Presiden Joko Widodo menjadi orang yang harus bertanggung jawab bila kabar penutupan pabrik mobil dalam negeri, Esemka benar-benar tutup. “Kegagalan Esemka tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab Pak Jokowi selaku presiden,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf, Minggu (2/8). Menurutnya, Esemka merupakan perusahaan yang telah mengangkat pamor Jokowi sejak dirinya diangkat sebagai Walikota Solo hingga menjadi presiden dua periode.

“Namun sayang, Esemka hanya menjadi batu lompatan Jokowi. Karena itu, kebangkrutan Esemka ada hubungannya dengan Jokowi,” imbuhnya. Baginya, pemerintah harusnya dapat menyelamatkan Esemka agar tidak ditutup. Hal itu juga sekaligus menjadi lompatan implementasi dari adanya UU 2/2020 bisa membantu Esemka bangkit kembali. “Seharusnya dengan UU 2/2020 tentang Penanganan Covid dan dampak ekonomi, Esemka harus mendapatkan bantuan agar tidak merumahkan atau mem-PHK karyawan,” tutupnya.Continue reading→

Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf meminta kepolisian menindak tegas pelaku penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) covid-19 (korona). Pengusutan kasus diminta tidak memengaruhi penyaluran bansos.

“Penyelewengan bansos yang dilakukan dengan sengaja atas motif menguntungkan diri sendiri harus ditindak tegas,” kata Bukhori kepada Medcom.id, Jumat, 31 Juli 2020.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendukung langkah Korps Bhayangkara mengusut dugaan penyelewengan dana bansos covid-19. Pengusutan harus dilakukan secara berkeadilan.Continue reading→

JAKARTA – Angka kekerasan kepada anak masih tinggi. Berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) KPPPA terdapat 3.928 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan sejak Januari 2020 sampai dengan 17 Juli 2020.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mengaku prihatin atas data kekerasan terhadap anak yang masih tinggi. Menurutnya peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) perlu ditingkatkan lagi.

“Di Hari Anak Nasional 2020 ini yang masih perlu diperhatikan adalah kasus kekerasan kepada anak yang setiap tahunnya masih tinggi. Peran KPPPA masih perlu ditunggu untuk menurunkan kasus ini,” ujar Bukhori kepada Validnews, Kamis (23/7).Continue reading→

JAKARTA — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Bukhori Yusuf mengatakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak menghadiri rapat Baleg pada masa reses. Baleg DPR pada hari ini menjadwalkan rapat RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

“Ya, benar, tetapi PKS enggak hadir karena masa reses,” ujar Bukhori melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (22/7).Continue reading→

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada sebanyak 7.008 anak yang terpapar covid-19, atau 8,1% dari total kasus di Indonesia per 19 Juli 2020. Kategori anak yang dimaksud adalah yang termasuk dalam klasifikasi penduduk di bawah usia 18 tahun.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf menilai, peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mesti ditingkatkan lagi. Menurutnya, KPPPA dan KPAI harus makin getol menyosialisasikan bahaya covid-19 ini.

“Kemungkinan besar mereka bukan carrier, jadi tertular oleh orang lain. Nah harusnya ada peran KPPPA dan KPAI untuk mengedukasi para orang tua serta anaknya soal bahaya covid-19 ini dengan cara sosialisasi,” ujar Bukhori kepada Validnews, Selasa (21/7).Continue reading→

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghargai keputusan PDI Perjuangan yang menyatakan tidak akan berkoalisi dengan partai di luar pendukung pemerintah pada Pilkada serentak 2020. “Kami menghargai sikap masing-masing partai,” ujar Ketua Badan Perencanaan DPP Bukhori Yusuf saat dihubungi. Jakarta, Selasa (21/7/2020)

Menurutnya, PKS yang menjungjung tinggi sikap toleransi dan kebhinekaan, tidak merasa kecewa dengan keputusan PDI Perjuangan tersebut, sepanjang masih dalam koridor konstitusional.Continue reading→

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf memprotes adanya RUU Pembinaan HIP yang masih tertera sebagai RUU Prioritas Tahun 2020. Dalam pandangannya, terdapat sejumlah kejanggalan dari RUU tersebut.

“Pertama, RUU Pembinaan HIP sesungguhnya sudah dibahas dan sudah disahkan pada tanggal 12 Mei oleh sidang paripurna dan hanya PKS yang menolak (red: saat pengesahan 12 Mei berjudul RUU Haluan Ideologi Pancasila, bukan lagi RUU Pembinaan HIP)” tuturnya.

Alasan kedua, sambungnya, apabila daftar atau nama Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila yang dimaksud bukanlah RUU yang sudah menjelma menjadi RUU HIP, maka tindakan tersebut menyalahi prosedur. Sebab, RUU tersebut belum ada dalam daftar prolegnas dan belum ada pembicaraan kesepakatan dalam rapat pleno baleg DPR, yakni antara DPR dan Pemerintah untuk menyepakati bahwa RUU yang baru ini menjadi prioritas 2020.Continue reading→

Jakarta – Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori Yusuf, meminta DPR mencabut RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2020.

“Fraksi PKS mengusulkan agar Badan Musyawarah atau pimpinan DPR mengabulkan tuntutan masyarakat untuk segera menghentikan pembahasan RUU HIP dan mencabutnya dari daftar prolegnas sebagaimana mekanisme itu telah diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 3/2012 Tentang Tata Cara Penarikan RUU,” ujar dia, pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia memaparkan dua pandangan Fraksi PKS DPR terkait RUU HIP pada Rapat Paripurna yang berlangsung 16 Juli 2020 itu.Continue reading→