Bukhori Dorong Kemenag Bantu Percepatan Pemulihan Madrasah dan Ponpes di Cianjur

Jakarta (30/11) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyoroti kurangnya komitmen Kementerian Agama dalam mendorong percepatan pemulihan pasca musibah gempa bumi di Cianjur.

Untuk itu, Bukhori meminta Kementerian Agama segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan infrastruktur pendidikan madrasah dan pesantren di Cianjur.

“Selain memulihkan kondisi para korban terdampak, hal yang tidak boleh diabaikan adalah memulihkan proses pendidikan di sana. Kami mendapati pemandangan yang memilukan selama terjun ke lapangan. Banyak bangunan madrasah dan pesantren yang terdampak gempa mengalami kerusakan parah. Ada yang seluruh atapnya rubuh, hingga seluruh bangunan nyaris hancur berkeping-keping dan hanya menyisakan beberapa tembok dan plang,” ungkap Bukhori seusai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Cianjur bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (29/11/2022).

Anggota DPR Dapil Jateng 1 menjelaskan, selain bisa menggunakan sumber anggaran dari Ditjen Pendis Kemenag atau hasil dari penyesuaian anggaran dari satuan kerja lain, sumber pendanaan untuk membangun kembali madrasah dan pesantren yang rusak juga bisa melalui skema SBSN. Dia menambahkan, jika ada regulasi yang menghambat, Komisi VIII DPR siap membantu.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini menekankan, pemerintah tidak boleh membiarkan hak anak atas pendidikan terkorbankan terlalu lama akibat bencana. Memulihkan ruang belajar mereka memberi mereka kesempatan untuk kembali mengakses kebutuhan bermain dan belajarnya, sehingga diharapkan bisa menjadi terapi agar mereka bisa pulih lebih cepat, jelas Bukhori.

Alumnus Ponpes Tsamratul Hidayah Jepara ini juga berharap Kementerian Agama memberikan santunan kepada santri yang menjadi korban terdampak.

“Selain memulihkan bangunan sekolahnya, kami berharap ada perhatian khusus dari Kementerian Agama berupa santunan bagi para santri yang menjadi korban terdampak sebagai bentuk kepedulian dan pemuliaan pemerintah terhadap para calon ulama-umara yang akan membimbing umat di masa depan,” pungkasnya.

Referensi:

  1. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42096/t/Bukhori+Dorong+Kemenag+Bantu+Percepat+Pemulihan+Madrasah+dan+Ponpes+di+Cianjur
  2. https://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/29/dpr-minta-kemenag-bantu-percepatan-pemulihan-madrasah-dan-ponpes-di-cianjur
  3. https://rmol.id/amp/2022/11/29/555480/dpr-minta-kemenag-bantu-percepatan-pemulihan-madrasah-dan-ponpes-di-cianjur
  4. https://www.tauberita.com/dpr-minta-kemenag-bantu-percepatan-pemulihan-madrasah-dan-ponpes-di-cianjur
  5. https://www.pilar.id/dpr-minta-kemenang-percepat-pemulihan-madrasah-dan-ponpes-di-cianjur/
  6. https://populis.id/read42032/dorong-kemenag-bantu-pemulihan-madrasah-dan-ponpes-di-cianjur-komisi-viii-dpr-kami-harap-ada-perhatian-khusus
  7. https://www.bekasikinian.com/nasional/pr-3385860638/bukhori-dorong-kemenag-bantu-percepatan-pemulihan-madrasah-dan-ponpes-di-cianjur
  8. https://www.kedaipena.com/dpr-minta-kemenag-beri-santunan-bagi-santri-terdampak-gempa-cianjur/
  9. https://suaraislam.id/anggota-komisi-viii-minta-kemenag-santuni-santri-terdampak-gempa-cianjur/
  10. https://fraksi.pks.id/2022/11/30/aleg-pks-dorong-kemenag-bantu-percepatan-pemulihan-madrasah-dan-ponpes-di-cianjur/
  11. https://radarnasional.co.id/anggota-dpr-minta-kemenag-percepat-pemulihan-madrasah-dan-ponpes-di-cianjur/
  12. https://pakuanraya.com/kemenag-diminta-bantu-percepatan-pemulihan-madrasah-dan-ponpes-di-cianjur/
  13. https://indonesiainside.id/headline/2022/11/29/kemenag-diminta-segera-pulihkan-ponpes-dan-madrasah-di-cianjur
  14. https://www.jitunews.com/read/157983/dpr-kemenag-harus-segera-pulihkan-infrastruktur-pendidikan-madrasah-dan-pesantren-di-cianjur
  15. https://liputan.co.id/2022/11/kemenag-diminta-cepat-pulihkan-madrasah-dan-ponpes-di-cianjur-bukhori-yusuf-dpr-siap-membantu/
  16. https://monitor.co.id/2022/11/30/bukhori-minta-kemenag-santuni-santri-korban-gempa-di-cianjur/
  17. https://radaraktual.com/123966/bukhori-yusuf-desak-kemenag-bantu-percepatan-pemulihan-madrasah-dan-ponpes-di-cianjur.html

