan ulama-ulama pewarisnya di dunia Islam ini. Aamiin Ya Mujiba Sailin,” pungkasnya.

Referensi:

https://minanews.net/syaikh-yusuf-al-qaradhawi-wafat-bukhori-umat-islam-kehilangan-mujahid-dakwah/
https://www.mnctrijaya.com/news/detail/54500/ulama-yusuf-al-qaradhawi-wafat-bukhori-umat-islam-kehilangan-mujahid-dakwah
https://fraksi.pks.id/2022/09/28/syaikh-yusuf-al-qaradhawi-wafat-bukhori-umat-islam-kehilangan-mujahid-dakwah/

Soal Kelangkaan Vaksin Meningitis, Bukhori Minta Syarat Vaksin Ditinjau Kembali

Posted on 27 September 202228 September 2022 by editor

Jakarta (26/09) — Penyelenggara umrah dan haji mengeluhkan kelangkaan vaksin meningitis. Kelangkaan tersebut dinilai berpotensi membuat banyak jemaah Indonesia gagal berangkat di tengah tingginya minat mereka untuk menunaikan ibadah umrah setelah dua tahun tertunda akibat pandemi.

Sementara di sisi lain, KJRI di Jeddah menyebut Arab Saudi tidak lagi memeriksa jemaah terkait vaksin meningitis. Walaupun demikian, di Indonesia vaksinasi meningitis masih menjadi kewajiban. Aturan ini tertuang dalam Permenkes No. 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.

Merespons hal itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf angkat bicara. Bukhori mendorong Pemerintah Indonesia meninjau kembali soal syarat vaksin meningitis tersebut.

“Kami mendorong kewajiban soal vaksin (meningitis) ini dapat ditinjau kembali. Selain vaksinnya langka, kebijakan Saudi pun tidak terlalu ketat soal ini sebagai bentuk pelonggaran. Sebab itu, pemerintah perlu segera mengatasi segala hal yang berpotensi menghambat kegiatan ibadah warganya,” kata Bukhori di Jakarta, Senin (26/09).

Anggota DPR RI Dapil Jateng 1 ini menekankan, di atas kertas, syarat vaksin meningitis masih menjadi syarat untuk jemaah haji dan umrah agar bisa masuk ke Arab Saudi. Atas dasar itu, imbuhnya, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengusahakan jalan terbaik bagi jemaah umrah untuk mendukung kegiatan ibadah mereka, salah satunya dengan melakukan negosiasi dengan Arab Saudi.

“Pemerintah perlu mengambil segala langkah yang diperlukan untuk menjamin hak konstitusional rakyatnya dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya dapat terlaksana dengan baik,” pungkas politisi PKS ini.

Referensi:

1) https://fraksi.pks.id/2022/09/26/soal-kelangkaan-vaksin-meningitis-aleg-pks-minta-syarat-vaksin-ditinjau-kembali/

2) https://www.republika.co.id/berita/risp45423/legislator-minta-syarat-vaksin-meningitis-perlu-ditinjau-kembali

3) https://www.idxchannel.com/syariah/jadi-syarat-haji-dan-umrah-dpr-soroti-kelangkaan-vaksin-meningitis

4) https://www.viva.co.id/berita/politik/1520751-dpr-dorong-pemerintah-nego-arab-saudi-soal-syarat-vaksin-meningitis

5) https://www.kedaipena.com/langka-dpr-dorong-pemerintah-ri-lakukan-negosiasi-ke-arab-saudi-soal-syarat-vaksin-meningitis/

6) https://minanews.net/komisi-viii-dpr-minta-syarat-vaksin-meningitis-untuk-jamaah-umrah-ditinjau-kembali/

7) https://merahputih.com/post/read/dpr-dorong-pemerintah-negosiasi-syarat-vaksin-meningitis-dengan-arab-saudi

8) https://indonesiatoday.co.id/read/dpr-dorong-pemerintah-negosiasi-syarat-vaksin-meningitis-dengan-arab-saudi-1025915

9) https://rctiplus.com/news/detail/ekonomi/2984928/legislator-minta-syarat-vaksin-meningitis-perlu-ditinjau-kembali

10) https://gontornews.com/komisi-viii-minta-vaksin-meningitis-untuk-umrah-ditinjau-lagi/

11) https://herald.id/2022/09/26/vaksin-meningitis-langka-dewan-minta-syarat-vaksin-ditinjau-kembali/

12) https://www.moeslimchoice.com/read/2022/09/27/71656/pks-minta-pemerintah-tinjau-kembali-vaksin-meningitis-sebagai-syarat-umrah-n-haji

Bukhori Minta Kebijakan Rekrutmen Guru PPPK Tidak Rugikan Madrasah

Posted on 23 September 202223 September 2022 by editor

Jakarta (22/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengungkapkan kebijakan rekrutmen guru PPPK menuai keluhan dari pengelola madrasah. Pasalnya, banyak madrasah swasta yang terpaksa kehilangan tenaga pendidik yang sudah mereka bina selama bertahun-tahun akibat dimutasi ke sekolah-sekolah tertentu yang mendapatkan formasi PPPK.

