Polemik Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Bukhori: Sudah Sepatutnya Dikecam!

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf angkat bicara terkait tindakan permusuhan yang dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap muslim pasca insiden terbunuhnya seorang guru Perancis yang mempertunjukan kartun Nabi Muhammad di kelas. 

Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir Presiden termuda Prancis tersebut telah bersikap agresif terhadap Islam melalui tudingan muslim separatisme-nya dan menggambarkan Islam sebagai agama yang mengalami krisis di seluruh dunia. Komentarnya tersebut tidak lepas dari wujud dukungan Macron terhadap penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh majalah Charlie Hebdo atas klaim kebebasan berekspresi.

“Bukan kali ini saja Perancis melakukan tindakan agresif terhadap Islam maupun komunitas muslim, baik dalam skala perorangan maupun Negara. Maka sudah sepatutnya umat Islam di seluruh dunia marah dan mengecam sikap permusuhan yang ditunjukan secara eksplisit oleh Macron,” tegas Bukhori di Jakarta, Senin (26/10/2020) Continue reading

Legislator Sayangkan Penangkapan Gus Nur

JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengomentari terkait penangkapan Sugi Nur Raharja atau yang biasa disapa Gus Nur pada Sabtu (24/10). Dirinya mengaku, prihatin atas penangkapan tersebut.

“Justru saya sangat prihatin atas penangkapan Gus Nur atas pengaduan salah satu pengurus NU Cirebon,” kata Bukhori, Ahad (25/10).Continue reading

Kemenag Siapkan Materi Khutbah Jumat, PKS Ingatkan Soal Ini

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyambut baik program Kementerian Agama (Kemenag) yang hendak membuat materi khutbah Jumat bagi para khatib. Namun, dia mengingatkan agar program itu tidak berangkat dari asumsi negatif bahwa para khatib lah yang selama ini menyebarkan radikalisme.

“Kalau tentang materi khutbah itu sifatnya membantu para dai dan penceramah ya bagus. Tapi kalau berangkat dari tendensi bahwa khatib inilah yang menjadi penyebab radikalisme dan menjadi penyebab tindakan-tindakan yang melanggar konstitusi, nah saya kira itu yang perlu dikoreksi. Jangan sampai hanya sebagai bentuk untuk membenturkan anak bangsa,” kata Bukhori saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).Continue reading

UU Cipta Kerja Berpotensi Melemahkan Perlindungan bagi Konsumen Produk Halal

Anggota Baleg Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meminta pemerintah tidak abai terhadap aspek perlindungan konsumen produk halal. Kritik ini ia sampaikan mengingat UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan berpotensi merugikan konsumen produk halal.

“Pemerintah tidak boleh gegabah dalam menyusun aturan turunan dari UU Cipta Kerja, khususnya perihal jaminan produk halal. Pasalnya, setelah kami melakukan penyisiran terhadap versi 812 halaman, kami menemukan sejumlah kelemahan substansi dari UU tersebut, khususnya terkait regulasi sanksi bagi pelanggaran terhadap kewajiban registrasi halal,” ungkap Bukhori di Jakarta, Selasa (20/10/2020).Continue reading

Kritik UU Cipta Kerja, Bukhori: Perpanjangan Sertifikat Halal Tidak Miliki Kontrol yang Jelas

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mengungkapkan UU Cipta Kerja yang pada satu sisi memberi kemudahan bagi Pelaku Usaha, tapi pada sisi yang lain juga berpotensi mengorbankan perlindungan konsumen produk halal.

“Dalam analisis kami, perubahan pada Pasal 42 (versi UU Cipta Kerja) terkait dengan kewajiban perpanjangan sertifikat halal oleh pelaku usaha membuka peluang terjadinya praktik penyimpangan administratif oleh oknum pelaku usaha apabila kontrol pengawasan tidak diperketat. Perubahan klasul Pembaruan Sertifikat Halal menjadi Perpanjangan Sertifikat Halal mengakibatkan munculnya penambahan ayat baru, yakni ayat “self-declaration” di ayat (3), sehingga membolehkan sertifikat halal diterbitkan tanpa melalui pemeriksaan ulang oleh LPH, sidang fatwa oleh MUI, dan verifikasi oleh BPJPH” ungkap Bukhori di Jakarta, Selasa (20/10/2020).Continue reading

UU Cipta Kerja dan Potensi Ancaman bagi Moral Bangsa

Bukhori Yusuf, Lc., M.A. (Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS)

Moral adalah nilai (value) yang berkenaan dengan perilaku, ucapan, maupun pola pikir manusia terhadap sesamanya dan dipengaruhi oleh tatanan sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam terminologi agama, moral kerapkali dikaitkan dengan akhlak, yakni wujud perbuatan maupun ucapan yang menampilkan budi pekerti yang luhur. Dalam prosesnya, pembentukan moral individu sesungguhnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah lingkungan sosial. Pada sisi lain, ekosistem lingkungan sosial ini terdiri dari sejumlah variabel pembentuk, antara lain yakni institusi pendidikan, keluarga, pergaulan, dan media massa.