Bukhori Pastikan BLT BBM bagi Warga Dapil Tidak Dipotong Sepeserpun

Kabupaten Semarang (28/11) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meninjau langsung proses penyaluran sejumlah bansos di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM bersubsidi tahap II, PKH, Sembako, dan ATENSI di Dapil Jawa Tengah 1 yang meliputi Kota/Kab. Semarang, Kab. Kendal, dan Kota Salatiga.

Pengawasan langsung oleh Komisi VIII DPR guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran kepada penerima manfaat.

Untuk diketahui, penyaluran bansos serentak ini merupakan program aspirasi Bukhori untuk Dapil Jawa Tengah 1 yang berhasil direalisasikan setelah melalui advokasi ke Kementerian Sosial RI.

“Kehadiran kami (Komisi VIII DPR) di tengah masyarakat guna memastikan para penerima manfaat terpenuhi haknya sesuai besaran yang semestinya diterima dan memastikan tidak ada intimidasi dari pihak manapun,” kata Bukhori saat meninjau proses penyaluran BLT di Kantor Pos Semarang Johar, Ahad (27/11/2022).

Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 1 ini menjelaskan, Komisi VIII DPR memperjuangkan agar program PKH dan Sembako tetap berjalan kendati terjadi kenaikan harga BBM. Dia menambahkan, pihaknya membuka ruang pengaduan jika ada penerima manfaat yang merasa dicurangi oleh pihak tertentu.

“Kami sudah membagikan kartu nama kami, silakan jangan ragu untuk melapor. Bisa lampirkan bukti pendukung seperti foto agar bisa kita tindaklanjuti dengan serius,” tegasnya.

Anggota Komisi Sosial DPR ini menyampaikan pesan kepada penerima manfaat bansos supaya menggunakan dana/bantuan stimulus tersebut dengan bijaksana, cermat, dan tepat guna. Bukhori menekankan agar dana yang diperoleh dimanfaatkan untuk belanja makanan sehat serta untuk menunjang kepentingan pendidikan.

“Tidak boleh digunakan untuk membeli rokok, membeli data untuk tiktok-an, tetapi kalau untuk memasarkan dagangannya dengan tiktok, nah itu jauh lebih bagus. Ibu juga bebas belanja dimana saja, bisa ke Pasar Johar atau melariskan jualan tetangganya. Jadi tidak ada paksaan harus belanja ke toko tertentu atau ke orang tertentu,” kata Bukhori.

Lebih lanjut, Bukhori menilai agenda penyaluran bantuan terkait BLT BBM Subsidi tahap II dan Progam PKH di dapilnya berjalan lancar tanpa kendala yang signifikan. Walaupun demikian, Bukhori menganggap bantuan tersebut sifatnya jangka pendek, yakni hanya sebagai bantalan recovery masalah ekonomi. Untuk itu, para penerima manfaat perlu diberikan bekal keterampilan agar bisa bertahan di tengah persaingan hidup yang semakin keras seperti saat ini.

“Kami mengapresiasi PT Pos selaku pihak penyalur bersama teman-teman pendamping yang telah gesit menyalurkannya. Penerima PKH, penerima BLT yang biasanya beririsan antara satu dengan yang lain masih relevan dan harus tetap diperjuangkan untuk mendapatkan haknya dalam rangka memberdayakan mereka,” pungkasnya.

