Bukhori Minta Kebijakan Sertifikasi Halal Self-Declare Memihak Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Semarang (17/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf membeberkan sejumlah kendala percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Pertama, Bukhori menyoroti adanya ketimpangan dalam praktik self-declare sertifikasi halal antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro serta kecil dari segi kriteria.

“Terkait kriteria pelaku usaha yang bisa melakukan self-declare harus mempertimbangkan dari sisi permodalan juga, tidak hanya aspek kemasan saja. Contoh semisal pelaku usaha penjual martabak tidak bisa melakukan self-declare karena mereka harus melalui LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), sementara itu berbayar,” kata Bukhori selepas acara Knowledge Sharing Layanan Sertifikasi Halal Self-Declare Kementerian Agama dan Serap Aspirasi bersama pelaku UMK di Kota Semarang, Sabtu (16/10/2022).

Continue reading

Soal Kelangkaan Vaksin Meningitis, Bukhori Minta Syarat Vaksin Ditinjau Kembali

Jakarta (26/09) — Penyelenggara umrah dan haji mengeluhkan kelangkaan vaksin meningitis. Kelangkaan tersebut dinilai berpotensi membuat banyak jemaah Indonesia gagal berangkat di tengah tingginya minat mereka untuk menunaikan ibadah umrah setelah dua tahun tertunda akibat pandemi.

Sementara di sisi lain, KJRI di Jeddah menyebut Arab Saudi tidak lagi memeriksa jemaah terkait vaksin meningitis. Walaupun demikian, di Indonesia vaksinasi meningitis masih menjadi kewajiban. Aturan ini tertuang dalam Permenkes No. 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.

Merespons hal itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf angkat bicara. Bukhori mendorong Pemerintah Indonesia meninjau kembali soal syarat vaksin meningitis tersebut.

“Kami mendorong kewajiban soal vaksin (meningitis) ini dapat ditinjau kembali. Selain vaksinnya langka, kebijakan Saudi pun tidak terlalu ketat soal ini sebagai bentuk pelonggaran. Sebab itu, pemerintah perlu segera mengatasi segala hal yang berpotensi menghambat kegiatan ibadah warganya,” kata Bukhori di Jakarta, Senin (26/09).

Anggota DPR RI Dapil Jateng 1 ini menekankan, di atas kertas, syarat vaksin meningitis masih menjadi syarat untuk jemaah haji dan umrah agar bisa masuk ke Arab Saudi. Atas dasar itu, imbuhnya, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengusahakan jalan terbaik bagi jemaah umrah untuk mendukung kegiatan ibadah mereka, salah satunya dengan melakukan negosiasi dengan Arab Saudi.

“Pemerintah perlu mengambil segala langkah yang diperlukan untuk menjamin hak konstitusional rakyatnya dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya dapat terlaksana dengan baik,” pungkas politisi PKS ini.

Referensi:

1) https://fraksi.pks.id/2022/09/26/soal-kelangkaan-vaksin-meningitis-aleg-pks-minta-syarat-vaksin-ditinjau-kembali/

2) https://www.republika.co.id/berita/risp45423/legislator-minta-syarat-vaksin-meningitis-perlu-ditinjau-kembali

3) https://www.idxchannel.com/syariah/jadi-syarat-haji-dan-umrah-dpr-soroti-kelangkaan-vaksin-meningitis

4) https://www.viva.co.id/berita/politik/1520751-dpr-dorong-pemerintah-nego-arab-saudi-soal-syarat-vaksin-meningitis

5) https://www.kedaipena.com/langka-dpr-dorong-pemerintah-ri-lakukan-negosiasi-ke-arab-saudi-soal-syarat-vaksin-meningitis/

6) https://minanews.net/komisi-viii-dpr-minta-syarat-vaksin-meningitis-untuk-jamaah-umrah-ditinjau-kembali/

7) https://merahputih.com/post/read/dpr-dorong-pemerintah-negosiasi-syarat-vaksin-meningitis-dengan-arab-saudi

8) https://indonesiatoday.co.id/read/dpr-dorong-pemerintah-negosiasi-syarat-vaksin-meningitis-dengan-arab-saudi-1025915

9) https://rctiplus.com/news/detail/ekonomi/2984928/legislator-minta-syarat-vaksin-meningitis-perlu-ditinjau-kembali

10) https://gontornews.com/komisi-viii-minta-vaksin-meningitis-untuk-umrah-ditinjau-lagi/

11) https://herald.id/2022/09/26/vaksin-meningitis-langka-dewan-minta-syarat-vaksin-ditinjau-kembali/

12) https://www.moeslimchoice.com/read/2022/09/27/71656/pks-minta-pemerintah-tinjau-kembali-vaksin-meningitis-sebagai-syarat-umrah-n-haji

Bukhori Minta Kebijakan Rekrutmen Guru PPPK Tidak Rugikan Madrasah

Jakarta (22/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengungkapkan kebijakan rekrutmen guru PPPK menuai keluhan dari pengelola madrasah. Pasalnya, banyak madrasah swasta yang terpaksa kehilangan tenaga pendidik yang sudah mereka bina selama bertahun-tahun akibat dimutasi ke sekolah-sekolah tertentu yang mendapatkan formasi PPPK.

