Komisi VIII DPR mengadakan rapat dengan Menteri Agama yang diwakili oleh Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid di Gedung DPR, Rabu (23/9/2020). Agenda rapat kali ini membahas penyesuaian RKA K/L Kemenag TA 2021 sesuai hasil pembahasan badan anggaran berikut isu-isu aktual dan solusinya.

Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf menyoroti sejumlah hal dalam agenda rapat kali ini. Pertama, ia menilai basis dari pola penganggaran Kemenag TA 2021 masih terjebak dalam basis penganggaran dalam situasi normal. Akibatnya, anggaran yang disusun tidak mencerminkan sense of crisis dalam rangka merespons situasi krisis Covid-19.

“Kedua, terkait dengan bantuan operasional pendidikan, saya memandang penganggaran yang disusun juga tidak mencerminkan keberpihakan terhadap madrasah swasta. Pasalnya, menurut data Direktur KSSK Madrasah Kemenag pada 2019, sekitar 95% atau sebanyak 50.479 madrasah yang tersebar di Indonesia merupakan milik swasta,”Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf meminta BNPB untuk memperbanyak kampanye mitigasi bencana. Ia menganggap penyadaran publik terkait bahaya bencana merupakan instrumen penting untuk menghadirkan penanganan bencana yang efektif dan efisien oleh BNPB karena didukung oleh keterlibatan publik. Sehingga, fungsi pendidikan dan pelatihan secara masif kepada masyarakat oleh BNPB mutlak diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Faktanya adalah, masyarakat kita sebenarnya paham terhadap ancaman bencana, tetapi kurang sadar. Karena itu, penyadaran publik perlu dilakukan dari segala sisi dan itu butuh waktu. BNPB tidak bisa bermain sendiri, Pemda juga tidak bermain sendiri, terlebih ketika tujuan dari program tersebut menyasar grassroot” paparnya saat Rapat Kerja bersama Kepala BNPB Doni Monardo di Gedung DPR Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran BNPB TA 2021, program kampanye dan edukasi publik tentang mitigasi bencana hanya tersedia sebanyak 6 layanan dan berlokasi di pusat. Program ini berada di bawah Deputi Pencegahan Direktorat Mitigasi.Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf meminta Kemensos untuk segera mengklarifikasi serta mengevaluasi pola dan mekanisme distribusi beras bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Permintaan ini menyusul temuan beras bansos berisi plastik sebagaimana diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

“Kemensos harus angkat bicara dan menjelaskan kepada publik terkait insiden ini. Kasus ini jelas sangat merugikan masyarakat karena bisa menimbulkan dampak negatif, khususnya ancaman bagi kesehatan mereka di kemudian hari. Di samping itu, temuan ini bisa menjadi preseden yang buruk bagi kinerja maupun reputasi Kemensos yang sudah cukup baik dibangun selama penanganan pandemi” ungkap Bukhori di Jakarta, Senin (21/9/2020).Continue reading→

Kendati memperoleh banyak penentangan dari berbagai kalangan, Kementerian Agama bersikukuh menyelenggarakan program penceramah bersertifikat. Terbaru, nama program ini kemudian bertransformasi menjadi Penguatan Kompetensi Penceramah Agama. Wamenag Zainut Tauhid mengklaim, program tersebut telah diikuti oleh 53 ormas keagamaan dan bersifat sukarela.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf menyesalkan sikap Kemenag yang seolah abai terhadap aspirasi publik. Pasalnya, sikap penolakan tersebut tidak hanya datang dari kalangan ulama maupun ormas, akan tetapi DPR RI pun sudah tegas menolak sebagaimana telah disampaikan langsung di hadapan Menteri Agama saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII pada tanggal 8 September 2020 silam.

“Sejak awal sudah saya sampaikan, program sertifikasi ini menyimpan potensi untuk pembelahan umat Islam di Indonesia karena secara tidak langsung menciptakan polarisasi antar penceramah, yakni kubu yang bersertifikat dan kubu non-bersertifikat. Lagipula, munculnya program ini seolah diawali dari kecurigaan Menag bahwa rumah ibadah yang ada di lingkungan ASN maupun di luar sebagai salah satu pemantik radikalisme. Sehingga, saya pikir cara pandang ini justru bertentangan dengan ajaran Islam yang mengusung prinsip Rahmatan Lil Alamin atau sebagai pembawa kedamaian” tuturnya di Jakarta, Jumat (18/9/2020)Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mengungkapkan salah satu persoalan wakaf di Indonesia adalah perkara legalitas. Menurutnya, urgensi untuk merevisi UU tentang Wakaf tidak akan memiliki makna signifikan ketika persoalan legalitas belum ditangani dengan tuntas.

