Bukhori
Jakarta (02/06) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mendorong Pemerintah Indonesia menyampaikan surat keberatan kepada Pemerintah Arab Saudi.
Surat tersebut sebagai bentuk protes dan kekecewaan Pemerintah Indonesia atas keputusan Arab Saudi yang secara sepihak menetapkan harga paket Masyair pada penyelenggaraan ibadah haji 1443H/2022M di luar kontrak yang sudah diteken. Apalagi, penetapan tersebut diumumkan jelang keberangkatan jemaah.
Jakarta (02/06) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mendorong Pemerintah Indonesia menyampaikan surat keberatan kepada Pemerintah Arab Saudi.
Surat tersebut sebagai bentuk protes dan kekecewaan Pemerintah Indonesia atas keputusan Arab Saudi yang secara sepihak menetapkan harga paket Masyair pada penyelenggaraan ibadah haji 1443H/2022M di luar kontrak yang sudah diteken. Apalagi, penetapan tersebut diumumkan jelang keberangkatan jemaah.
“Kami berharap pemerintah bisa menyampaikan rasa keberatannya secara resmi merespons kebijakan Saudi menetapkan harga paket Masyair dengan angka yang kami nilai tidak wajar. Apalagi, angka-angka ini muncul setelah tandatangan kontrak selesai dilakukan. Penyampaian surat keberatan tersebut semata-mata untuk menunjukan sikap tegas pemerintah membela jemaah hajinya sekaligus peringatan terhadap Arab Saudi agar di masa mendatang berkomitmen untuk menepati kesepakatan yang telah disetujui bersama,” kata Bukhori di Jakarta.Continue reading
Jakarta (31/05) — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf keberatan dengan usulan tambahan anggaran operasional haji reguler dan khusus tahun 1443H/2022M yang diajukan oleh Menteri Agama jelang keberangkatan haji kloter pertama pada 4 Juni 2022. Dia menilai usulan tersebut mencerminkan kelemahan pemerintah dalam menyusun rencana penyelenggaraan ibadah haji.
Bukhori menyoroti besarnya usulan tambahan anggaran haji reguler dan khusus yang mencapai Rp1,5 triliun yang akan dibebankan pada Nilai Manfaat dan Dana Efisiensi Haji. Dia meminta pemerintah mengemban penuh tanggung jawab.
“Tambahan anggaran operasional haji tidak boleh dibebankan kepada jemaah, dengan mengambil Nilai Manfaat dari dana umat yang dikelola oleh BPKH, untuk menutupi kekurangan anggaran operasional penyelenggaraan haji yang sudah ditetapkan akibat ketidakcermatan pemerintah menyusun anggaran,” tegasnya saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Senin (30/5/2022). Continue reading
Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf membeberkan sejumlah usulan Fraksi PKS melalui pandangan resminya merespons penyampaian pemerintah soal arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran (TA) 2023.
Usulan tersebut disampaikan juga berdasarkan pertimbangan akan berakhirnya masa berlaku UU No. 2 Tahun 2020 atau UU Covid-19 dan isu prioritas di Komisi VIII yang membidangi urusan agama, sosial, kebencanaan, dan perlindungan anak.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya nomor 37/PUU-XVIII/2020 menyatakan masa berlaku UU No. 2 Tahun 2020 atau UU Covid-19 dibatasi paling lama hingga akhir tahun kedua sejak UU Covid-19 diundangkan.
Jakarta (22/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf memprotes pengibaran bendera pelangi LGBT di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.
Bukhori meminta pemerintah tidak membiarkan setiap perwakilan asing di Indonesia melecehkan norma dan nilai yang berlaku di Indonesia.
“Kami mendukung upaya pemerintah menegakan kedaulatan kita dengan mengirimkan pesan yang tegas bahwa setiap perwakilan asing di Indonesia tidak diperkenankan secara provokatif mengampanyekan nilai dan norma yang tidak sesuai dengan pandangan hidup warga lokal. Mereka harus berhenti mempromosikan LGBT dan menunjukan itikad baik untuk menghormati nilai dan norma yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia,” jelasnya di Jakarta, (22/05).
Anggota Komisi VIII DPR ini mengatakan, konstitusi telah menegaskan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945), sehingga agama telah menjadi ruh dan sumber nilai dari pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Paham LGBT dapat diterima di Barat karena cara pandang negaranya yang liberal dan sekuler. Namun jangan lecehkan negara ini dengan memaksakan paham itu kepada masyarakat kita. Selain bertentangan dengan konstitusi, hal itu tidak sejalan dengan kaidah moral dan agama masyarakat Indonesia yang religius,” katanya.Continue reading
Semarang (24/05) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menghadiri acara halal bi halal yang diselenggarakan oleh DPW PKS Jawa Tengah dan DPD PKS Kota Semarang.
Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Ketua DPW PKS Jawa Tengah yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Salatiga Dr. Muh. Haris, Ketua DPD PKS dari masing-masing kota/kabupaten daerah pemilihan Jawa Tengah 1 (Semarang, Kendal, Salatiga), dan segenap anggota PKS.
Dalam sambutannya, legislator dapil Jawa Tengah 1 ini mengajak para anggota PKS untuk meningkatkan khidmah kepada masyarakat sebagai strategi untuk memenangkan Pemilu 2024.
“Sebagai satu-satunya partai yang tegas berada di luar pemerintahan, PKS perlu merawat hubungan baik dengan masyarakat sebagai sekutu utama kita. Fungsi pelayanan mesti ditingkatkan, giat advokasi harus digencarkan, dan khidmah kita wajib dilakukan secara totalitas,” ucap Bukhori di Semarang, Sabtu (21/05/2022).
Anggota Komisi VIII DPR ini juga menekankan soal pentingnya mewujudkan kolaborasi. Dia mengatakan, mengelola negara tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan perlu dilakukan dengan memadukan berbagai potensi dan sumberdaya dari berbagai pihak.
“Ke-bhinekaan tidak semata tercermin dalam wujud komposisi penduduk kita yang beraneka ragam, tetapi juga ditunjukan dengan memperkaya khazanah kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap anak bangsa untuk memajukan masyarakat dan negaranya,” katanya.Continue reading
Jakarta (18/05) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengaku prihatin dengan insiden penolakan Ustaz Abdul Somad (UAS) oleh Pemerintah Singapura.
“Secara prinsip kami dapat menghormati hak otoritas Singapura untuk menerima atau melarang kedatangan warga negara asing yang memasuki wilayah kedaulatannya,” ucapnya di Jakarta, Rabu (18/05).
Anggota Komisi VIII DPR ini mengatakan, kendati Pemerintah Singapura pada akhirnya bersedia memberikan klarifikasi, namun pertimbangan otoritas Singapura melarang UAS masuk dengan alasan bahwa yang bersangkutan dianggap sebagai penceramah yang menyebarkan ajaran ekstremis dan bersifat segregasi patut disesalkan.
Jakarta (16/05) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyampaikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
Hal itu dinyatakan secara langsung di hadapan utusan diplomatik Palestina saat berkunjung ke kantor kedutaan Palestina di kota Madrid bersama Duta Besar Indonesia untuk Spanyol Dr. Muhammad Najib di sela kunjungan kerjanya.
“Mewakili pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI, kami menyampaikan belasungkawa sekaligus pesan solidaritas kami untuk perjuangan rakyat Palestina. Kami menyadari bahwa situasi di sana kian getir belakangan ini, terlebih setelah insiden gugurnya jurnalis senior Aljazeera keturunan Palestina, Shireen Abu Akleh, akibat ditembak oleh tentara zionis Israel,” ucap Bukhori di Madrid, Ahad (15/5/2022).
Shireen Abu Akleh adalah jurnalis Aljazeera keturunan Palestina berkewarganegaraan Amerika Serikat. Wanita kelahiran Yerussalem tersebut ditembak mati oleh tentara Israel saat tengah meliput serangan tentara Israel di kamp pengungsi Jenin, Tepi Barat. Pembunuhan terhadap reporter tersebut menuai banyak kecaman dari masyarakat internasional karena dinilai melanggar hukum humaniter internasional.
“Watak penjajahan adalah kekerasan. Kekerasan ini tidak bisa dihentikan hanya dengan kecaman. Butuh tindakan nyata dari masyarakat global untuk mendukung kemerdekaan Palestina demi menghentikan berbagai kejahatan pemerintah pendudukan Israel terhadap kemanusiaan,” tegas Bukhori.
Anggota Komisi VIII ini berharap, pesan solidaritas dari bangsa Indonesia ini bisa membasuh luka rakyat Palestina, khususnya rekan-rekan media Aljazeera akibat tindakan represi tentara Israel.
“Sekaligus juga dapat membangkitkan kesadaran masyarakat dunia untuk berdiri tegas dan konsisten mendukung kemerdekaan rakyat Palestina,” tutup Bukhori.
3. https://minanews.net/komisi-viii-dpr-ri-sampaikan-dukungan-untuk-kemerdekaan-palestina/
Jakarta (22/04) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mendorong Pemerintah Indonesia memperoleh kuota haji tambahan dari Kerajaan Arab Saudi.
Permintaan ini disampaikan menyusul pernyataan Menteri Agama yang menyebut akan memberangkatkan 100.051 jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022.
“Kami mendorong agar 164 ribu jemaah haji yang layak berangkat tahun ini dapat diberangkatkan semuanya. Kami meyakini bahwa peluang ini sangat terbuka sepanjang Pemerintah Indonesia bersedia melakukan lobi yang intensif terhadap Kerajaan Arab Saudi supaya Kerajaan berkenan mengalihkan kuota negara-negara yang tidak memberangkatkan jemaah hajinya pada tahun ini kepada Indonesia sehingga dapat dimanfaatkan,” ucap Bukhori di Semarang, Jumat (22/04).
Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga kembali mengusulkan agar Presiden Jokowi berkenan melakukan komunikasi tingkat tinggi dengan Raja Salman untuk merealisasikan kuota tambahan tersebut.Continue reading
Jakarta (18/04) — Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menilai RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) berpotensi mendegradasi kedudukan DPR.
Bukhori merujuk pada Pasal 72 RUU PPP yang telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah namun belum kunjung disahkan dalam rapat paripurna yang menyebut:
“Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut”.
Bukhori mengatakan rumusan tersebut mendegradasi posisi DPR selaku pembentuk undang-undang karena dinilai melegitimasi kerja ugal-ugalan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.
Bukhori menegaskan bahwa DPR tidak boleh mengorbankan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar di masa mendatang hanya karena ingin mengakali UU yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Rumusan ini sebenarnya merendahkan marwah DPR karena terkesan membenarkan kerja asal-asalan dalam membuat peraturan perundang-undangan semisal UU Cipta Kerja sehingga kami tegas menentangnya. Dalam rapat panja yang dihadiri oleh perwakilan fraksi DPR dan Pemerintah, saya telah mengingatkan supaya pembahasan RUU tidak dilakukan secara tergesa-gesa serta melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) demi menghasilkan kualitas legislasi yang baik,” ungkapnya di Jakarta, (18/04).Continue reading