“Banyak pengelola madrasah di dapil kami yang mengeluhkan dampak dari kebijakan rekrutmen PPPK karena harus kehilangan guru-guru yang bagus, tidak hanya 1 atau 2 guru, tetapi ada yang hingga 7 sampai 8 guru sekaligus. Para pengelola madrasah menyebut fenomena ini sebagai tsunami PPPK,” ungkap Bukhori.

Untuk itu, Legislator Dapil Jateng 1 ini meminta Kementerian Agama menjamin penyelenggaraan pendidikan di madrasah secara berkelanjutan melalui skema kebijakan penempatan guru yang tidak merugikan sekolah asal guru tersebut mengajar.

“Saya meminta agar ada satu kebijakan yang bisa melindungi kehidupan madrasah. Semestinya ketika para guru madrasah ini diangkat menjadi PPPK, tidak serta merta ditempatkan di sekolah lain sehingga melemahkan institusi sekolah asal. Sebaliknya, sekolah asal yang harusnya diperkuat dengan adanya guru PPPK. Sebab itu, saya meminta keluhan para Kiai dan pengelola madrasah ini menjadi perhatian serius bagi Menteri Agama,” ujarnya.

Referensi:

Bukhori Ungkap 2,6 Juta Anak KPM PKH Tidak Terima Bantuan Pendidikan

Jakarta (22/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengungkapkan ada sekitar 2,6 juta anak dari KPM PKH yang berhak memperoleh bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), tetapi tidak menerima bantuan tersebut.

“Di dalam rapat Panja Pendidikan Keagamaan beberapa waktu lalu, kami memperoleh data penerima PKH yang belum di-cover melalui PIP mencapai 2,6 juta KPM. Ini jumlah yang sangat besar. Kemudian setelah kami konfirmasi, apakah PIP itu khusus yang berasal dari Kemenag atau Kemendikbud Ristek, sumber kami mengatakan, Kemenag. Oleh karena itu, Kemenag sedianya sudah memperoleh penambahan anggaran dalam konteks penerimaan PIP untuk anak-anak kita,” ungkap Bukhori saat Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Kepala BNPB, dan Menteri PPPA, Rabu (21/9/2022).

Anggota Komisi Agama DPR ini menekankan, pemerintah harus serius merealisasikan keadilan anggaran bagi madrasah. Bukhori meminta dana pendidikan yang ditransfer ke daerah dapat diakses sepenuhnya oleh madrasah sebagaimana dijanjikan Presiden saat penyampaian pidato terkait Pokok-Pokok APBN 2023 pada 16 Agustus 2023 silam.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden adalah angin surga bagi kita. Karena itu, kami meminta ada regulasi yang pasti sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) ini bisa diakses oleh madrasah dan pesantren, yang 99 persennya dikelola oleh masyarakat (swasta). Kepastian regulasi membuat kepala daerah sulit berkelit untuk tidak membantu madrasah dan pesantren di daerah mereka,” ujarnya.

Anggota MPR ini mengingatkan, jutaan anak Indonesia berhak mendapatkan akses penyelenggaraan pendidikan yang memadai dari negara, baik di sekolah negeri ataupun swasta. Menurutnya, Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Artinya satu sistem yang di Kementerian Agama maupun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu satu kesatuan. Tapi kenapa terjadi disparitas anggaran yang sangat jauh? Karena itu kami konsisten mendesak pemerintah supaya bekerja dengan sungguh-sungguh dalam merealisasikan keadilan anggaran pendidikan sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi,” pungkasnya.

Referensi:

Bukhori Minta RUU Sisdiknas Dicabut dari RUU Prolegnas Prioritas 2023

Jakarta (20/09) — Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, meminta agar Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dicabut oleh Pemerintah dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.

Hal itu disampaikannya saat membacakan Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap Penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023 dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI, di Senayan, Jakarta, pada Selasa siang (20/09).

“RUU Sisdiknas usulan Pemerintah telah menimbulkan polemik dan mendapatkan penolakan dari banyak stakeholder pendidikan, mulai dari organisasi guru, pakar pendidikan, penggiat pendidikan, pemerhati pendidikan, bahkan penolakan dari organisasi pelajar dan mahasiswa”, ujar Bukhori.

Menurut Bukhori, RUU Sisdiknas usulan Pemerintah yang akan mengintegrasikan dan mencabut 3 (tiga) undang-undang sekaligus yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan RUU yang sangat strategis dan vital, sehingga perlu dibahas secara hati-hati dan komprehensif.

“Sebelum pemerintah mengusulkan RUU Sisdiknas dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, pemerintah harus membuka aspirasi publik seluas-luasnya dan melibatkan semua stakeholder pendidikan nasional dalam penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Sisdiknas”, ujarnya lagi.

