Terkait Penyelenggaraan Haji, Kemenag Jangan Sendirian Negosiasi ke Saudi

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf meminta Kementerian Agama (Kemenag) meningkatkan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Pasalnya, menurut Bukhori, Pemerintah Arab Saudi secara serta-merta menetapkan harga masyair yang tidak masuk akal. Terlebih, meski harga masyair itu naik signifikan, fasilitas yang diberikan oleh pihak Saudi tidak sesuai dengan tingginya harga tersebut.

Continue reading

Sikapi Fit & Proper Test BPKH, Aleg PKS: Dewas Harus Mampu Dorong ‘High Return but Low Risk’

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengatakan, Komisi VIII DPR berharap Dewan Pengawas BPKH periode 2022-2027 dapat menjaga sustainabilitas keuangan haji.

“Salah satu problematika keuangan haji adalah soal menjaga kesinambungannya di tengah semakin melebarnya kesenjangan antara dana setoran haji (Bipih) dengan biaya riil haji. Sebagaimana diketahui, distribusi nilai manfaat (dikenal dengan istilah: subsidi) per jemaah pada penyelenggaran haji tahun 2022 saja sudah mencapai 59,5 persen dari biaya sebenarnya,” ungkap Bukhori, Selasa (30/08/2022).

Bukhori mengungkapkan, berdasarkan sumber yang ia peroleh, bila mengacu pada skenario haji saat ini, keuangan haji diperkirakan tidak lagi sustain mulai tahun 2023 (jika mengacu pada pendekatan finance) atau tahun 2026 (jika dihitung dengan pendekatan (cashflow).

“Sejak akhir tahun 2021, saya sudah menyinggung soal kekhawatiran ini sehingga saya mendorong perlu segera dilakukannya rasionalisasi biaya setoran haji. Selain itu, yang perlu diperhatikan juga adalah tentang keberanian BPKH untuk melakukan investasi langsung,” lanjutnya.

Dewan Pengawas dalam hal ini, lanjutnya, secara kewenangan memang tidak melakukan investasi, namun mereka punya kewenangan untuk mendorong dan menyetujui Badan Pelaksana BPKH untuk melakukan investasi langsung pada tempat-tempat strategis yang memiliki peluang besar memperoleh imbal hasil (return) yang tinggi namun prudent,” ucapnya.

Legislator Dapil Jateng 1 ini menekankan, anggota Dewas terpilih harus mampu mendorong reformasi investasi yang progresif terhadap Badan Pelaksana BPKH. Mereka harus memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap setiap peluang investasi yang bisa meningkatkan return, bahkan jika perlu hingga dua digit.

“Sebab return saat ini baru menyentuh angka 6,5 persen per tahun,” terangnya.

“Salah satu solusi untuk memecahkan problematika keuangan haji adalah Dewas harus mampu mendorong pengelolaan keuangan haji yang High Return but Low Risk,” ujarnya.

Sementara, menyikapi hasil dari kelima nama calon anggota Dewas yang terpilih dari sepuluh kandidat yang diusulkan oleh Presiden, Bukhori mengatakan kelima nama tersebut adalah yang terbaik. Berdasarkan hasil penilaian Komisi VIII DPR, mereka dianggap telah memenuhi kualifikasi dari aspek integritas, memahami permasalahan BPKH, serta dinilai mampu menjalankan tugas di Dewas BPKH.

“Kepada anggota Dewas terpilih, kami berharap mereka bisa menjaga dan mendorong proses pengembangan dan pengelolaan dana haji yang besar, sehingga BPKH mampu memperoleh return yang memadai untuk mengantisipasi dinamika haji yang berkembang setiap tahunnya, khususnya terkait peningkatan biaya haji. Selain itu, BPKH ke depan diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dengan Komisi VIII DPR RI,” pungkasnya.

