Kunjungan Anggota Komisi VIII DPR ke UPQ Saat Reses, Bukhori Minta Produksi Alquran Ditingkatkan

Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf meminta produksi Alquran untuk kebutuhan nasional segera ditingkatkan. Hal ini disampaikannya secara langsung kepada Kepala Unit Percetakan Alquran (UPQ) Kementerian Agama, Jammaludin M. Marki, saat melakukan kunjungan ke Unit Percetakan Alquran (UPQ) Kemenag yang berlokasi di Ciawi Kabupaten Bogor, Kamis (23/7/2020). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan reses ketua kelompok komisi (poksi) PKS di Komisi VIII DPR tersebut yang turut mengawasi bidang keagamaan.

“Sejujurnya saya sedikit prihatin begitu mengetahui produksi mushaf Alquran kita masih minim. Dengan melihat penduduk muslim di Indonesia yang berjumlah sekitar 225 juta, setidaknya dibutuhkan 4-5 juta eksemplar mushaf Alquran per tahun untuk mencukupi kebutuhan secara nasional. Sayangnya, UPQ saat ini baru mampu mencetak sekitar 1 juta mushaf Alquran per tahun” tuturnya. Continue reading

Program Jogo Tonggo dapat Pujian dari Anggota DPR

SEMARANG –  Program Jogo Tonggo inisiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menghadapi Covid-19 mendapat pujian dari Komisi VIII DPR RI. Para wakil rakyat itu sepakat, program Jogo Tonggo tepat diterapkan untuk mempercepat penanganan pandemi di negeri ini.

Hal itu disampaikan sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Senin (20/7). Mereka yang datang untuk menanyakan berbagai hal tentang penanganan Covid-19 di Jateng, justru dibuat terpukau dengan program Jogo Tonggo itu, setelah mendapat penjelasan dari Ganjar.

Continue reading

Bukhori Salurkan Bantuan Tunai Kepada Guru Ngaji di Sejumlah Daerah

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf memberikan bantuan tunai kepada 350 guru ngaji yang tersebar di dapil Jawa Tengah I (Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Kendal, dan Semarang). Bantuan senilai Rp 500 ribu tersebut secara rinci diberikan kepada masing-masing 100 guru ngaji di Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang. Sedangkan untuk Kota Salatiga sebanyak 50 guru ngaji yang telah menerima manfaat.

“Salah satu segmen masyarakat yang kerap luput dari perhatian adalah guru ngaji. Meskipun profesi mereka informal, sejatinya pekerjaan mereka menyangkut urusan dunia-akhirat. Kebijakan peliburan sekolah maupun pembatasan aktivitas belajar tatap muka, secara ekonomi membuat kondisi hidup para guru ngaji ini menjadi sangat sulit” ungkap Bukhori saat acara serah terima bantuan bertempat di MD Building, Jawa Tengah, Rabu (8/7/2020).Continue reading

PKS salurkan bantuan APD pada Ikatan Dokter Indonesia Jawa Tengah

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyalurkan bantuan alat pelindung diri (APD) kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Semarang, Jawa Tengah, Senin.

Bantuan diserahkan oleh anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf kepada Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah, Djoko Handoyo.

Bukhori dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin malam mengatakan bahwa bantuan yang diberikan tersebut adalah bentuk empati PKS terhadap perjuangan tenaga kesehatan dalam menyelamatkan banyak nyawa dari ancaman COVID-19.

“Pemberian paket APD itu sebenarnya tidak sebanding dengan pengorbanan para tenaga kesehatan,” ujar Bukhori.Continue reading

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Bukhori: Sila Pertama Pancasila Dijiwai Oleh Piagam Jakarta

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyatakan, Pancasila yang saat ini termaktub dalam pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila yang dijiwai oleh sila pertama pada Piagam Jakarta yang dirumuskan pada 22 Juni 1945. Menurutnya, hal ini berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali kepada UUD 1945.

“Dalam sejarahnya, proses perumusan dasar negara kita mengalami banyak dinamika. Ketidakmampuan Badan Konstituante saat itu untuk menyusun UUD baru sebagai pengganti UUD Sementara 1950 akhirnya membuat Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam Dekrit tersebut secara tertulis memutuskan untuk kembali pada UUD 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945” jelas Bukhori dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Semarang, Minggu (5/7/2020).

Artinya, sambung Bukhori, sila pertama yang kita kenal saat ini secara esensi bermakna Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya atau dengan kata lain dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Sebab itu, sila ketuhanan harus mewarnai dan menjiwai sila-sila setelahnya.

“Walaupun negara kita bukan negara agama, akan tetapi sangat menghargai dan menghormati kedudukan agama sebagai pondasi kehidupan bernegara. Oleh karenanya, Indonesia adalah negara yang berketuhanan sebagaimana didasarkan pada Pasal 29 ayat 1 UUD 45 yang menyebutkan bahwa Negara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa” ujarnya

Dalam kesempatan tersebut, ia juga sempat menyinggung terkait polemik RUU HIP. Koordinator Panja Pembahasan RUU HIP Fraksi PKS ini menyatakan bahwa dalam penyusunan RUU yang tidak memperhatikan aspirasi publik sangat berpotensi menjadi multitafsir di masyarakat. Di samping itu, dalam penyusunan suatu produk hukum seperti rancangan undang-undang juga perlu memperhatikan aspek sejarah dan fakta sosial.