Bukhori pun menegaskan bahwa Fraksi PKS menaruh perhatian besar terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“RUU ini harus memperhatikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan hak-hak guru dan dosen sebagai tulang punggung pendidikan nasional, maka Fraksi PKS mengingatkan dan menekankan bahwa RUU Sistem Pendidikan Nasional usulan pemerintah jangan terkesan terburu buru, mengabaikan prinsip kehati-hatian, partisipasi masyarakat, dan ketelitian dalam menghadirkan RUU Sistem Pendidikan Nasional yang lebih komprehensif demi terciptanya pendidikan nasional yang lebih baik di masa depan”, pungkasnya.

Referensi:

1) https://fraksi.pks.id/2022/09/20/aleg-pks-ruu-sisdiknas-dicabut-dari-ruu-prolegnas-prioritas-2023/

2) https://fajar.co.id/2022/09/21/bikin-polemik-pks-minta-ruu-sisdiknas-dicabut-dari-prolegnas-prioritas-2023/

3) https://www.viva.co.id/berita/nasional/1523310-pks-minta-ruu-sisdiknas-ditarik-dari-prolegnas-prioritas-2023

4) https://nasional.sindonews.com/read/890921/12/timbulkan-polemik-fraksi-pks-minta-ruu-sisdiknas-ditarik-dari-prolegnas-prioritas-2023-1663726185

5) https://politik.rmol.id/read/2022/09/20/548105/terkesan-terburu-buru-pks-desak-pemerintah-tarik-ruu-sisdiknas-dari-prolegnas-2023

6) https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220920205139-32-850487/fraksi-pks-minta-ruu-sisdiknas-ditarik-dari-prolegnas-prioritas-2023

7) https://www.republika.co.id/berita/riief9436/fraksi-pks-di-baleg-usulkan-ruu-sisdiknas-ditarik-dari-prolegnas-prioritas

8) https://voa-islam.com/read/politik-indonesia/2022/09/21/81562/politisi-pks-minta-ruu-sisdiknas-segera-ditarik-ini-pertimbangannya/

9) https://pasjabar.com/2022/09/21/terlalu-banyak-polemik-baleg-dpr-ri-minta-ruu-sisdiknas-ditarik-pemerintah/

10) https://minanews.net/bukhori-ruu-sisdiknas-sebaiknya-ditarik/

11) https://monitor.co.id/2022/09/21/bukhori-minta-ruu-sisdiknas-dicabut-dari-prolegnas-2023/

12) https://radaraktual.com/116294/terkesan-terburu-buru-bukhori-yusuf-desak-pemerintah-tarik-ruu-sisdiknas-dari-prolegnas-2023.html

13) https://dialeksis.com/nasional/fraksi-pks-minta-ruu-sisdiknas-segera-ditarik-dari-prolegnas-2023/

14) https://www.rmoljabar.id/pks-desak-pemerintah-tarik-ruu-sisdiknas-dari-prolegnas-2023

15) https://www.rmolbengkulu.id/ruu-sisdiknas-dari-prolegnas-2023-buru-buru-pks-nilai-pemerintah-buru-buru

16) https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40819/t/Bukhori%3A+RUU+Sisdiknas+Sebaiknya+Ditarik+dari+Prolegnas+Prioritas+2023

17) https://www.alinea.id/nasional/tak-masuknya-ruu-sisdiknas-diharap-bukan-akal-akalan-negara-b2fq59GIb

18) https://mbsnews.id/news/read/56880/PKS-Minta-Rancangan-UU-Sisdiknas-Ditarik-dari-Prolegnas-Prioritas-2023

19) https://siedoo.com/berita-39736-pgri-bertemu-jokowi-agar-tunjungan-profesi-guru-dan-dosen-tak-dihapus-prof-unifah-presiden-sangat-positif-menanggapinya/

20) https://www.rctiplus.com/amp/news/detail/nasional/2969678/fraksi-pks-di-baleg-usulkan-ruu-sisdiknas-ditarik-dari-prolegnas-prioritas

21) https://suaraislam.id/banyak-penolakan-fraksi-pks-minta-ruu-sisdiknas-dicabut-dari-prolegnas-prioritas-2023/

22) https://www.lintasparlemen.com/rugikan-guru-dan-dosen-ruu-sisdiknas-sebaiknya-ditarik-dari-prolegnas-2023/

23) https://indonesiainside.id/headline/2022/09/21/ruu-sisdiknas-diusulkan-dicabut-dari-prolegnas-2023

24) https://www.radiosilaturahim.com/raker-penetapan-prolegnas-prioritas-2023-bukhori-pks-ruu-sisdiknas-sebaiknya-ditarik/

Bukhori: BLT sebagai Stimulus Pemberdayaan Masyarakat

Ratusan warga Salatiga menerima bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan pangan non tunai( BPNT) yang dibagikan melalui Kantor Pos Salatiga, Minggu (17/9). Jumlah yang dibagikan kepada masing-masing penerima sebesar Rp 500 ribu, dengan rincian untuk BLT untuk dua bulan Rp 300 ribu dan untuk BPNT Rp 200 ribu.

Penerimanya adalah mereka yang sudah masuk program PKH dan BPNT sehingga secara data sudah masuk di DTKS yang jumlahnya secara nasonal sekitar 170 juta.

Pembagian BLT dan BNPT di Kantor Pos Salatiga ini dihadiri oleh anggota DPR RI KH. Bukhori dan juga Arif Nahari selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat pada Direktur Jenderal Kementrian Sosial.

Dalam kesempatan itu Bukhori mengatakan, kedatangannya ke Kantor Pos Salatiga untuk melakukan monitoring pembagian BLT dan BNPT tentang proses dan penyaluran bantuan agar benar-benar diterima yang berhak dan dalam penyaluran tidak terjadi penyimpangan.

Bukhori berharap, meski masyarakat sudah dibantu meski jumlahnya tidak seberapa, namun bisa diambil subtansinya.

” Kita ingin memberikan semangat kepada masyarakat, agar dalam situasi apa pun tidak putus asa. Saya faham betul situasi ekonomi saat ini memang sulit dan membeli, tetapi sebagai bangsa yang berjiwa besar, kesulitan ini tidak boleh dijadikan alas an ini untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan akal sehat. Bantuan ini harus dilihat dari semangat sebagai bangsa yang besar. Bantuan ini jangan dimaknai sebagai penghasilan tapi sebagai stimulus untuk pemberdayaan masyarakat,” tandas legislator PKS ini.

Sementara itu, Arif Nahari selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat pada Direktur Jenderal Kementrian Sosial mengatakan, pembagian BLT ini sebagai bukti kongkret Kementerian Sosial dengan cepat dalam proses penyaluran kepada masyarakat khususnya penerima program PKH dan bansos semabko. Dan data terbaru ada sebanyak 20.400.000 penerima.

“ Semua anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan dalam satu minggu ini distribusi akan selesai untuk wilayah-wilayah yang terjangkau untuk wilayah timur juga harus dipertimbangkan ,” ujar Arif didampingi Kepala Kantor Pos Salatiga Yoga Bramantya.

Arif berharap, pembagian BLT ini sebagai stimulan, bagaimana menjadi penyangga sementara sebagai bantalan sosial, meski jumlahnya tidak besar.” Kami ingin bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat dan Kementrian Sosial yang diberi otorisasi untuk menyalurkan,” pungkasnya. 

Referensi:

1) https://jatengpos.co.id/blt-untuk-stimulus-pemberdayaan-masyarakat/

2) https://jateng.tribunnews.com/2022/09/18/kemensos-mempercepat-penyalutan-blt-warga-salatiga

3) Tinjau Langsung Pembagian BLT BBM di Salatiga, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos Pastikan Bantuan Tepat Sasaran → https://www.simpangkota.com/2022/09/simpangkota.html?m=1

Bukhori Dorong Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi soal Syarat Vaksin Meningitis

Kementerian Kesehatan membenarkan soal kelangkaan vaksin meningitis. Mereka menyebut kelangkaan vaksin meningitis terjadi lantaran masalah pasokan dari produsen yang terhambat.

Merespons hal itu, Anggota Komisi DPR RI Bukhori Yusuf angkat bicara. Bukhori mendorong Pemerintah Indonesia dapat melakukan negosiasi dengan Arab Saudi agar syarat vaksin meningitis bagi jemaah umrah dan haji dapat ditinjau kembali.

“Kami mendorong Pemerintah Indonesia segera melakukan negosiasi ke Pemerintah Arab Saudi agar syarat vaksin meningitis ditinjau kembali,” kata Bukhori, Sabtu (24/9/22).

Anggota DPR RI Dapil Jateng 1 ini menerangkan, sampai saat ini vaksin meningitis masih menjadi syarat untuk jemaah haji dan umrah agar bisa masuk ke Arab Saudi. Atas dasar itu, imbuhnya, Kementerian Agama diharapkan dapat mengusahakan agar syarat vaksin meningitis tersebut tidak memberatkan jemaah kita.

Referensi:

  1. https://www.viva.co.id/berita/politik/1520751-dpr-dorong-pemerintah-nego-arab-saudi-soal-syarat-vaksin-meningitis?page=2
  2. https://www.kedaipena.com/langka-dpr-dorong-pemerintah-ri-lakukan-negosiasi-ke-arab-saudi-soal-syarat-vaksin-meningitis/
  3. https://merahputih.com/post/read/dpr-dorong-pemerintah-negosiasi-syarat-vaksin-meningitis-dengan-arab-saudi
  4. https://naytext.com/nay-dpr-dorong-pemerintah-nego-arab-saudi-soal-syarat-vaksin-meningitis
  5. https://indonesiatoday.co.id/read/dpr-dorong-pemerintah-negosiasi-syarat-vaksin-meningitis-dengan-arab-saudi-1025915

Bukhori Minta Musibah Wafatnya Santri di Ponpes Gontor Disikapi Proporsional dan Adil

Jakarta (13/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyampaikan belasungkawa terhadap wafatnya salah satu santri Ponpes Modern Gontor Ponorogo yang diduga wafat akibat penganiayaan oleh pengurus organisasi di pesantren tersebut.