Referensi:

  1. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42054/t/Bukhori+Pastikan+Penyaluran+BLT+BBM+bagi+Warga+Dapil+Jateng+1+Berjalan+Baik
  2. https://jateng.antaranews.com/berita/473869/komisi-viii-pastikan-penyaluran-blt-berjalan-lancar
  3. https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-045835181/anggota-dpr-ri-bukhori-pantau-penyaluran-bansos-melalui-pt-pos-di-kendal-khawatir
  4. https://www.viva.co.id/berita/politik/1548858-politisi-pks-larang-penerima-blt-bbm-dipakai-beli-rokok-dan-kuota-tiktok
  5. https://nonstopnews.id/bukhori-pastikan-blt-bbm-bagi-warga-dapil-tidak-dipotong-sepeserpun
  6. https://fraksi.pks.id/2022/11/28/saat-di-dapil-bukhori-pastikan-blt-bbm-bagi-warga-tak-boleh-dipotong-sepeserpun/
  7. https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/11/28/dpr-nyatakan-tidak-ada-dana-blt-bbm-tahap-ii-yang-disunat
  8. https://dpr.nusantaratv.com/berita/bukhori-pastikan-penyaluran-blt-bbm-bagi-warga-dapil-jateng-1-berjalan-baik
  9. https://kabardpr.com/bukhori-turun-lansung-ke-dapil-pastikan-bantuan-blt-bbm-bagi-warga-berjalan-baik/
  10. https:// sindikatpost.com/2022/11/28/bukhori-pastikan-pastikan-penyaluran-blt-berjalan-lancar/
  11. https://sindikatpost.com/2022/11/28/bukhori-yusuf-tinjau-proses-penyaluran-blt-bbm-di-dapil-jawa-tengah-1/

Bukhori Usul Pembentukan Forum Haji Internasional Guna Imbangi Kebijakan Arab Saudi

Jakarta (09/11) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengusulkan pembentukan forum haji internasional. Bukhori mengatakan forum tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kebijakan penyelenggaraan haji yang adil, transparan, serta dibangun atas kepentingan kolektif.

“Berkaca dari polemik Masyair, dimana Arab Saudi secara sepihak telah menetapkan harga baru di luar kontrak yang sudah diteken, maka kami memandang perlu ada forum yang beranggotakan negara-negara di dunia, khususnya negara dengan penyumbang jemaah haji terbesar seperti Indonesia, Turki, Iran, dan Pakistan, agar dapat berdiri setara dalam mengimbangi kebijakan domestik Arab Saudi yang dituangkan dalam bentuk taklimat dimana selama ini tidak tersentuh oleh logika publik,” jelasnya di Jakarta, Rabu (9/11/2022).

Anggota DPR Dapil Jateng 1 ini mengatakan bahwa intervensi terhadap kebijakan haji Arab Saudi akan berat bila dilakukan hanya oleh satu negara. Untuk itu, dia mendorong agar pemerintah dapat menginisiasi pembentukan forum global tersebut berkaca pada kesuksesan R20.

“Indonesia terbukti punya kapital untuk merealisasikan itu. Sebagai contoh, awal November ini, Indonesia yang diwakili oleh PBNU menjadi inisiator perhelatan Religion of Twenty (R20) atau Forum Agama G20 untuk pertama kalinya dan berhasil terselenggara dengan sukses. Begitupun halnya dengan gagasan forum haji internasional yang sangat mungkin terwujud bila pemerintah punya keinginan kuat atas hal itu. Harapannya, forum haji ini dapat dijadikan Pemerintah Indonesia sebagai modal untuk membangun komunikasi yang setara antar pemerintah di dunia untuk bernegosiasi dengan Arab Saudi. Sementara pembentukan forum ini tidak hanya untuk eksekutif atau pemerintahnya saja, tetapi ini juga akan diikuti dengan dengan pembentukan forum haji antar parlemen dunia,” kata Bukhori.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini menjelaskan, usulan pembentukan forum haji internasional adalah respons atas pola penyelenggaraan haji di Arab Saudi yang semakin dinamis. Menurutnya, paradigma penyelenggaraan haji di era modern lebih didominasi kepentingan bisnis.

“Pola penyelenggaraan haji di Arab Saudi sudah sangat dinamis dan mengalami satu perubahan paradigma. Penyelenggaraan haji terdahulu betul-betul merupakan khidmat kepada umat, yaitu itu pelayanan sepenuhnya kepada umat, tetapi ke depan kita melihat sudah bergeser pada suatu industri haji,” ungkapnya.