“Dalam proses bernegara kita punya sejarah. Tragedi Madiun 1948 dan 1965 adalah contoh upaya yang pernah terjadi untuk merongrong Pancasila. Sehingga, kita tidak boleh ahistoris dan mengabaikan fakta sosial (asosial) dalam menyusun produk hukum terkait ideologi. Salah satunya, dengan tidak memasukannya TAP MPRS No.25/1966 Tentang Pembubaran PKI dalam penyusunan RUU HIP” jelas Anggota Komisi VIII DPR ini.

“Sebagai konsekuensi, pengabaian terhadap fakta sejarah dan sosial tersebut di kemudian hari akan menimbulkan banyak tafsir di masyarakat, salah satunya adalah anggapan publik bahwa RUU ini akan mengubah Pancasila. Oleh sebab itu, sejak awal Fraksi PKS sudah menolak” sambungnya.

Lebih lanjut, politisi dapil Jateng I ini turut mendorong masyarakat, khususnya para peserta yang hadir untuk proaktif dan kritis dalam menyikapi segala isu yang terjadi khususnya terkait isu ideologi Pancasila. Menurutnya, partispasi aktif publik dalam mengawal penyelenggaraan negara akan mendorong kebijakan publik yang aspiratif yakni kebijakan yang terselenggara atas dasar kehendak rakyat.

“Kita tidak boleh apatis. Setiap warga negara memiliki tanggungjawab untuk menjaga bangsa dan negaranya dari segala upaya untuk merongrong Pancasila sebagai dasar negara kita. Oleh sebab itu, sangat penting keterlibatan saudara sekalian dalam mengawal, mengkritisi, dan mendorong penyelenggaraan negara dalam menghasilkan produk kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, salah satunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” pungkasnya.

referensi: https://fajar.co.id/2020/07/05/sosialisasi-pilar-kebangsaan-bukhori-sila-pertama-pancasila-dijiwai-piagam-jakarta/

http://m.voa-islam.com/news/politik-indonesia/2020/07/05/72700/bukhori-yusuf-sila-pertama-pancasila-dijiwai-oleh-piagam-jakarta/

https://matabangsa.com/2020/07/06/sosialisasi-4-pilar-kebangsaan-dpr-ri-bukhori-sila-pertama-pancasila-dijiwai-piagam-jakarta/

Reses Virtual Di Tengah Pandemi, Bukhori Kembali Salurkan Bantuan 10 Ton Beras

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, menyalurkan sebanyak 10 ton beras, 4000 paket sembako, Kiswatul Ied (bingkisan lebaran) dan APD kepada masyarakat serta tenaga medis yang terdampak Covid-19 di 4 kota/kabupaten di Jawa Tengah, antara lain Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga. Penyerahan bantuan logistik secara simbolis disaksikan secara virtual oleh Bukhori mengingat kegiatan reses pada masa sidang ketiga 2019-2020 bertepatan dengan kondisi pandemi.Continue reading

Bukhori Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Semarang

TUGU, AYOSEMARANG.COM- Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, KH Bukhori Lc Ma meninjau lokasi terdampak banjir di Kelurahan Mangkang Wetan, Jumat (7/2/2020).

Pihaknya prihatin dengan banjir yang melanda di sebagian area Mangkang dan Tugu.

Menurutnya pemerintah harus bergerak cepat untuk mengatasi persoalan tersebut agar tidak berlarut-larut.Continue reading

Sungai Beringin Segera Dinormalisasi

SEMARANG-Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, akan segera menormalisasi Sungai Beringin, mulai dari Jembatan Mangkang hingga ke muara.

Hal itu dilakukan lantaran sungai itu sering meluap, terutama ketika daerah hulu hujan deras. Banjir akibat luapan Kali Beringin beberapa waktu lalu, juga melanda permukiman warga di Kelurahan Wates dan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, serta Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu. Selain kapasitas sungai yang kurang, banjir juga terjadi akibat tanggul jebol di beberapa bagian.

”Normalisasi Sungai Beringin rencana akan dilakukan tahun ini. Namun kami belum dapat memastikan akan dilakukan bulan apa. Sebab masih rencana tersebut masih dalam pembahasan di pusat. Terutama terkait anggaran untuk melakukan normalisasi Sungai Beringin,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), BBWS Pemali Juana, Dani Prasetyo, Jumat (7/2).Continue reading

Kirim Bantuan Banjir Mangkang, DPR: Harus Normalisasi Sungai

Semarang, Gatra.com – Warga di tujuh RW di Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang yang terdampak banjir pada Rabu (5/2), bisa bernafas lega. Bantuan logistik mulai disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Total bantuan Rp 78 juta.

Bantuan logistik berasal dari aspirasi Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, KH. Bukhori,Lc, melalui Kementerian Sosial. Bahan makanan dan logistik sandang disalurkan di Kantor Kelurahan Mangkang Wetan, Jumat (7/2).Continue reading