Bukhori juga menyampaikan dukungannya kepada Ponpes Modern Gontor atas sikap tegasnya dan kesediaannya bersikap kooperatif demi penegakan hukum sehingga menjadikannya sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan santri.

“Kami merasa prihatin dan sedih mendapati kabar tersebut. Teriring doa untuk almarhum agar diterima sebagai syuhada. Kami dapat memahami bahwa peristiwa musibah ini tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga bagi pimpinan dan seluruh keluarga besar Gontor. Doa dan dukungan patut diberikan kepada keluarga serta institusi pesantren Gontor, supaya dapat melalui hari-hari yang penuh ujian ini dengan sabar, tabah dan sikap terbaik paling bijak untuk hadirkan maslahat bagi semuanya sehingga lulus ujian, dan naik ke maqam yang lebih tinggi lagi,” kata Bukhori di Jakarta, Senin (12/09/2022).

Legislator dari Fraksi PKS ini mengatakan, insiden wafatnya santri di pondok pesantren tersebut perlu direspons secara bijak dan proporsional.

“Sekalipun kasus meninggalnya pelajar, mahasiswa, maupun santri bukan hanya terjadi di Gontor, saya meminta semua pihak tetap berlaku adil, bersikap secara proporsional, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tidak memunculkan opini liar sehingga memperkeruh suasana dan menjadi fitnah yang berakibat pada tidak terselesaikannya masalah” ucapnya.

Bukhori mengatakan, pihaknya mengapresiasi tindakan tegas pihak Gontor menjatuhkan sanksi dengan mengeluarkan para terduga pelaku penganiayaan dari ponpes Gontor.

“Sikap bijak pimpinan Gontor yang meminta maaf dan mengunjungi keluarga korban, serta sikap koperatif Gontor yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengusut kasus kekerasan ini patut diapresiasi. Atas itikad baik tersebut, maka kami juga meminta agar kasus tersebut tidak didramatisir, apalagi dipolitisir supaya nila setitik ini tidak merusak susu sebelanga Gontor yang sudah berumur hampir satu abad,” katanya.

Bukhori menilai Ponpes Gontor memiliki kiprah penting terhadap bangsa.

“Gontor turut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan mengelola puluhan ribu santri yang alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Alumni Gontor juga telah dipercaya untuk duduk di sejumlah posisi strategis negara diantaranya sebagai Ketua PBNU, PP Muhammadiyah, Ketua MUI, Ketua MPR, Menteri Agama, Duta Besar, Rektor. Selain itu alumninya pun juga sudah mendirikan ratusan ponpes,” jelasnya.

Bukhori menyatakan, sejarah Gontor adalah sejarah sukses penegakan disiplin. Aturan di Gontor jelas mengharamkan kekerasan fisik sehingga siapapun yang melakukannya akan dikenai sanksi hingga pengusiran dari pondok.

“Jika ada satu-dua kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren maupun lembaga pendidikan lainnya, dorongan untuk melakukan koreksi dan introspeksi patut disampaikan agar lembaga tersebut bisa segera berbenah untuk meningkatkan kelas dan kualitas. Namun demikian, membesar-besarkan kasus tersebut untuk tujuan politisasi atau mendiskreditkan ponpes, tentu tidak bisa dibenarkan karena tidak adil, tidak proporsional dan tidak membantu mengatasi masalah,” tegasnya.

Ketua DPP PKS ini khawatir penggalangan opini yang tendensius dan sikap tidak proporsional akan menuntun pada laku zalim, tidak adil, serta stigmatisasi terhadap ponpes sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam, hingga masuknya narasi islamophobia.

“Laku tidak proporsional dan tendensius bisa menjadi politisasi terhadap kasus ini, yang tidak membantu menyelesaikan masalah, melainkan bisa menciptakan stigma dan fitnah terhadap ponpes sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam,” ucapnya.

Anggota DPR lulusan Pondok Pesantren Tsamaratul Hidayah Jepara ini menegaskan, perilaku kekerasan bukanlah nilai atau budaya yang ditolerir dan ditumbuhkan di pondok pesantren, termasuk di Pesantren Gontor. Sebaliknya, proses belajar dan berkegiatan di pondok pesantren dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ada dalam kitab-kitab yang diajarkan di ponpes, juga kasih sayang dari keteladanan para Kiai serta pengasuh ponpes.