“Banyak pengelola madrasah di dapil kami yang mengeluhkan dampak dari kebijakan rekrutmen PPPK karena harus kehilangan guru-guru yang bagus, tidak hanya 1 atau 2 guru, tetapi ada yang hingga 7 sampai 8 guru sekaligus. Para pengelola madrasah menyebut fenomena ini sebagai tsunami PPPK,” ungkap Bukhori.

Untuk itu, Legislator Dapil Jateng 1 ini meminta Kementerian Agama menjamin penyelenggaraan pendidikan di madrasah secara berkelanjutan melalui skema kebijakan penempatan guru yang tidak merugikan sekolah asal guru tersebut mengajar.

“Saya meminta agar ada satu kebijakan yang bisa melindungi kehidupan madrasah. Semestinya ketika para guru madrasah ini diangkat menjadi PPPK, tidak serta merta ditempatkan di sekolah lain sehingga melemahkan institusi sekolah asal. Sebaliknya, sekolah asal yang harusnya diperkuat dengan adanya guru PPPK. Sebab itu, saya meminta keluhan para Kiai dan pengelola madrasah ini menjadi perhatian serius bagi Menteri Agama,” ujarnya.

Referensi:

Bukhori Ungkap 2,6 Juta Anak KPM PKH Tidak Terima Bantuan Pendidikan

Posted on 23 September 202223 September 2022 by editor

Jakarta (22/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengungkapkan ada sekitar 2,6 juta anak dari KPM PKH yang berhak memperoleh bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), tetapi tidak menerima bantuan tersebut.

“Di dalam rapat Panja Pendidikan Keagamaan beberapa waktu lalu, kami memperoleh data penerima PKH yang belum di-cover melalui PIP mencapai 2,6 juta KPM. Ini jumlah yang sangat besar. Kemudian setelah kami konfirmasi, apakah PIP itu khusus yang berasal dari Kemenag atau Kemendikbud Ristek, sumber kami mengatakan, Kemenag. Oleh karena itu, Kemenag sedianya sudah memperoleh penambahan anggaran dalam konteks penerimaan PIP untuk anak-anak kita,” ungkap Bukhori saat Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Kepala BNPB, dan Menteri PPPA, Rabu (21/9/2022).

Anggota Komisi Agama DPR ini menekankan, pemerintah harus serius merealisasikan keadilan anggaran bagi madrasah. Bukhori meminta dana pendidikan yang ditransfer ke daerah dapat diakses sepenuhnya oleh madrasah sebagaimana dijanjikan Presiden saat penyampaian pidato terkait Pokok-Pokok APBN 2023 pada 16 Agustus 2023 silam.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden adalah angin surga bagi kita. Karena itu, kami meminta ada regulasi yang pasti sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) ini bisa diakses oleh madrasah dan pesantren, yang 99 persennya dikelola oleh masyarakat (swasta). Kepastian regulasi membuat kepala daerah sulit berkelit untuk tidak membantu madrasah dan pesantren di daerah mereka,” ujarnya.

Anggota MPR ini mengingatkan, jutaan anak Indonesia berhak mendapatkan akses penyelenggaraan pendidikan yang memadai dari negara, baik di sekolah negeri ataupun swasta. Menurutnya, Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Artinya satu sistem yang di Kementerian Agama maupun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu satu kesatuan. Tapi kenapa terjadi disparitas anggaran yang sangat jauh? Karena itu kami konsisten mendesak pemerintah supaya bekerja dengan sungguh-sungguh dalam merealisasikan keadilan anggaran pendidikan sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi,” pungkasnya.

1) https://fraksi.pks.id/2022/09/22/politisi-pks-ungkap-26-juta-anak-kpm-pkh-tidak-terima-bantuan-pendidikan/

2) https://www.mnctrijaya.com/news/detail/54398/bukhori-ungkap-26-juta-anak-kpm-pkh-tidak-terima-bantuan

3) https://minanews.net/anggota-dpr-ungkap-26-juta-anak-kpm-pkh-tidak-terima-bantuan-pendidikan/

Bukhori Minta RUU Sisdiknas Dicabut dari RUU Prolegnas Prioritas 2023

Posted on 20 September 202223 September 2022 by editor

Jakarta (20/09) — Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, meminta agar Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dicabut oleh Pemerintah dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.

Hal itu disampaikannya saat membacakan Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap Penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023 dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI, di Senayan, Jakarta, pada Selasa siang (20/09).

“RUU Sisdiknas usulan Pemerintah telah menimbulkan polemik dan mendapatkan penolakan dari banyak stakeholder pendidikan, mulai dari organisasi guru, pakar pendidikan, penggiat pendidikan, pemerhati pendidikan, bahkan penolakan dari organisasi pelajar dan mahasiswa”, ujar Bukhori.

Menurut Bukhori, RUU Sisdiknas usulan Pemerintah yang akan mengintegrasikan dan mencabut 3 (tiga) undang-undang sekaligus yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan RUU yang sangat strategis dan vital, sehingga perlu dibahas secara hati-hati dan komprehensif.

