Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf angkat bicara terkait tindakan permusuhan yang dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap muslim pasca insiden terbunuhnya seorang guru Perancis yang mempertunjukan kartun Nabi Muhammad di kelas. 

Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir Presiden termuda Prancis tersebut telah bersikap agresif terhadap Islam melalui tudingan muslim separatisme-nya dan menggambarkan Islam sebagai agama yang mengalami krisis di seluruh dunia. Komentarnya tersebut tidak lepas dari wujud dukungan Macron terhadap penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh majalah Charlie Hebdo atas klaim kebebasan berekspresi.

“Bukan kali ini saja Perancis melakukan tindakan agresif terhadap Islam maupun komunitas muslim, baik dalam skala perorangan maupun Negara. Maka sudah sepatutnya umat Islam di seluruh dunia marah dan mengecam sikap permusuhan yang ditunjukan secara eksplisit oleh Macron,” tegas Bukhori di Jakarta, Senin (26/10/2020) Continue reading→

JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengomentari terkait penangkapan Sugi Nur Raharja atau yang biasa disapa Gus Nur pada Sabtu (24/10). Dirinya mengaku, prihatin atas penangkapan tersebut.

“Justru saya sangat prihatin atas penangkapan Gus Nur atas pengaduan salah satu pengurus NU Cirebon,” kata Bukhori, Ahad (25/10).Continue reading→

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyambut baik program Kementerian Agama (Kemenag) yang hendak membuat materi khutbah Jumat bagi para khatib. Namun, dia mengingatkan agar program itu tidak berangkat dari asumsi negatif bahwa para khatib lah yang selama ini menyebarkan radikalisme.

“Kalau tentang materi khutbah itu sifatnya membantu para dai dan penceramah ya bagus. Tapi kalau berangkat dari tendensi bahwa khatib inilah yang menjadi penyebab radikalisme dan menjadi penyebab tindakan-tindakan yang melanggar konstitusi, nah saya kira itu yang perlu dikoreksi. Jangan sampai hanya sebagai bentuk untuk membenturkan anak bangsa,” kata Bukhori saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).Continue reading→

Anggota Baleg Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meminta pemerintah tidak abai terhadap aspek perlindungan konsumen produk halal. Kritik ini ia sampaikan mengingat UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan berpotensi merugikan konsumen produk halal.

“Pemerintah tidak boleh gegabah dalam menyusun aturan turunan dari UU Cipta Kerja, khususnya perihal jaminan produk halal. Pasalnya, setelah kami melakukan penyisiran terhadap versi 812 halaman, kami menemukan sejumlah kelemahan substansi dari UU tersebut, khususnya terkait regulasi sanksi bagi pelanggaran terhadap kewajiban registrasi halal,” ungkap Bukhori di Jakarta, Selasa (20/10/2020).Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mengungkapkan UU Cipta Kerja yang pada satu sisi memberi kemudahan bagi Pelaku Usaha, tapi pada sisi yang lain juga berpotensi mengorbankan perlindungan konsumen produk halal.

“Dalam analisis kami, perubahan pada Pasal 42 (versi UU Cipta Kerja) terkait dengan kewajiban perpanjangan sertifikat halal oleh pelaku usaha membuka peluang terjadinya praktik penyimpangan administratif oleh oknum pelaku usaha apabila kontrol pengawasan tidak diperketat. Perubahan klasul Pembaruan Sertifikat Halal menjadi Perpanjangan Sertifikat Halal mengakibatkan munculnya penambahan ayat baru, yakni ayat “self-declaration” di ayat (3), sehingga membolehkan sertifikat halal diterbitkan tanpa melalui pemeriksaan ulang oleh LPH, sidang fatwa oleh MUI, dan verifikasi oleh BPJPH” ungkap Bukhori di Jakarta, Selasa (20/10/2020).Continue reading→

JAKARTA – Fraksi PKS di DPR RI mengirimkan surat kepada Badan Legislasi (Baleg DPR) untuk meminta draf final UU Cipta Kerja. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan, sejak RUU Cipta Kerja disahkan dalam Rapat Paripurna, PKS belum menerima draf final UU Cipta Kerja tersebut.

“Saya katakan, F-PKS telah menyampaikan secara tertulis untuk minta mana sesungguhnya draf yang sudah diketok di paripurna itu agar itu mengurangi atau meminimalisir perbedaan-perbedaan dan kesalahpahaman,” kata Bukhori dalam diskusi secara virtual, Sabtu (10/10/2020).