“Budaya dasar di ponpes adalah ukhuwah (persaudaraan) dan bukan kekerasan. Dan itu terbukti berhasil mendidik para santri sehingga terhindar dari kekerasan dan kenakalan di kalangan remaja semisal tawuran, pengeroyokan, maupun perundungan. Sehingga kalau sampai terjadi kekerasan, jelas itu pelanggaran terhadap disiplin dan tradisi ponpes. Termasuk yang terjadi di Gontor hampir bisa dipastikan kekerasan apalagi sampai ada korban yang meninggal itu adalah kecelakaan dan musibah yang tidak diinginkan apalagi ditolerir oleh Pesantren Gontor, sekalipun tetap
harus dikritisi dan dikoreksi agar tak terulang dan demi kebaikan ponpes, para santri dan kiai,” tuturnya.

Anggota Badan Legislasi DPR ini mengungkapkan, jika setiap pihak mau melihat secara adil, keberadaan pondok pesantren perlu diakui telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Eksistensi lembaga ini memiliki kiprah yang panjang dalam membentuk sumberdaya manusia yang bertakwa, cerdas, dan berakhlak mulia jauh sebelum bangsa ini merdeka.

“Khususnya Ponpes Gontor yang telah berdiri sejak 1926 terbukti memiliki rekam jejak yang baik dalam menghasilkan para lulusan santri yang telah banyak tersebar dan berkontribusi di berbagai sektor. Gontor juga dinilai berhasil mencetak para lulusan santri yang kini menjadi tokoh-tokoh penting penyelenggara negara,” tuturnya.

Maka, imbuhnya, janganlah karena satu kasus, kita abai dengan jasa ponpes yang nyata dan terasa manfaatnya bagi masyarakat selama ini,” sambungnya.

Anggota Komisi Agama DPR ini menegaskan, DPR tidak berpangku tangan terhadap sejumlah insiden yang terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan. Salah satunya adalah dengan membentuk panitia kerja (panja) pengawasan pendidikan keagamaan di Komisi VIII DPR, dimana dirinya sendiri merupakan salah satu pihak pengusulnya.

“Panja ini dibentuk bukan untuk menghukum, apalagi mencurigai ponpes dan lembaga pendidikan Islam lainnya, melainkan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan hadirnya keadilan anggaran bagi ponpes serta lembaga pendidikan keagamaan Islam lainnya. Peran DPR adalah menjembatani aspirasi dari penyelenggara pendidikan keagamaan sekaligus mengadvokasi mereka agar memperoleh keadilan anggaran dari pemerintah. DPR juga berperan dalam membina para penyelenggara pendidikan keagamaan melalui fungsi advokasi, pengawasan, serta koreksi guna membantu menciptakan ekosistem pendidikan yang aman dan nyaman bagi peserta didik,” terangnya.

Lebih lanjut, Bukhori mengatakan pihaknya tidak setuju dengan munculnya wacana pencabutan izin ponpes Gontor yang dilontarkan Kementerian Agama. Dia meyakini pondok pesantren sekelas Gontor yang lebih tua usianya dari Republik Indonesia, tentu tidak mentolerir dan mengajarkan kekerasan.

“Apalagi Gontor telah memiliki regulasi atau aturan yang ketat terkait larangan tindak kekerasan. Namun, apabila dengan berjalannya waktu regulasi atau aturan tersebut menjadi kurang efektif atau kurang relevan, bisa dibantu dengan mengevaluasi dan memberikan masukan yang lebih baik dan solutif. Kewajiban itu yang harusnya dilakukan lebih dahulu oleh Kemenag, bukan malah dengan mewacanakan ancaman pencabutan izin. Sebab Pesantren Gontor sudah sangat banyak jasanya bagi umat, bangsa dan negara,” tegasnya.

Bukhori menambahkan, satu kasus yang terjadi ini hendaknya menjadi pelajaran tentang bagaimana berlaku bijak, adil, dan proporsional untuk kepentingan santri, kiai, pesantren, bangsa dan negara.

Referensi:

1) https://fraksi.pks.id/2022/09/13/anggota-fpks-minta-musibah-wafatnya-santri-di-ponpes-gontor-disikapi-proporsional-dan-adil/

2) https://nasional.tempo.co/read/1633556/politikus-pks-khawatir-ada-politisasi-di-kasus-kekerasan-pesantren-gontor

3) https://indonesiatoday.co.id/read/politikus-pks-khawatir-ada-politisasi-di-kasus-kekerasan-pesantren-gontor-1022493

4) https://nonstopnews.id/bukhori-minta-musibah-wafatnya-santri-di-ponpes-gontor-disikapi-dengan-proporsional-dan-adil

5) https://minanews.net/bukhori-wafatnya-santri-gontor-sikapi-secara-proporsional-dan-adil/

6) https://www.lintasparlemen.com/ini-catatan-komisi-viii-dpr-untuk-ponpes-gontor/

