Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk mencabut izin pondok pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur, buntut dihalang-halanginya polisi saat hendak menangkap tersangka pencabulan santriwati, Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42). Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf menilai Kemenag harusnya tak perlu sampai mencabut izin atau membubarkan pondok pesantren tersebut.

“Tidak harus dicabut izin dan dibubarkan,” kata Bukhori saat dihubungi, Kamis (7/7/2022).

Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengkritik Kementerian Sosial (Kemensos) lantaran mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang dimiliki oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Bukhori menilai Kemensos bersikap terlalu jauh dan tergesa-gesa mencabut izin lembaga kemanusiaan tersebut.

“Sepatutnya Kemensos tidak tiba-tiba melakukan pencabutan izin sebelum terbitnya hasil pemeriksaan yang memadai oleh Inspektorat Jenderal,” kata Bukhori, Jumat (8/7/2022).

Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf angkat bicara soal polemik jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci. Syarikat Penyelenggara Umrah dan Haji memperkirakan lebih dari 4.000 jemaah haji furoda tidak bisa berangkat ke Arab Saudi akibat persoalan visa.

Politisi PKS ini mengaku kecewa dengan ulah PIHK yang menarik pungutan dari jemaah haji furoda sebelum ada kepastian penerbitan visa mujamalah dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia.

“Visa mujamalah untuk haji furoda sebenarnya sangat spekulatif sejak dari sumbernya, sehingga tindakan PIHK yang memungut biaya dari jemaah haji furoda sebelum ada kepastian berangkat patut disesalkan. Semestinya mereka tidak boleh menjanjikan apalagi sampai menarik biaya sepeserpun dari jemaah sampai visa itu terbit,” ucap Bukhori di Arab Saudi, Rabu (6/7/2022).

Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyayangkan pelayanan terhadap jemaah haji yang belum memuaskan. Kekecewaan itu muncul lantaran pihaknya mendapati kualitas dari pelayanan yang disediakan oleh otoritas Arab Saudi kepada jemaah haji Indonesia dinilai tidak sebanding dengan besarnya biaya yang telah dibayarkan.

Legislator Dapil Jateng 1 ini misalnya menyoroti layanan katering yang disediakan untuk jemaah. Selain harga per porsinya yang dinilai terlampau mahal, kualitas dari makanan tersebut juga mengkhawatirkan.

“Meskipun frekuensi makan untuk setiap jemaah telah ditambah menjadi tiga kali sehari, namun sangat disayangkan komponen konsumsi ini masih menyisakan masalah. Misalnya, harga seporsi makanan dengan menu lauk sederhana yang terdiri dari nasi ditambah dua jenis lauk justru dibanderol dengan harga 18 SAR (setara dengan sekitar Rp 72 ribu) sehingga kami nilai harga tersebut terlalu mahal,” ucap Bukhori di Arab Saudi, Selasa (5/7/2022).

Continue reading→