Bukhori mengatakan, kejadian tersebut seharusnya tidak boleh terjadi dalam proses pembuatan rancangan undang-undang.

“Ini kaitannya terkait dengan masalah proses yang tentunya saya sangat menyayangkan sekali,” ujar dia. Lebih lanjut, Bukhori menilai, pengesahan RUU Cipta Kerja sangat tergesa-gesa dilakukan dalam pengambilan keputusan tingkat II atau Rapat Paripurna pada Senin (5/10/2020).Continue reading→

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyesalkan tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat dalam menangani demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia. Ia menilai tidak sepatutnya para demonstran diperlakukan dengan cara kekerasan.

“Aparat harus mengubah cara pandang mereka dalam menghadapi demonstran. Mereka tidak boleh dipandang sebagai musuh sehingga harus diperlakukan dengan cara-cara di luar batas kewajaran. Mereka tidak boleh dipermalukan, dianiaya, bahkan direndahkan martabatnya sebagai manusia sepanjang mereka tidak melakukan tindakan yang ofensif kepada aparat maupun sekitarnya,” tegas Bukhori di Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Anggota Komisi III periode 2009/2014 ini mengungkapkan, penindakan secara tegas oleh aparat adalah hal yang dibutuhkan apabila demonstran mulai bertindak anarkis, bahkan berpotensi menimbulkan bahaya yang meluas. Walaupun demikian, prosedur penindakan secara tegas oleh aparat harus dimaknai secara hati-hati dan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis.Continue reading→

Anggota Baleg Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengungkapkan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan menyimpan potensi ancaman terhadap kedaulatan bangsa. Terdapat dua isu utama yang menjadi sorotan Fraksi PKS, yakni kedaulatan sumberdaya manusia (SDM) dan kedaulatan sumberdaya alam (SDA). Pertama, ia menyoroti isu terkait kedaulatan SDM, dalam hal ini kedudukan kaum pekerja yang terancam dieksploitasi oleh kaum pemilik modal.

“Pengesahan RUU Cipta Kerja seolah “tusukan dari belakang” di tengah perjuangan masyarakat kita yang sedang sulit karena harus menghadapi pandemi. Harga diri bangsa kita, khususnya para kaum pekerja, terancam diinjak-injak oleh kepentingan kaum kapitalis yang tengah bersorak sorai. Mereka tengah bersuka cita karena pada akhirnya bisa menghisap habis tenaga kaum buruh di segala jenis pekerjaan tanpa terkecuali melalui status kontrak seumur hidup,” tegas Bukhori di Jakarta, Kamis (8/10/2020)Continue reading→

Anggota Baleg Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyesalkan proses pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang seolah terburu-buru. Ia menilai, waktu pembahasan yang singkat tersebut berpotensi menimbulkan malpraktik di kemudian hari ketika UU tersebut diimplimentasikan.

“RUU berisi 1.203 pasal,berdampak pada sekitar 79 UU eksisting, dan diselesaikan dalam waktu kurang dari setahun menunjukan bahwa pembahasan RUU ini seolah dipaksakan. Tuntutan waktu yang sangat singkat ini jelas tidak memberikan ruang memadai bagi fraksi-fraksi lain untuk mengkaji secara cermat terhadap setiap detil pasal yang ada dalam RUU ini. Padahal, RUU ini akan memberikan dampak yang signifikan di setiap lini kehidupan masyarakat” ungkap Bukhori di Jakarta, Senin (5/10/2020).

Politisi PKS ini menambahkan, proses pembahasan yang berlangsung secara maraton dalam beberapa minggu terakhir ini membuat beberapa agenda rapat tim perumus dan tim sinkronisasi tertunda karena tenaga ahli Baleg DPR yang kewalahan. Pasalnya, kemampuan mereka tidak bisa dipaksakan untuk merampungkan kompilasi rumusan pasal yang mencakup hampir 80 UU.

“Mereka bekerja tanpa jeda. Pembahasan berlangsung hampir seharian penuh. Bahkan di hari Jumat sampai Minggu mereka tetap bekerja untuk segera merampungkan RUU tersebut,”sambungnya.Continue reading→

Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mengeklaim gerakan komunis saat ini telah menyusup ke berbagai penjuru. Ideologi ini merasuki partai politik bahkan ke kebijakan pemerintah.

“Infiltrasi dari berbagai macam gerakan, apakah itu ke dalam partai politik atau lembaga pemerintahan berbagai macam upaya-upaya legacy atau perundang-undangan,” kata Bukhori dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk ‘PKI Bangkit, Siapa Percaya?’, Minggu, 4 Oktober 2020.Continue reading→