Semarang (24/08) — Anggota Komisi Sosial DPR RI Bukhori Yusuf mengaku prihatin dengan kondisi tempat tinggal sejumlah warga di daerah pemilihannya yang tidak layak huni.
Berangkat keresahan tersebut, politisi daerah pemilihan Jawa Tengah 1 (Semarang, Kendal, Salatiga) ini segera bergerak untuk mengadvokasi persoalan rumah tidak layak huni kepada Kementerian Sosial (Kemensos).
Kerja kerasnya tersebut tidak berakhir sia-sia. Upayanya lantas membuahkan hasil, dimana dirinya bisa memperoleh kuota bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sebanyak 100 unit dari Kemensos guna diberikan bantuan renovasi. Saat ini, Bukhori dan tim tengah melakukan survei kepada sasaran yang memenuhi kriteria calon penerima manfaat.
“Saat ini kami masih melakukan pendataan terhadap calon penerima manfaat. Bekerja sama dengan pemerintah setempat, tim kami saat ini tengah melakukan observasi di lapangan untuk memastikan bantuan ini jatuh di tangan yang tepat,” ungkapnya.
Anggota Komisi VIII DPR ini menjelaskan, menyiapkan rumah layak huni merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak dasar warganya. Kehadiran DPR menjadi penting untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah dan rakyat bisa terealisasi dengan tepat sasaran dan akuntabel.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2020 menyatakan sebanyak 14 juta masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia belum memiliki rumah layak huni. Pasalnya, sedikitnya ada tiga indikator rumah bisa disebut sebagai tempat tinggal layak huni.
Pertama, keselamatan bangunan meliputi: struktur bawah/pondasi; struktur tengah/kolom dan balok dan struktur atas. Kedua, kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi. Ketiga, kecukupan luas minimum 7,2 m² – 12 m² /orang.
Lebih lanjut, Bukhori mengatakan upaya untuk menyediakan tempat tinggal yang layak huni bagi warga Jawa Tengah merupakan wujud komitmennya sebagai wakil rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar bisa hidup secara mulia dan bermartabat.
“Advokasi RTLH ini adalah bagian dari kerja kemanusiaan yang berupaya untuk menempatkan manusia dalam posisi yang mulia dan bermartabat. PKS menaruh perhatian serius dalam mendorong kebijakan negara yang memanusiakan rakyatnya,” sambungnya.
Dalam perspektif sosial, demikian lanjutnya, keharmonisan keluarga salah satunya dipengaruhi oleh faktor kenyamanan tempat tinggal. Kenyamanan dibentuk oleh sarana dan prasarana yang memadai, tidak harus mahal, tetapi layak.
“Dengan demikian, program renovasi rumah ini tidak bisa semata dimaknai sebagai bantuan fisik bagi perorangan, melainkan sebagai upaya untuk memelihara harmoni dan ketahanan keluarga Indonesia dengan cara menghadirkan kediaman yang layak,” pungkasnya.
referensi: