Jakarta (22/09) — Presiden Jokowi kembali menunjuk Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves)  Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Pada akhir Juni lalu, mantan Kepala Staf Presiden ini sebenarnya telah didapuk sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Tidak berhenti disitu, selanjutnya pada bulan Agustus, Luhut kembali ditunjuk Presiden untuk jabatan lain, yakni Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.Continue reading→

Jakarta (20/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengecam insiden kekerasan yang menyasar dua tokoh agama di Kota Tangerang dan Kota Makassar.

Bukhori mendukung langkah cepat polisi untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dan menjerat pelaku dengan hukuman yang berat.

“Serangan ini patut dikutuk. Polisi harus mengusut tuntas kasus ini dengan segera menangkap pelaku yang masih buron serta memberikan hukuman yang berat. Sementara, jika terbukti serangan ini merupakan bagian dari kejahatan sistemik, upaya pengusutan tidak boleh berhenti hanya pada aktor lapangan, mereka juga harus membongkar dan menangkap aktor intelektualnya,” imbuhnya merespons insiden penembakan.

Anggota Komisi Agama DPR RI ini membeberkan telah terjadi sebanyak 14 kasus kekerasan yang menyasar tokoh agama maupun simbol agama sejak tahun 2018. Menurut catatannya, serangan tersebut mayoritas menyasar tokoh dan simbol agama dari unsur umat Islam.Continue reading→

Jakarta (17/09) — Anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf mengkritik ucapan Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Dudung Abdurrachman tentang semua agama benar di mata Tuhan.

Bukhori mengingatkan diskursus soal kebenaran agama sejatinya bukan domain TNI. Selain itu, dalam kapasitas Dudung sebagai pejabat militer, politisi PKS ini mengharapkan kebijaksanaan dan kehati-hatian Dudung dalam melontarkan pernyataan yang berada di luar domain pengetahuannya agar tidak mengulang kontroversi di masa mendatang.

“Saya pikir bukan otoritas TNI untuk bicara tentang kebenaran agama. Namun perlu ditegaskan, bukan berarti dilarang secara mutlak. Hanya saja, mengingat isu ini bersifat sensitif dan prinsipil, diskursus ini seyogyanya diterangkan oleh pihak yang selaras dengan kapasitasnya, seperti pemuka agama demi menghindari polemik,” tutur Bukhori.Continue reading→

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam mengkaji ulang SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah. Menurutnya, jika berkaitan dengan pengakuan secara absah, maka Kemenag akan berhadapan dengan Kyai dan MUI.

“Jika yang dimaksud adalah memberikan pengakuan secara absah terhadap Ahmadiyah maka Menag akan berhadapan dengan para Kyai dan MUI, karena itu harus hati-hati,” ujar Bukhori kepada wartwan, Selasa (14/9/2021).Continue reading→

Pandeglang (11/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, kembali mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk serius memperhatikan nasib guru madrasah swasta.

Desakan ini disampaikan Bukhori merespons kabar guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Kabupaten Pandeglang, Banten, hanya digaji Rp 50 ribu per bulan.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Sekolah MDTA Ar-Raudoh di Kabupaten Pandeglang, Banten, hanya mampu memberi honor Rp 50 ribu per bulan kepada guru di sekolahnya.

Madrasah yang dikelolanya itu menampung sekitar 70 siswa dan hanya mendapat bantuan dari pemerintah daerah senilai Rp 6,5 juta per tahun.

“Kemenag seharusnya lebih sungguh-sungguh memperhatikan nasib guru madrasah swasta, termasuk guru MDT. Guru adalah unsur fundamental dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Tugas dan fungsi mereka di masyarakat adalah manifestasi dari tanggung jawab negara sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.Continue reading→

Jakarta (11/9) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengingatkan pemerintah untuk cermat dalam menyalurkan Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BTPKLW).

Bukhori berharap bantuan bisa sampai dengan tepat sasaran dan diperluas penerima manfaatnya.

“Pada dasarnya, sifat dari bantuan ini memihak pada rakyat kecil sepanjang berhasil diterima dengan tepat sasaran. Bahkan, saya mendorong bantuan ini agar diperluas jumlah penerima manfaatnya bila terbukti sukses, dalam artian, proses penyalurannya tidak bermasalah dan bantuan berhasil tiba pada pihak yang benar-benar membutuhkan,” ujar Bukhori.Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengingatkan pemerintah untuk cermat dalam menyalurkan Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BTPKLW). Bukhori berharap bantuan bisa sampai dengan tepat sasaran dan diperluas penerima manfaatnya. Menurutnya sifat dari bantuan ini memihak pada rakyat kecil sepanjang berhasil diterima dengan tepat sasaran.

“Bahkan, saya mendorong bantuan ini agar diperluas jumlah penerima manfaatnya bila terbukti sukses, dalam artian, proses penyalurannya tidak bermasalah dan bantuan berhasil tiba pada pihak yang benar-benar membutuhkan,” ujar Bukhori dalam keterangan pers, Jumat (10/9/2021).Continue reading→

Semarang (07/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini lantaran berhasil menyusun program nasional untuk menyantuni anak-anak yatim, piatu dan yatim-piatu.

“Saya menyambut positif program baru Mensos Risma dengan mengusung nama ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial). Program ini relevan dan senapas dengan ‘concern’ Komisi VIII DPR RI terhadap persoalan sosial belakangan ini. Sejak awal pandemi, kami sudah mulai menaruh perhatian yang tinggi terhadap kelompok rentan imbas pandemi, salah satunya anak-anak,” tutur Bukhori di hadapan Menteri Sosial Risma saat acara serah terima bantuan di Pendopo Kabupaten Semarang.

Anggota Komisi Sosial ini menerangkan, program yang membantu anak-anak yatimContinue reading→