Politikus PKS Bukhori Yusuf meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi peran staf khusus milenial yang dibentuknya. Menurut Bukhori, evaluasi itu perlu dilakukan buntut ulah dua stafsus yakni Andi Taufan Garuda Putra dan Belva Devara yang menimbulkan polemik.
Andi Taufan menjadi sorotan setelah mengirim surat berkop Sekretariat Kabinet kepada camat di seluruh Indonesia agar mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) dalam menangani penyebaran Covid-19. Dia pun menarik surat yang dibuatnya tersebut setelah menuai polemik.
Sementara Belva Devara memutuskan mundur sebagai stafsus Jokowi setelah program kartu pra kerja yang bekerja sama dengan perusahaannya menuai polemik. Kerja sama itu dinilai menimbulkan konflik kepentingan.
Bukhori mengatakan, khawatir jika tidak segera dievaluasi kiprah stafsus Jokowi bakal makin buruk. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa ke depan tindakan-tindakan yang merugikan bangsa dan masyarakat berasal dari stafsus milenial.
“Saya khawatir jika tidak dilakukan evaluasi lembaga staf ini akan menjadi embrio KKN model baru,” kata dia, kepada merdeka.com, Rabu (22/4).
Dalam pandangan dia, tindakan dua stafsus Jokowi itu semakin bikin miris karena justru terjadi di tengah kecemasan masyarakat yang menghadapi Covid-19. Jokowi, lanjut Anggota Komisi III ini, sebenarnya tidak memiliki beban politik jika harus melakukan evaluasi di tubuh anak buahnya, termasuk staf milenial.
“Pak Jokowi sebagai presiden yang sudah tidak mempunyai beban psikologis karena tidak bisa lagi mencalonkan sebagai presiden di 2024, sedianya berani mengevalusi staf-stafnya terutama yang jelas-jelas memanfaatkan posisinya,” tandasnya.