UBY Dorong Kementerian Agama Tambah Usulan Kuota Formasi Guru Agama PPPK

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf, atau biasa disapa Ustaz Bukhori Yusuf (UBY), mendorong Kementerian Agama untuk memaksimalkan penambahan kuota guru agama dalam rekrutmen PPPK yang akan diselenggarakan tahun ini. Sebelumnya, Kementerian Agama telah memperoleh jatah kuota sebanyak 27.303 dari total 1 juta formasi guru PPPK yang disediakan oleh pemerintah.

“Pada 29 Maret 2021 lalu, dalam rapat Komisi X DPR dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) didapat informasi bahwa dari total 1 formasi guru, kuota yang sampai saat ini terisi ternyata baru 523.120. Artinya, masih tersisa kuota kosong yang cukup besar,” ungkap Bukhori saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Kamis (8/4/2021).Continue reading

Survey Sebut 39% Masyarakat Takut Bicara Politik, Bukhori: Pemerintahan Jokowi Berpotensi Bawa Mundur Demokrasi

Anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf merespons hasil survey yang dilakukan Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) yang menyatakan sebanyak 32% masyarakat dari unsur umat Islam setuju bahwa pemerintah menghalang-halangi kegiatan dakwah. Selain itu juga disebutkan, masih cukup banyak umat Islam yang tidak merasa punya kebebasan untuk kegiatan keagamaan mereka.

Menurut Bukhori, kendati secara statistik masih di bawah 50%, temuan tersebut adalah persoalan krusial untuk menjadi perhatian serius pemerintah dalam kewajibannya menjalankan amanat UUD 1945. Karena pada dasarnya, Negara menjamin kebebasan beragama setiap orang dan hak setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

“Survei tersebut memberi gambaran bahwa pemerintah gagal menarasikan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, pemerintah selama ini gagap dalam menempatkan persoalan agama sebagai satu isu yang perlu disikapi dengan cermat dan bijaksana di tengah kondisi keberagamaan masyarakat yang heterogen. Selain itu, ini adalah alarm yang mengindikasikan betapa rentannya kondisi praktik beragama di Indonesia, ” tuturnya.Continue reading

Bukhori Usulkan Alternatif untuk Tekan Kenaikan Biaya Haji Tahun 2021

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, meminta pemerintah bersigap menanggulangi kenaikan biaya haji pada penyelenggaraan haji apabila jadi dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Sebelumnya, Kepala BPKH Anggito Abimanyu, dalam rapat bersama Komisi VIII mengatakan, mengutip dari hasil asumsi penghitungan biaya haji oleh Dirjen PIHU Kementrian Agama, biaya haji tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 9,1 juta. Dari biaya tahun 2020 sebesar Rp35,2 juta, kemudian tahun 2021 menjadi 44,3 juta.

“Yang kami cermati setelah melakukan kalkulasi biaya haji di masa pandemi, ternyata terdapat kenaikan. Kami khawatir jika tidak ditanggulangi dengan bijak, kenaikan bisa mencapai 26,50%. Konsekuensinya, angka ini akan cukup memberatkan bagi calon jemaah. Oleh karena itu, dalam rapat ini kami berusaha mencari solusi supaya kenaikan biaya tersebut bisa ditekan,” ungkap Bukhori saat rapat Komisi VIII DPR RI dengan PT Garuda, Angkasa Pura I & II, Pertamina, dan Airnav Indonesia, Selasa (6/4/2021).Continue reading

Menag Minta Doa Semua Agama Dibacakan, Bukhori: Kembalikan Sesuai Fatwa MUI

Anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf angkat bicara terkait keinginan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang menghendaki setiap agenda Kementerian Agama (Kemenag) tidak hanya dimulai dengan pembacaan doa secara Islam, tetapi juga doa dalam agama lain perlu memperoleh kesempatan yang sama. Politisi PKS ini mempertanyakan logika hukum Menteri Agama tersebut.

“Apa yang salah jika dalam komunitas keagamaan yang majemuk, kemudian pemeluk agama mayoritas yang memimpin doa?,” ungkap Bukhori.

Anggota Baleg ini menilai, ritual doa adalah praktik peribadatan yang terkait dengan keyakinan dan sudah memiliki aturannya masing-masing. Menurutnya, apabila praktik ritual tersebut dicampuradukan dengan keyakinan lain, atas dasar logika toleransi yang keliru, maka akan menyalahi ajaran yang telah termaktub dalam masing-masing agama.Continue reading

Soroti Kelemahan RUU PKS, Bukhori: Dimana Logika Agama dalam RUU ini?

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KOMNAS Perempuan, Senin (29/3/2021). Agenda tersebut dilaksanakan oleh Baleg DPR RI dalam rangka mendengar masukan dari KOMNAS Perempuan terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021.

Dalam kesempatan itu, KOMNAS Perempuan turut memberikan Naskah Akademik (NA) dan RUU PKS, yang dalam klaimnya, disusun oleh Jaringan Masyarakat Sipil dan KOMNAS Perempuan kepada para anggota Baleg yang hadir secara fisik. Tak ayal, kejanggalan ini mengundang respons dari Anggota Baleg Fraksi PKS, Bukhori Yusuf.

Bukhori mengingatkan supaya Baleg DPR RI tidak kecolongan atas kewenangannya dalam merancang RUU ini. Pasalnya, usulan RUU tersebut berasal dari Baleg DPR RI dimana, secara formil, sudah semestinya NA dan RUU tersebut menjadi domain Baleg DPR RI.

“Jangan diserahkan semuanya pada orang lain. Kredibilitas DPR bisa hilang, ada marwah Baleg dalam mendesain RUU ini,” tukasnya.Continue reading

Soal Bom Makassar, Aleg PKS: Terorisme Tidak Ada Hubungannya dengan Ajaran Agama

Anggota Komisi Agama DPR RI, Bukhori Yusuf, menyampaikan keprihatinan terkait perstiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Ia meminta kepada setiap pihak untuk tidak mengaitkan insiden teror bom ini dengan agama manapun.

“Saya mengutuk setiap pihak yang terlibat dalam aksi ini. Saya tegaskan, teror ini tidak ada hubungannya dengan ajaran agama tertentu, terutama Islam. Terorisme adalah musuh semua agama,”

Anggota Baleg ini menyerukan kepada setiap pihak untuk tidak menaruh syak wasangka pada umat agama lain supaya tidak memperkeruh suasana dan tidak terjebak dalam rencana picik pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang berada di balik insiden ini.

Pasalnya, politisi PKS ini mencurigai teror bom ini sebagai bagian dari agenda setting untuk merusak kerukunan antar umat beragama yang sudah dibangun selama ini. Ia menduga ada motif lain dari serangan bom ini, yakni untuk menciptakan citra negatif bagi agama maupun pemeluk agama tertentu.Continue reading

Kunjungan Kerja ke Kabupaten Karawang, Bukhori Serap Aspirasi terkait RUU Penanggulangan Bencana

Komisi VIII DPR RI bersama BNPB melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karawang. Dalam kunjungannya, rombongan diterima langsung oleh Bupati Karawang, Cellica Nurrachdiana, pejabat BPBD, Dinas Sosial, serta jajaran lainnya di Kantor Bupati Karawang, Rabu (24/3/2021).

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, menyambut baik kesempatan serap aspirasi ini. Ia mengatakan Komisi VIII DPR RI berkepentingan untuk menyerap gagasan dan usulan konstruktif dari sejumlah stakeholders, termasuk pemerintah daerah, demi penyempurnaan substansi dari undang-undang penanggulangan bencana yang rencananya akan direvisi pada tahun ini sebagaimana telah termaktub dalam agenda prolegnas prioritas tahun 2021.

“Komisi VIII DPR bermaksud untuk mengetahui sejauh mana efektivitas UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam penerapannya sekaligus mencermati sejauh mana kelemahan dari UU Kebencanaan ini yang dialami oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana di daerah,” tutur Bukhori.Continue reading

KPI Larang Tampilkan Dai dari Organisasi Terlarang, Bukhori: Offside!

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengkritik Surat Edaran KPI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Siaran pada Bulan Ramadan. Ia menyoroti poin 6 Ketentuan Pelaksanaan huruf (d) seperti dikutip dari SE KPI Nomor 2 Tahun 2021;

“Mengutamakan penggunaan dai/pendakwah kompeten, kredibel, tidak terkait organisasi terlarang sebagaimana telah dinyatakan hukum di Indonesia, dan sesuai dengan standar MUI, serta dalam penyampaian materinya senantiasa menjunjung nilai-nilai Pancasila”

Ketua DPP PKS ini menganggap KPI telah melampaui kewenangannya sebagai lembaga negara yang independen sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Alhasil, ia memperingatkan lembaga ini untuk menempatkan fungsinya sesuai proporsi yang semestinya.

“KPI tidak boleh terkooptasi oleh kepentingan politik kekuasaan. Kewenangan KPI berada pada wilayah etis, bukan pada wilayah politis. Jadi, jangan offside!” tegasnya.Continue reading

Polemik Kehalalan Vaksin Astra Zeneca, Bukhori: Kehalalan Vaksin Pengaruhi Tujuan Herd Immunity

MUI membolehkan penggunaan vaksin buatan Astra Zeneca yang mengandung babi karena alasan kedaruratan.

Merespons hal itu, Anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf angkat bicara. Bukhori meminta pemerintah untuk, secara tegas, lebih cermat memilih vaksin dengan mengutamakan pertimbangan aspek kehalalan disamping aspek efikasi.

“Kami meminta kepastian kehalalan dari pemerintah untuk vaksin lain yang akan disuntikan ke masyarakat,” ungkapnya.

Sebab itu, Anggota Komisi VIII ini mendesak MUI dan BPJPH ke depan untuk mengambil peran lebih pro aktif dalam mengontrol kepastian kehalalan semua vaksin yang telah ditetapkan pemerintah.Continue reading

Raker Komisi VIII dengan Menteri Agama, Bukhori Minta Tambah Kuota Formasi Guru Agama PPPK

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, mendesak Kementerian Agama untuk segera mengusulkan penambahan kuota bagi rekrutmen formasi guru agama PPPK. Menurutnya, kuota yang diperoleh Kemenag sebanyak 9.464 dinilai tidak sepadan dengan jumlah guru agama honorer yang jumlahnya mencapai 125 ribu. Sementara di sisi lain, Kemendikbud justru memperoleh kuota sebanyak 1 juta formasi dalam rekrutmen guru PPPK tahun ini.

“Mohon Pak Menteri bisa perjuangkan rekrutmen PPPK bagi guru honorer agama. Saya minta adanya keadilan anggaran bagi pendidikan agama dan pendidikan umum,” ungkapnya dalam rapat kerja gabungan Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kesehatan terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M, Senin (15/3/2021).Continue reading