Industri haji ini, demikian Bukhori melanjutkan, membuat seluruh proses penyelenggaraan haji diserahkan kepada pihak swasta (swastanisasi) secara murni. Walaupun sebenarnya sudah ada sejak dulu, dimana saat itu disebut dengan Muassasah karena bentuknya sosial, namun sekarang namanya berubah menjadi Syarikat. Artinya, nuansa bisnisnya jauh lebih kuat saat ini meskipun tetap saja bingkai besarnya adalah ibadah. Sebab itu, dinamika tersebut perlu diantisipasi oleh pemerintah, jelasnya.

Masih terkait dengan pola penyelenggaraan haji yang sarat dengan business-oriented, Anggota Badan Legislasi ini juga menyinggung sikap fraksinya yang menolak upaya liberalisasi penyelenggaraan haji sebagaimana pernah tersirat dalam salah satu klausul di RUU Cipta Kerja yang mengubah UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

“Ketika kami membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, dimana salah satu yang turut dibahas adalah perubahan terhadap UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU. Kala itu terdapat proposal dari pihak pemerintah yang mengusulkan perubahan terhadap syarat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang semula mensyaratkan pemiliknya beragama Islam agar itu dihapus. Karena usulan tersebut kami nilai berwatak liberal dan berbahaya bagi proses ibadah umat Islam, maka kami menolak tegas usulan tersebut sehingga akhirnya klausul tersebut batal masuk dalam UU Cipta Kerja,” pungkasnya.

Referensi:

  1. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41646/t/Imbangi+Kebijakan+Haji+Arab+Saudi%2C+Bukhori+Usul+Pembentukan+Forum+Haji+Internasional
  2. https://fraksi.pks.id/2022/11/09/aleg-pks-usul-pembentukan-forum-haji-internasional-guna-imbangi-kebijakan-arab-saudi/
  3. https://www.tribunnews.com/haji/2022/11/09/legislator-pks-usul-pembentukan-forum-haji-internasional
  4. https://www.validnews.id/nasional/legislator-minta-indonesia-gagas-forum-haji-internasional
  5. https://www.suaratangerang.com/2022/11/09/legislator-usul-pembentukan-forum-haji-internasional-guna-imbangi-kebijakan-haji-arab-saudi/.html
  6. https://langit7.id/read/25346/1/legislator-usul-pemerintah-gagas-forum-haji-internasional-1668028274
  7. https://pks.id/content/legislator-pks-usul-pembentukan-forum-haji-internasional
  8. http://parahyangan-post.com/berita/detail/bukhori-pks–usul-pembentukan-forum-haji-internasional
  9. https://www.indonesiatrends.com/nasional/pr-3665523311/imbangi-kebijakan-haji-arab-saudi-bukhori-perlu-ada-forum-haji-internasional
  10. https://dpr.nusantaratv.com/senayan/imbangi-kebijakan-haji-arab-saudi-bukhori-usul-pembentukan-forum-haji-internasional
  11. https://minanews.net/bukhori-yusuf-usul-pembentukan-forum-haji-internasional/
  12. https://www.teropongsenayan.com/129160-persoalkan-kebijakan-haji-arab-saudi-fpks-usul-pembentukan-forum-haji-internasional
  13. https://mediadakwah.id/legislator-usul-pembentukan-forum-haji-internasional/
  14. https://monitor.co.id/2022/11/09/imbangi-kebijakan-saudi-bukhori-bentuk-forum-haji-internasional/amp/
  15. https://www.kedaipena.com/wujudkan-keadilan-dpr-dorong-pembentukan-forum-haji-internasional/
  16. http://nonstopnews.id/bukhori-usul-pembentukan-forum-haji-internasional-guna-imbangi-kebijakan-haji-arab-saudi
  17. https://www.mnctrijaya.com/news/detail/55539/bukhori-usul-pembentukan-forum-haji-internasional-guna-imbangi-kebijakan-haji
  18. https://ummattv.com/post/bukhori-usul-pembentukan-forum-haji-internasional-guna-imbangi-kebijakan-haji-arab-saudi

Bukhori Minta Arab Saudi Secara Resmi Cabut Syarat Vaksin Meningitis bagi Jemaah Umrah dan Haji

Jakarta (02/11) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf meminta Pemerintah Kerajaan Arab Saudi segera mencabut persyaratan vaksin meningitis, khususnya bagi jemaah asal Indonesia.

“Pemerintah Kerajaan Arab Saudi perlu konsisten dengan pernyataan mereka. Jika benar mereka ingin memberi kemudahan bagi jemaah kita, sebagaimana diutarakan oleh Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq Alrabiah, dalam kunjungan resmi kenegaraannya ke Jakarta pada pekan lalu, maka realisasikanlah ucapan itu dengan penuh tanggung jawab mengingat kendala utama jemaah kita saat ini adalah akses terhadap vaksin meningitis,” kata Bukhori di Jakarta, Selasa (01/11/2022).