7) https://www.youtube.com/watch?v=f7JY5qWlXBM

8) https://monitor.co.id/2022/09/14/kasus-meninggalnya-santri-gontor-bukhori-sikapi-dengan-bijak/

9) https://sudutpandang.id/bukhori-minta-wafatnya-santri-di-ponpes-gontor-disikapi-dengan-proporsional-dan-adil/

10) https://tributeasia.com/index.php/2022/09/13/bukhori-minta-musibah-wafatnya-santri-di-ponpes-gontor-disikapi-dengan-proporsional-dan-adil/?amp=1

11) https://www.luwuk.today/bukhori-minta-musibah-wafatnya-santri-di-ponpes-gontor-disikapi-dengan-proporsional-dan-adil/

12) https://www.berdaulat.id/bukhori-minta-musibah-wafatnya-santri-di-ponpes-gontor-disikapi-dengan-proporsional-dan-adil/

13) https://gontornews.com/fraksi-pks-minta-musibah-pm-gontor-disikapi-adil-proporsional/

14) https://www.jpnn.com/news/tanggapi-kematian-santri-gontor-bukhori-dpr-minta-semuanya-proporsional-dan-adil

15) https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40705/t/Bukhori+Minta+Musibah+Wafatnya+Santri+di+Ponpes+Gontor+Disikapi+dengan+Proporsional+dan+Adil

16) https://www.viva.co.id/berita/politik/1521227-bukhori-pks-tolak-wacana-pencabutan-izin-ponpes-gontor

17) https://kumparan.com/kumparannews/pks-minta-wafatnya-santri-di-ponpes-gontor-disikapi-proporsional-dan-adil-1yrXy5DfztB

18) https://hidayatullah.com/berita/nasional/read/2022/09/15/236707/anggota-dpr-ini-meminta-kasus-musibah-santri-di-ponpes-gontor-tidak-dipolitisasi.html

19) https://beritau.live/pks-bukhori-tolak-wacana-pencabutan-izin-pesantren-di-gontor/

20) https://fakta.news/berita/bukhori-minta-musibah-wafatnya-santri-di-ponpes-gontor-disikapi-dengan-proporsional-dan-adil

21) https://www.wartanitizen.com/60752/tanggapi-kematian-santri-gontor-bukhori-dpr-minta-semuanya-proporsional-dan-adil.html

22) https://anews.id/pks-minta-wafatnya-santri-di-ponpes-gontor-disikapi-proporsional-dan-adil-49012.html

Bukhori Akan Kawal Penyaluran BLT BBM agar Tepat Sasaran

Jakarta (08/09) — Pemerintah mengalokasikan anggaran alih subsidi untuk bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak Rp12,96 triliun dialokasikan untuk program BLT BBM bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengingatkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk lebih jeli dalam penyaluran BLT BBM. Berkaca pada penyelenggaraan program bansos selama pandemi, imbuhnya, masalah exclusion dan inclusion error menjadi salah satu permasalahan mendasar yang membuat bantuan tidak tepat sasaran.

“Isu yang sering dikeluhkan adalah soal akurasi data penerima manfaat bansos. Misalnya, ada yang berhak menerima bansos, tetapi dia tidak memperolehnya karena alasan tidak terdata. Begitupun sebaliknya, ada yang tidak berhak alias mampu, tetapi dia justru menerima bansos. Ini yang menjadi salah satu concern utama DPR terhadap Kemensos terkait pentingnya pembenahan DTKS sehingga kami pernah mengusulkan pencanangan tahun 2021 sebagai Tahun Pendataan,” kata Bukhori di Jakarta, Rabu (07/09/2022).

Anggota Komisi Sosial DPR ini mengatakan, dana bansos sebagai kompensasi atas kenaikan BBM masih terbilang kecil. Dari anggaran subsidi energi yang disebut pemerintah mencapai Rp502 triliun, ternyata hanya Rp24,17 triliun atau 4,8 persennya saja yang dialokasikan untuk tiga program bantalan sosial, yakni bantuan subsidi upah, Dana Transfer Umum, serta BLT yang akan dibagikan kepada 20,65 juta KPM dengan total anggaran sebesar Rp 12,96 triliun.

“Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Pertama, apakah dana Rp 24,17 triliun itu akan mampu menjadi bantalan sosial terkait dengan kenaikan BBM. Jawaban saya, ya harus dipikir bersama karena menurut saya angka tersebut tidak masuk akal. Jika dari Rp502 triliun hanya dialokasikan Rp24,17 triliun atau 4,8 persennya saja, janganlah terlalu digembar-gemborkan,” kritiknya.

Kedua, lanjutnya, terkait data 20,65 juta KPM ini sebenarnya adalah data yang selama ini sudah menerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/sembako yang kemudian tinggal ditambah.

“Persoalan yang akut sampai hari ini adalah apakah data penerima bansos atau KPM dari BPNT dan PKH itu benar-benar 100 persen sudah memenuhi kriteria orang yang berhak menerima? Jawabannya tidak, meskipun jumlah yang tidak memenuhi kriteria itu belum bisa dipastikan. Tetapi perkiraan saya, masih akan ditemukan individu-individu yang sebenarnya tidak berhak menerima, tetapi menerima BLT ini,” ujarnya.

Legislator dapil Jateng 1 ini memperkirakan, sedikitnya ada sekitar 2 persen dari 20 juta kelompok masyarakat yang disasar oleh pemerintah untuk BLT BBM, yakni sekitar 400.000 orang akan menerima bansos meskipun tergolong keluarga yang mampu.

“Saya memperkirakan akan ada 400.000 kepala keluarga yang semestinya tidak berhak untuk menerima, tetapi tetap menerima. Walaupun saya sudah menanyakan kepada Menteri Sosial, apakah betul bahwa data ini sudah diverifikasi secara benar, jawaban Mensos tentu normatif, yakni sudah,” ungkapnya.

Namun faktanya di lapangan, lanjut dia, tidaklah demikian. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR berkomitmen mengawal penyaluran BLT BBM ini untuk meminimalisir risiko distribusi BLT yang salah sasaran.

“Pengawalan pertama terkait dengan apakah nilai Rp24,17 triliun itu sudah memadai untuk menjadi bantalan sosial dalam meredam efek kenaikan harga BBM. Sementara pengawalan kedua adalah untuk memastikan apakah dana Rp12,96 triliun yang disalurkan kepada 20,65 juta masyarakat miskin itu akan tiba pada sasaran yang berhak menerima,” katanya.

Berdasarkan pengalaman kami, sambung Bukhori, meskipun jumlah kasus bansos yang tidak tepat sasaran tidak sebanyak yang tepat sasaran, DPR tetap bertanggung jawab memastikan 100 persen bantuan yang berasal dari uang rakyat ini diterima sepenuhnya oleh rakyat yang berhak.

Referensi:

1) https://fraksi.pks.id/2022/09/08/tolak-kenaikan-harga-bbm-anggota-fpks-terus-kawal-penyaluran-blt-bbm-agar-tepat-sasaran/

2) https://minanews.net/kemensos-diminta-lebih-jeli-penyaluran-blt-bbm-agar-tepat-sasaran/

3) https://www.indonesiatrends.com/internasional/pr-3664635909/blt-bbm-fraksi-pks-dpr-ri-kawal-penyaluran

4) https://investor.id/national/305657/dpr-siap-kawal-penyaluran-blt-bbm

5) https://mediadakwah.id/dpr-kawal-penyaluran-blt-bbm-agar-tepat-sasaran/

6) https://tributeasia.com/index.php/2022/09/08/bukhori-fraksi-pks-dpr-ri-kawal-penyaluran-blt-bbm-agar-tepat-sasaran/

7) https://monitor.co.id/2022/09/07/pks-dpr-kawal-penyaluran-blt-bbm-agar-tepat-sasaran/

8) https://www.beritasatu.com/news/973105/anggota-dpr-sebut-penyaluran-bansos-belum-tepat-sasaran

 

Bukhori Usul Polemik Gereja Cilegon Dituntaskan Lewat Kearifan Lokal

Video disertai narasi Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Sanuji Pentamarta menandatangani penolakan pendirian gereja di Cilegon viral. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, berharap polemik terkait rencana pendirian gereja itu dituntaskan lewat aturan dan kearifan lokal.
“Masyarakat kita itu sudah dewasa dan jangan diprovokasi hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat,” kata anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Bukhori, kepada wartawan, Sabtu (10/9/2022).

“Karenanya saya memandang kasus pendirian rumah ibadah di Cilegon dikembalikan kepada aturannya dan kearifan lokal masing-masing. Sehingga ketika berdiri hal-hal itu tidak menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat, tapi harus menjadi perekat bagi kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Dia mengingatkan semua pihak agar menahan diri. Bukhari mengaku tak ingin agama malah dikesankan sebagian orang sebagai sumber konflik.

“Jangan sampai agama justru dikesankan lain oleh sebagian orang bahwa agama itu sumber konflik. Padahal agama apapun itu hadir menawarkan kedamaian dan persaudaraan,” ucapnya.

Viral Penolakan Gereja di Cilegon

Sebelumnya, video Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta ikut menandatangani penolakan pendirian gereja viral. Helldy buka suara soal peristiwa itu.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu (7/9). Massa yang menamakan diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon awalnya mendatangi gedung DPRD Cilegon untuk menyampaikan aspirasi soal penolakan rencana pendirian gereja Maranatha di Cikuasa, Gerem, Kota Cilegon.

Massa sempat membacakan pernyataan sikap yang dihadiri oleh Ketua hingga Wakil Ketua DPRD Cilegon. Massa kemudian membentangkan kain putih untuk membubuhkan tanda tangan penolakan.

Referensi:

https://news.detik.com/berita/d-6284838/legislator-pks-usul-polemik-gereja-cilegon-dituntaskan-lewat-kearifan-lokal