“Kita memiliki jumlah tanah wakaf yang luar biasa luas. Termasuk potensi besar yang juga terdapat di dalamnya. Akan tetapi, dari sejumlah harta wakaf yang tersebar cukup banyak ini masih saja ditemukan harta yang belum jelas status wakafnya. Misalnya, ada yang baru ikrar wakaf, ada juga yang secara penggunaan sudah bersertifikat wakaf. Namun, dari semua temuan tersebut, jumlah yang belum memiliki legalitas wakaf terbilang masih cukup banyak” ungkap Bukhori di Webinar yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bertajuk Urgensi Revisi UU Wakaf dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19, Kamis (17/9/2020)Continue reading→

Jakarta (18/09) — Anggota Fraksi PKS DPR RI, Bukhori Yusuf, memberikan sosialisasi atas draft RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama yang saat ini sedang diperjuangkan oleh Fraksi PKS di parlemen. Hal ini disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) internal Fraksi PKS bersama beberapa perwakilan ormas Islam secara virtual, Jumat pagi (18/09).

Bukhori mengatakan bahwa peran ulama atau tokoh agama sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, belum ada jaminan perlindungan yang jelas dari negara terhadap mereka, padahal posisi tokoh agama rentan terhadap persekusi, intimidasi, dan serangan fisik.

“Tokoh agama itu adalah manusia rentan. Kenapa rentan? Karena mereka membawa satu misi (menyampaikan ajaran agama) yang tidak semua manusia sepakat dengan dia. Karena kerentanan inilah sepatutnya orang-orang yang rentan itu (tokoh agama) dilindungi”, ungkap Bukhori.Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf meminta Kementerian Sosial memberikan perhatian serius kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mengakses pendidikan. Sebab ia menilai sejumlah program penanganan sosial terhadap ABK lebih banyak digerakan oleh masyarakat ketimbang pemerintah.

“Anak-anak yang memiliki masalah mental seperti autis dan lainnya, saya kira belum memperoleh perhatian secara khusus dari Kemensos, khususnya Dirjen Rehabilitasi Sosial. Memang secara usia, ada yang berumur 18 tahun bahkan lebih, akan tetapi secara mental sebenarnya mereka berusia 6 tahun”.

“Selain itu, saya justru melihat sejauh ini peran publik jauh lebih intensif dalam menyentuh mereka, mulai dari penyediaan panti swadaya sampai penyusunan kurikulum belajar mereka. Sebab itu, tolong pemerintah bisa serius memperhatikan kondisi mereka mengingat mereka adalah aset bangsa kita juga” ungkap Bukhori saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial di Gedung DPR, Senin (14/9/2020).Continue reading→

Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengecam insiden penusukan yang menyasar Syaikh Ali Jaber ketika melakukan safari dakwah di Lampung. Menurutnya, kekerasan terhadap tokoh agama merupakan serangan terhadap konstitusi sekaligus wujud pelanggaran HAM.

“Pasal 28E ayat (1) dan 29 ayat (2) UUD 1945 merupakan dasar hukum yang menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya. Sementara, kedudukan Negara adalah untuk menjamin kemerdekaan setiap warganya atas hal-hal tersebut” ungkap Bukhori di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Selanjutnya, dalam Pasal 28G UUD 1945 turut mengatur jaminan hak bagi setiap orang untuk memperoleh perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negara yang dijamin dalam konstitusi tersebut mencakup siapapun tanpa terkecuali, termasuk tokoh agama, sambungnya.

Menurut data Bareskrim Polri pada 2018, terdapat 21 peristiwa kekerasan dengan korban tokoh agama. Kasus tersebut diantaranya terjadi di Aceh, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Sementara di Jawa Barat menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 13 kasus.Continue reading→