Guru Besar FIB UI, MT Hardjatno pernah menurunkan satu artikel menarik dalam surat kabar Media Indonesia edisi Oktober 2018 dengan judul Peran Media sebagai Penjaga Moral. Dalam artikel tersebut ia menjelaskan, media bisa digunakan oleh pemiliknya, yang biasanya bermodal besar, untuk menentukan apa dan bagaimana mereka hendak memengaruhi alam bawah sadar kolektif suatu masyarakat. Pada gilirannya, masyarakat yang terbiasa terpapar oleh tayangan yang telah diatur sedemikian rupa akan menjalankan apa yang dikehendaki oleh kekuatan yang menguasai media tersebut. Artinya, bisa dikatakan bahwa kedudukan media memiliki pengaruh signifikan terhadap kontribusi pembentukan konstruksi budaya, perilaku, maupun cara pandang masyarakat terhadap sesuatu.Continue reading

Fraksi PKS Layangkan Surat ke Baleg, Minta Draft Final UU Ciptakerja

JAKARTA – Fraksi PKS di DPR RI mengirimkan surat kepada Badan Legislasi (Baleg DPR) untuk meminta draf final UU Cipta Kerja. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan, sejak RUU Cipta Kerja disahkan dalam Rapat Paripurna, PKS belum menerima draf final UU Cipta Kerja tersebut.

“Saya katakan, F-PKS telah menyampaikan secara tertulis untuk minta mana sesungguhnya draf yang sudah diketok di paripurna itu agar itu mengurangi atau meminimalisir perbedaan-perbedaan dan kesalahpahaman,” kata Bukhori dalam diskusi secara virtual, Sabtu (10/10/2020).

Bukhori mengatakan, kejadian tersebut seharusnya tidak boleh terjadi dalam proses pembuatan rancangan undang-undang.

“Ini kaitannya terkait dengan masalah proses yang tentunya saya sangat menyayangkan sekali,” ujar dia. Lebih lanjut, Bukhori menilai, pengesahan RUU Cipta Kerja sangat tergesa-gesa dilakukan dalam pengambilan keputusan tingkat II atau Rapat Paripurna pada Senin (5/10/2020).Continue reading

Bukhori Kritik Represivitas Aparat Terhadap Demonstran Penolak UU Ciptaker

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyesalkan tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat dalam menangani demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia. Ia menilai tidak sepatutnya para demonstran diperlakukan dengan cara kekerasan.

“Aparat harus mengubah cara pandang mereka dalam menghadapi demonstran. Mereka tidak boleh dipandang sebagai musuh sehingga harus diperlakukan dengan cara-cara di luar batas kewajaran. Mereka tidak boleh dipermalukan, dianiaya, bahkan direndahkan martabatnya sebagai manusia sepanjang mereka tidak melakukan tindakan yang ofensif kepada aparat maupun sekitarnya,” tegas Bukhori di Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Anggota Komisi III periode 2009/2014 ini mengungkapkan, penindakan secara tegas oleh aparat adalah hal yang dibutuhkan apabila demonstran mulai bertindak anarkis, bahkan berpotensi menimbulkan bahaya yang meluas. Walaupun demikian, prosedur penindakan secara tegas oleh aparat harus dimaknai secara hati-hati dan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis.Continue reading

UU Cipta Kerja, Kedaulatan SDM, dan Ketersediaan Pangan

Jakarta – Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan menyimpan potensi ancaman terhadap kedaulatan bangsa. Terdapat dua isu utama yang menjadi sorotan Fraksi PKS, yakni kedaulatan sumber daya manusia (SDM) dan kedaulatan sumber daya alam (SDA).

Pertama, isu terkait kedaulatan SDM, dalam hal ini kedudukan kaum pekerja yang terancam dieksploitasi oleh kaum pemilik modal. Harga diri bangsa kita, khususnya para kaum pekerja, terancam diinjak-injak oleh kepentingan kaum kapitalis yang tengah bersorak sorai. Mereka tengah bersuka cita karena pada akhirnya bisa mengisap habis tenaga kaum buruh di segala jenis pekerjaan tanpa terkecuali melalui status kontrak seumur hidup. Alhasil, sangat mungkin bangsa kita berpotensi menjadi budak di negeri sendiri.

Sebagai contoh, melalui UU Cipta Kerja ketentuan outsourcing (pemborongan pekerjaan) bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan. Padahal dalam UU eksisting, hanya dibatasi di 5 jenis pekerjaan. Dalam Pasal 65 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan terkait outsourcing) dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat berikut: (1) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; (2) dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; (3) merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; (4) tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Celakanya, Omnibus Law UU Cipta Kerja justru menghapus pasal tersebut yang memberikan batasan terhadap outsourcing ini. Konsekuensinya, outsourcing bisa bebas diterapkan di semua jenis pekerjaan tanpa terkecuali. Sebenarnya, dalam UU 13 Tahun 2003, outsourcing hanya dibatasi di 5 (lima) jenis pekerjaan (cleaning service, keamanan, transportasi, catering, dan jasa migas pertambangan) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) berbunyi:Continue reading

Bukhori: Omnibus Law Berpotensi Memperbudak Bangsa Sendiri

Anggota Baleg Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengungkapkan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan menyimpan potensi ancaman terhadap kedaulatan bangsa. Terdapat dua isu utama yang menjadi sorotan Fraksi PKS, yakni kedaulatan sumberdaya manusia (SDM) dan kedaulatan sumberdaya alam (SDA). Pertama, ia menyoroti isu terkait kedaulatan SDM, dalam hal ini kedudukan kaum pekerja yang terancam dieksploitasi oleh kaum pemilik modal.

“Pengesahan RUU Cipta Kerja seolah “tusukan dari belakang” di tengah perjuangan masyarakat kita yang sedang sulit karena harus menghadapi pandemi. Harga diri bangsa kita, khususnya para kaum pekerja, terancam diinjak-injak oleh kepentingan kaum kapitalis yang tengah bersorak sorai. Mereka tengah bersuka cita karena pada akhirnya bisa menghisap habis tenaga kaum buruh di segala jenis pekerjaan tanpa terkecuali melalui status kontrak seumur hidup,” tegas Bukhori di Jakarta, Kamis (8/10/2020)Continue reading