“Sebelum pemerintah mengusulkan RUU Sisdiknas dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, pemerintah harus membuka aspirasi publik seluas-luasnya dan melibatkan semua stakeholder pendidikan nasional dalam penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Sisdiknas”, ujarnya lagi.

Bukhori pun menegaskan bahwa Fraksi PKS menaruh perhatian besar terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“RUU ini harus memperhatikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan hak-hak guru dan dosen sebagai tulang punggung pendidikan nasional, maka Fraksi PKS mengingatkan dan menekankan bahwa RUU Sistem Pendidikan Nasional usulan pemerintah jangan terkesan terburu buru, mengabaikan prinsip kehati-hatian, partisipasi masyarakat, dan ketelitian dalam menghadirkan RUU Sistem Pendidikan Nasional yang lebih komprehensif demi terciptanya pendidikan nasional yang lebih baik di masa depan”, pungkasnya.

Referensi:

1) https://fraksi.pks.id/2022/09/20/aleg-pks-ruu-sisdiknas-dicabut-dari-ruu-prolegnas-prioritas-2023/

2) https://fajar.co.id/2022/09/21/bikin-polemik-pks-minta-ruu-sisdiknas-dicabut-dari-prolegnas-prioritas-2023/

3) https://www.viva.co.id/berita/nasional/1523310-pks-minta-ruu-sisdiknas-ditarik-dari-prolegnas-prioritas-2023

4) https://nasional.sindonews.com/read/890921/12/timbulkan-polemik-fraksi-pks-minta-ruu-sisdiknas-ditarik-dari-prolegnas-prioritas-2023-1663726185

5) https://politik.rmol.id/read/2022/09/20/548105/terkesan-terburu-buru-pks-desak-pemerintah-tarik-ruu-sisdiknas-dari-prolegnas-2023

6) https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220920205139-32-850487/fraksi-pks-minta-ruu-sisdiknas-ditarik-dari-prolegnas-prioritas-2023

7) https://www.republika.co.id/berita/riief9436/fraksi-pks-di-baleg-usulkan-ruu-sisdiknas-ditarik-dari-prolegnas-prioritas

8) https://voa-islam.com/read/politik-indonesia/2022/09/21/81562/politisi-pks-minta-ruu-sisdiknas-segera-ditarik-ini-pertimbangannya/

9) https://pasjabar.com/2022/09/21/terlalu-banyak-polemik-baleg-dpr-ri-minta-ruu-sisdiknas-ditarik-pemerintah/

10) https://minanews.net/bukhori-ruu-sisdiknas-sebaiknya-ditarik/

11) https://monitor.co.id/2022/09/21/bukhori-minta-ruu-sisdiknas-dicabut-dari-prolegnas-2023/

12) https://radaraktual.com/116294/terkesan-terburu-buru-bukhori-yusuf-desak-pemerintah-tarik-ruu-sisdiknas-dari-prolegnas-2023.html

13) https://dialeksis.com/nasional/fraksi-pks-minta-ruu-sisdiknas-segera-ditarik-dari-prolegnas-2023/

14) https://www.rmoljabar.id/pks-desak-pemerintah-tarik-ruu-sisdiknas-dari-prolegnas-2023

15) https://www.rmolbengkulu.id/ruu-sisdiknas-dari-prolegnas-2023-buru-buru-pks-nilai-pemerintah-buru-buru

16) https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40819/t/Bukhori%3A+RUU+Sisdiknas+Sebaiknya+Ditarik+dari+Prolegnas+Prioritas+2023

17) https://www.alinea.id/nasional/tak-masuknya-ruu-sisdiknas-diharap-bukan-akal-akalan-negara-b2fq59GIb

18) https://mbsnews.id/news/read/56880/PKS-Minta-Rancangan-UU-Sisdiknas-Ditarik-dari-Prolegnas-Prioritas-2023

19) https://siedoo.com/berita-39736-pgri-bertemu-jokowi-agar-tunjungan-profesi-guru-dan-dosen-tak-dihapus-prof-unifah-presiden-sangat-positif-menanggapinya/

20) https://www.rctiplus.com/amp/news/detail/nasional/2969678/fraksi-pks-di-baleg-usulkan-ruu-sisdiknas-ditarik-dari-prolegnas-prioritas

21) https://suaraislam.id/banyak-penolakan-fraksi-pks-minta-ruu-sisdiknas-dicabut-dari-prolegnas-prioritas-2023/

22) https://www.lintasparlemen.com/rugikan-guru-dan-dosen-ruu-sisdiknas-sebaiknya-ditarik-dari-prolegnas-2023/

23) https://indonesiainside.id/headline/2022/09/21/ruu-sisdiknas-diusulkan-dicabut-dari-prolegnas-2023

24) https://www.radiosilaturahim.com/raker-penetapan-prolegnas-prioritas-2023-bukhori-pks-ruu-sisdiknas-sebaiknya-ditarik/