Berdasarkan musyawarah internal Komisi VIII DPR RI, telah ditetapkan lima orang terpilih anggota Dewan Pengawas BPKH periode 2022-2027 dengan nama sebagai berikut: 1) Dr. Deni Suardini, M.M; 2) Heru Muara Sidik, M.M.; 3) Dr. M. Dawud Arif Khan; 4) Dr. Mulyadi, M.Si.; 5) Dr. Rojikin, M.Si.\

Referensi:

  1. https://fraksi.pks.id/2022/09/01/sikapi-fit-proper-test-bpkh-aleg-pks-dewas-harus-mampu-dorong-high-return-but-low-risk/

Continue reading

Sikapi Hasil Fit & Proper Test BPKH, Bukhori: Dewas Harus Mampu Mendorong BPKH Peroleh High Return but Low Risk

Komisi VIII DPR RI telah menetapkan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode tahun 2022-2027 pada Selasa (30/8/2022). Lima calon yang terpilih yakni Deni Suardini, Heru Muara Sidik, M. Dawud Arif Khan, Mulyadi, dan Rojikin.  Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan, Komisi VIII DPR RI berharap Dewan Pengawas BPKH periode 2022-2027 dapat menjaga sustainabilitas keuangan haji.

Continue reading

Anggota FPKS Beberkan Empat Kriteria DPR untuk Calon Dewas BPKH

Jakarta (31/08) — Komisi VIII DPR RI tengah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon angggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (Dewas BPKH) terhitung sejak Senin-Selasa (30-31/08).

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan, pihaknya memiliki empat kriteria khusus untuk memilih calon Dewas BPKH. Pertama, ucap Bukhori, Komisi VIII DPR menyoroti aspek integritas dari masing-masing calon Dewas BPKH terpilih.

“Integritas adalah syarat fundamental. Untuk menilainya, salah satunya dapat kita lakukan dengan mempelajari profil dan rekam jejak dari masing-masing kandidat, misalnya apakah yang bersangkutan pernah tersandung kasus hukum atau tidak. Syarat ini menjadi vital mengingat calon Dewas yang terpilih nantinya akan mengemban tanggung jawab besar mengelola dana titipan dari 5,2 juta jemaah haji senilai Rp160 triliun,” kata Bukhori, Selasa (30/08).

Continue reading

Bukhori Dorong Rasionalisasi Biaya Haji demi Jaga Sustainabilitas Keuangan Haji

Jakarta (25/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyampaikan, penyelenggaraan ibadah haji harus dilakukan secara efisien.

Jika terjadi inefisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji, kata Bukhori, maka perlu ada upaya untuk mengefektifkan biaya haji dengan langkah seefisien mungkin.

“Bahkan jika perlu, penyelenggaraan haji dengan skema Government (G) to Business (B) ditinjau kembali, ” jelas Bukhori, Rabu (24/08/2022).

Continue reading

HUT Kemerdekaan Indonesia Ke 77, Bukhori: Bangsa Kita Harus Waspada Ancaman Demoralisasi

Jakarta (17/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyatakan harapannya dalam hari kemerdekaan Indonesia yang Ke-77 tahun.

Hal itu langsung disampaikan dalam siaran langsung PKS Legislative Report setelah mengikuti sidang tahunan MPR-RI, DPR -RI DPD-RI dan Sidang Paripurna DPR-RI di Gedung Nusantara, Senayan.

“Tentunya, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sarat akan nilai religi dan moralitas, namun bangsa ini sedang dihadapkan dengan ujian besar dan fenomena yang menginginkan keluar dari jati dirinya. Maraknya pergaulan bebas, LGBT,  kriminalitas yang terjadi di kalangan bawah umur, serta bergesernya moral generasi. Tentu ini sangat memprihatinkan, dan menjadi perhatian kita semua” ucap Bukhori.

Continue reading

Bukhori Ajak Kolaborasi Pendamping Sosial guna Sukseskan Pengentasan Kemiskinan di Dapil

Semarang (10/08) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengajak pendamping sosial yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di dapil Jawa Tengah 1 untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah kemiskinan.

“Masalah kesejahteraan sosial tidak bisa dientaskan oleh satu pihak saja mengingat isu ini memiliki kompleksitas yang tinggi sehingga dibutuhkan kerja sinergis yang berkelanjutan dari berbagai pihak,” kata Bukhori dalam agenda roadshow peningkatan kapasitas pilar sosial Kemensos di dapil Jawa Tengah 1 meliputi Semarang, Kendal, dan Salatiga, Jumat-Senin (5-8/8/2022).

Anggota Komisi VIII DPR ini menekankan, Program Keluarga Harapan bukan bertujuan untuk menyantuni orang miskin, melainkan untuk memutus rantai kemiskinan agar tidak terwaris secara turun temurun. Menurutnya, cara pandang seperti itu yang perlu dipahami tidak hanya oleh pemangku kewenangan di pusat tetapi juga hingga ke pendamping sosial di akar rumput.

“Tanpa orietasi yang progresif, dikhawatirkan akan terjadi disparitas dan kebijakan yang tambal sulam. Karena itu jumlah penerima PKH yang sebanyak 10 juta KPM sejak 2014 itu mesti dinamis, dalam arti, mereka yang potensial harus segera digraduasi untuk digantikan dengan keluarga rentan yang belum masuk DTKS,” jelasnya.

Selain itu, demikian Bukhori menambahkan, persoalan DTKS tidak bisa dilepaskan dari masalah inclusion dan exclusion error yang tidak bisa diselesaikan oleh Kemensos, Dinsos, dan pendamping sosial semata. Ada peran penting DPR yang melalui fungsi pengawasan dan penganggarannya sehingga dapat memberikan dukungan memadai terhadap pemerintah dalam membereskan masalah akurasi data itu.

“Kita memahami bahwa dalam mengeksekusi program, Kementerian butuh dukungan anggaran yang memadai dimana itu merupakan kewenangan DPR. Selain itu, melalui fungsi pengawasan kami, DPR juga telah memiliki banyak temuan di lapangan yang perlu ditindaklanjuti sebagai bahan koreksi dan evaluasi. Maka, disinilah pentingnya kolaborasi,” ujarnya.

Sementara, Legislator Dapil Jawa Tengah 1 ini melanjutkan, signifikansi peran DPR bagi pendamping sosial salah satunya perihal advokasi.

“Semisal rekan-rekan pendamping sosial tidak bisa komunikasi langsung dengan pejabat di Kementerian ataupun dinas, DPR bisa menyambungkan, termasuk terkait dengan hak-hak perseorangan. Buktinya, salah satu buah dari kerja DPR adalah terkait rencana alih status tenaga honor pendamping sosial yang akan menjadi PPPK dalam waktu dekat. Perlu diketahui, kami telah lama mengusulkan ini dalam beberapa rapat kerja dengan Kemensos. Sebagai konsekuensi kami akan kawal rencana alih status ini hingga sampai di Kementerian PAN-RB,” pungkasnya.

Referensi:

1) https://fraksi.pks.id/2022/08/10/bukhori-ajak-kolaborasi-pendamping-sosial-guna-sukseskan-pengentasan-kemiskinan-di-dapil/

2) http://www.parahyangan-post.com/berita/detail/bukhori-ajak-kolaborasi-pendamping-sosial-untuk-sukseskan-agenda-pengentasan-kemiskinan-

3) https://monitor.co.id/2022/08/10/politikus-pks-ajak-pendamping-pkh-bantu-selesaikan-kemiskinan/

Aleg PKS Dukung Kemensos Usulkan Pendamping Sosial Alih Status Menjadi PPPK

Jakarta (10/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mendukung upaya Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan pendamping sosial beralih status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kepada Kementerian PAN-RB.

Hal ini disampaikan Bukhori saat menjadi narasumber dalam acara peningkatan kapasitas pilar sosial di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Senin (08/08/2022).

Continue reading

Soal Temuan Bansos yang Ditimbun, Aleg PKS: Bantuan Presiden Pernah Jadi Temuan BPK

Jakarta (01/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mendesak Kementerian Sosial menjelaskan kepada publik soal temuan beras bansos yang ditimbun di lahan kosong di Depok.

Desakan tersebut, imbuh Bukhori, dilayangkan kepada Kementerian Sosial lantaran beras bansos yang merupakan Bantuan Presiden tersebut penyalurannya dikoordinir oleh Kementerian Sosial.

“Dinas Sosial Depok sudah menyampaikan keterangan resminya bahwa mereka tidak bekerjasama dengan pihak JNE, yang diduga sebagai eksekutor penimbunan beras, untuk menyalurkan beras bansos. Sementara, berdasarkan keterangan resmi pihak JNE, mereka mengklaim penimbunan beras tersebut dilakukan atas perjanjian kerjasama kedua belah pihak, lalu pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud JNE ini adalah Kementerian Sosial? Ini yang perlu diperjelas supaya tidak menimbulkan spekulasi liar,” kata Bukhori di Jakarta, Senin (01/08).

Continue reading