Untuk itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini kembali mendorong Kementerian Agama melobi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi agar dapat mengumumkan kebijakan itu secara resmi demi memberi kemudahan jemaah Indonesia untuk menunaikan ibadah di tanah suci.

“Persyaratan vaksin meningitis menjadi tidak relevan bagi jemaah umrah di tengah kelangkaan persediaan vaksin tersebut. Semestinya dengan posisi Indonesia sebagai penyumbang jemaah umrah terbesar kedua di dunia, yakni di angka 940 ribuan per tahun, dapat menjadi nilai tawar bagi Pemerintah Indonesia untuk memenangkan lobi dengan Arab Saudi dalam rangka membela kepentingan jemaah kita,” jelas Bukhori.

Menurut catatan BPKH, jumlah jemaah umrah Indonesia saat ini berada pada urutan nomor dua tertinggi di dunia. Jumlah jemaah umrah asal Indonesia mencapai 946.962 per tahun, di bawah jemaah asal Pakistan yang mencapai 1,5 juta. Sementara itu, menurut catatan yang sama, apabila rata-rata biaya umrah sebesar Rp 30 sampai Rp 50 juta, maka uang yang berputar setiap tahunnya dapat mencapai Rp 28 sampai Rp 47 triliun.

Alumnus Universitas Islam Madinah Arab Saudi ini menambahkan, kesimpangsiuran informasi soal syarat vaksin meningitis mengakibatkan munculnya berbagai spekulasi liar di tengah masyarakat. Pihaknya khawatir bila hal tersebut tidak terkelola dengan baik, maka akan menimbulkan krisis kepercayaan jemaah terhadap Pemerintah Arab Saudi.

“Kami meminta kepada Pemerintah Arab Saudi untuk segera mencabut secara resmi ketentuan tentang vaksin meningitis sebagai syarat bagi jemaah umrah dan haji,” pungkasnya.

Referensi:

1) https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41469/t/Bukhori+Minta+Arab+Saudi+Cabut+Syarat+Vaksin+Meningitis+bagi+Jemaah+Umrah+dan+Haji+

2) https://www.viva.co.id/berita/nasional/1539414-anggota-dpr-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji

3) https://fraksi.pks.id/2022/11/02/aleg-pks-minta-arab-saudi-secara-resmi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji/

4) https://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/komisi-viii-dpr-minta-saudi-secara-resmi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji

5) https://www.rctiplus.com/amp/news/detail/travel/3077980/anggota-komisi-viii-dpr-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji

6) https://minanews.net/bukhori-minta-arab-saudi-secara-resmi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jamaah-umrah-dan-haji/

7) https://nonstopnews.id/bukhori-minta-arab-saudi-segera-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji

8) https://www.cendananews.com/2022/11/anggota-dpr-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis.html/2

9) https://langit7.id/read/24955/1/legislator-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-jamaah-umrah-dan-haji-1667369515

10) https://emedia.dpr.go.id/bukhori-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji/

11) https://dpr.nusantaratv.com/senayan/legislator-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jamaah-umrah-dan-haji

12) https://monitor.co.id/2022/11/01/bukhori-minta-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jamaah/

13) https://aksesdisini.com/berita/bukhori-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji/

14) https://www.tauberita.com/komisi-viii-dpr-minta-saudi-secara-resmi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji

15) https://www.harianterbit.com/nasional/pr-2745422969/pemerintah-saudi-diminta-keluarkan-pernyataan-resmi-terkait-pencabutan-syarat-vaksin-meningitis

16) https://buddyku.com/wisata-dan-kuliner/496fba9257794d359b911e1d3dfb2568/anggota-komisi-viii-dpr-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji

17) https://populis.id/read39369/anggota-komisi-viii-dpr-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji

18) https://www.luwuk.today/bukhori-minta-arab-saudi-secara-resmi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji/

19) https://www.berdaulat.id/bukhori-minta-arab-saudi-secara-resmi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-bagi-jemaah-umrah-dan-haji/

20) https://www.indonesiatrends.com/internasional/pr-3665440173/bukhori-minta-arab-saudi-cabut-syarat-vaksin-meningitis-untuk-jamaah-umrah-dan-haji