Bukhori
Jakarta (28/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyampaikan belasungkawa atas wafatnya cendekiawan muslim dunia Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi.
Bukhori menyebut, wafatnya Syaikh Yusuf Qaradhawi merupakan sebuah kehilangan yang besar bagi umat Islam.
“Hari ini umat Islam telah kehilangan mujahid dakwah, alim di bidang fikih dan agama serta ulama yang lantang dalam amar ma’ruf,” ucap Bukhori merespons kabar wafatnya Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, Selasa (27/09/2022).Continue reading
Jakarta (26/09) — Penyelenggara umrah dan haji mengeluhkan kelangkaan vaksin meningitis. Kelangkaan tersebut dinilai berpotensi membuat banyak jemaah Indonesia gagal berangkat di tengah tingginya minat mereka untuk menunaikan ibadah umrah setelah dua tahun tertunda akibat pandemi.
Sementara di sisi lain, KJRI di Jeddah menyebut Arab Saudi tidak lagi memeriksa jemaah terkait vaksin meningitis. Walaupun demikian, di Indonesia vaksinasi meningitis masih menjadi kewajiban. Aturan ini tertuang dalam Permenkes No. 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.Continue reading
Jakarta (22/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengungkapkan kebijakan rekrutmen guru PPPK menuai keluhan dari pengelola madrasah. Pasalnya, banyak madrasah swasta yang terpaksa kehilangan tenaga pendidik yang sudah mereka bina selama bertahun-tahun akibat dimutasi ke sekolah-sekolah tertentu yang mendapatkan formasi PPPK.
“Banyak pengelola madrasah di dapil kami yang mengeluhkan dampak dari kebijakan rekrutmen PPPK karena harus kehilangan guru-guru yang bagus, tidak hanya 1 atau 2 guru, tetapi ada yang hingga 7 sampai 8 guru sekaligus. Para pengelola madrasah menyebut fenomena ini sebagai tsunami PPPK,” ungkap Bukhori.Continue reading
Jakarta (22/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengungkapkan ada sekitar 2,6 juta anak dari KPM PKH yang berhak memperoleh bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), tetapi tidak menerima bantuan tersebut.
“Di dalam rapat Panja Pendidikan Keagamaan beberapa waktu lalu, kami memperoleh data penerima PKH yang belum di-cover melalui PIP mencapai 2,6 juta KPM. Ini jumlah yang sangat besar. Kemudian setelah kami konfirmasi, apakah PIP itu khusus yang berasal dari Kemenag atau Kemendikbud Ristek, sumber kami mengatakan, Kemenag. Oleh karena itu, Kemenag sedianya sudah memperoleh penambahan anggaran dalam konteks penerimaan PIP untuk anak-anak kita,” ungkap Bukhori saat Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Kepala BNPB, dan Menteri PPPA, Rabu (21/9/2022).Continue reading
Jakarta (20/09) — Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, meminta agar Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dicabut oleh Pemerintah dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.
Hal itu disampaikannya saat membacakan Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap Penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023 dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI, di Senayan, Jakarta, pada Selasa siang (20/09).
“RUU Sisdiknas usulan Pemerintah telah menimbulkan polemik dan mendapatkan penolakan dari banyak stakeholder pendidikan, mulai dari organisasi guru, pakar pendidikan, penggiat pendidikan, pemerhati pendidikan, bahkan penolakan dari organisasi pelajar dan mahasiswa”, ujar Bukhori.Continue reading
Ratusan warga Salatiga menerima bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan pangan non tunai( BPNT) yang dibagikan melalui Kantor Pos Salatiga, Minggu (17/9). Jumlah yang dibagikan kepada masing-masing penerima sebesar Rp 500 ribu, dengan rincian untuk BLT untuk dua bulan Rp 300 ribu dan untuk BPNT Rp 200 ribu.
Penerimanya adalah mereka yang sudah masuk program PKH dan BPNT sehingga secara data sudah masuk di DTKS yang jumlahnya secara nasonal sekitar 170 juta.
Pembagian BLT dan BNPT di Kantor Pos Salatiga ini dihadiri oleh anggota DPR RI KH. Bukhori dan juga Arif Nahari selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat pada Direktur Jenderal Kementrian Sosial.Continue reading
Jakarta (15/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengungkapkan, tata kelola administrasi menjadi salah satu masalah terbesar di pondok pesantren.
“Saya memandang problem terbesar di pesantren yang jarang disorot pemerintah adalah kurangnya kapasitas sumberdaya manusia, dalam hal ini tenaga administrasi (admin), yang bertanggung jawab menangani masalah pengelolaan data lembaga, keuangan, dan administrasi yang berkaitan dengan EMIS (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan). Kurangnya kecakapan tenaga administrasi mengelola EMIS mengakibatkan pendataan EMIS di masing-masing lembaga pendidikan, khususnya yang non formal, tidak berjalan dengan baik,” kata Bukhori dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama di Jakarta, Rabu (14/09/2022).Continue reading
Kementerian Kesehatan membenarkan soal kelangkaan vaksin meningitis. Mereka menyebut kelangkaan vaksin meningitis terjadi lantaran masalah pasokan dari produsen yang terhambat.
Merespons hal itu, Anggota Komisi DPR RI Bukhori Yusuf angkat bicara. Bukhori mendorong Pemerintah Indonesia dapat melakukan negosiasi dengan Arab Saudi agar syarat vaksin meningitis bagi jemaah umrah dan haji dapat ditinjau kembali.Continue reading
Jakarta (13/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyampaikan belasungkawa terhadap wafatnya salah satu santri Ponpes Modern Gontor Ponorogo yang diduga wafat akibat penganiayaan oleh pengurus organisasi di pesantren tersebut.
Bukhori juga menyampaikan dukungannya kepada Ponpes Modern Gontor atas sikap tegasnya dan kesediaannya bersikap kooperatif demi penegakan hukum sehingga menjadikannya sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan santri.
“Kami merasa prihatin dan sedih mendapati kabar tersebut. Teriring doa untuk almarhum agar diterima sebagai syuhada. Kami dapat memahami bahwa peristiwa musibah ini tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga bagi pimpinan dan seluruh keluarga besar Gontor. Doa dan dukungan patut diberikan kepada keluarga serta institusi pesantren Gontor, supaya dapat melalui hari-hari yang penuh ujian ini dengan sabar, tabah dan sikap terbaik paling bijak untuk hadirkan maslahat bagi semuanya sehingga lulus ujian, dan naik ke maqam yang lebih tinggi lagi,” kata Bukhori di Jakarta, Senin (12/09/2022).Continue reading
Jakarta (08/09) — Pemerintah mengalokasikan anggaran alih subsidi untuk bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak Rp12,96 triliun dialokasikan untuk program BLT BBM bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengingatkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk lebih jeli dalam penyaluran BLT BBM. Berkaca pada penyelenggaraan program bansos selama pandemi, imbuhnya, masalah exclusion dan inclusion error menjadi salah satu permasalahan mendasar yang membuat bantuan tidak tepat sasaran.
“Isu yang sering dikeluhkan adalah soal akurasi data penerima manfaat bansos. Misalnya, ada yang berhak menerima bansos, tetapi dia tidak memperolehnya karena alasan tidak terdata. Begitupun sebaliknya, ada yang tidak berhak alias mampu, tetapi dia justru menerima bansos. Ini yang menjadi salah satu concern utama DPR terhadap Kemensos terkait pentingnya pembenahan DTKS sehingga kami pernah mengusulkan pencanangan tahun 2021 sebagai Tahun Pendataan,” kata Bukhori di Jakarta, Rabu (07/09/2022).Continue reading