Semarang (29/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah 1 Bukhori Yusuf mengawal advokasi bantuan renovasi rumah warga prasejahtera atau bantuan Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Kementerian Sosial hingga tahap pencairan.
Bukhori mengutus anggota tim yang secara khusus ditugaskan untuk memastikan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memperoleh haknya tanpa dipersulit atau dikurangi sedikitpun akibat masalah teknis saat proses pencairan dana.
“Kami mengutus perwakilan yang diterjunkan di dapil untuk mengawal dan memastikan kelancaran proses pencairan dana, khususnya ketika berurusan dengan birokrasi di Bank. Pasalnya, kami memahami keterbatasan sebagian warga kami yang tidak terbiasa mengurus administrasi maupun melek teknologi sehingga dikhawatirkan menjadi kendala tersendiri bagi mereka. Tidak hanya itu, nominal bantuan yang mereka terima juga tidaklah sedikit, sebab itu perlu dikawal,” ucap Bukhori.
Anggota Komisi VIII DPR ini berhasil mengadvokasi sebanyak 134 KPM memperoleh bantuan RS-RTLH dengan nominal bantuan masing-masing sebesar Rp 20 juta per KPM. Para KPM ini berasal dari 11 kelurahan/desa yang tersebar di Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang.
Politisi PKS ini menjelaskan, bantuan bedah rumah bagi warga prasejahtera semata-mata ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup secara multidimensional. Dari aspek sosial misalnya, harkat dan martabat mereka akan terangkat karena rasa percaya diri yang berhasil terbangun karena memiliki tempat tinggal yang layak.
“Selanjutnya dari segi kesehatan, warga kita bisa memperoleh tempat tinggal dengan sanitasi yang layak sehingga daya dukung lingkungan yang bersih akan mendorong kesadaran penghuni untuk berperilaku sehat. Sedangkan dari segi ekonomi, kondisi rumah yang layak bisa menjadi modal yang baik untuk mendukung terciptanya ekosistem wirausaha,” pungkasnnya.
referensi: