Jakarta (31/12) — Memasuki akhir tahun 2021, Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah sepanjang tahun 2021. Bukhori menyoroti beberapa janji Presiden Jokowi yang dinilai masih jauh dari realisasi selama dua periode kepemimpinan.

Pertama, Anggota Komisi VIII DPR RI itu menagih janji Presiden terkait susunan kabinet yang ramping saat pilpres 2014 lalu. Bukhori lantas menyandingkan janji tersebut dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial dimana dalam Perpres tersebut mengatur soal jabatan Wakil Menteri Sosial.

Anggota DPR yang bermitra dengan Kementerian Sosial itu mengatakan, selain membuat postur kabinet semakin gemuk, posisi wakil menteri dinilai belum mendesak. Apalagi, dalam keterangannya belum lama ini, Menteri Sosial Risma mengaku posisi wakil menteri di instansinya bukan atas dasar keinginannya, melainkan atas kewenangan Presiden.

“Bu Risma sudah cukup responsif dan menguasai setiap persoalan di Kementerian Sosial. Di sisi lain, kewenangan wakil menteri juga terbatas karena tidak mungkin dapat mengambil keputusan strategis bersama DPR. Kemudian dari segi koordinasi dan operasional, kinerja menteri sebenarnya telah terbantu dengan adanya sekjen, dirjen, maupun stafsus. Walhasil, posisi wamen ini patut dipersoalkan, karena selain akan berdampak pada pemborosan anggaran di saat kondisi APBN sedang kritis, adanya posisi itu semakin menunjukan Presiden Jokowi yang semakin menjauhkan perbuatannya dari apa yang pernah dijanjikan pada 2014 lalu, yaitu membentuk susunan kabinet yang ramping,” jelas Bukhori di Jakarta, Kamis (30/12/21).

Kedua, politikus PKS itu menyoroti lemahnya komitmen Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi. Bukhori menyebut dicopotnya dua menteri Kabinet Indonesia Maju lantaran tersandung kasus korupsi sepanjang tahun 2021 sebagai pukulan telak bagi janji antikorupsi yang pernah diucapkan saat perhelatan pilpres 2019 lalu. Menurutnya, perbuatan keji yang melibatkan dua anak buah Presiden itu sebagai pengkhianatan terhadap janji politik, bahkan kepercayaan rakyat.Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyoroti dugaan adanya mafia karantina yang terjadi di bandara bagi warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi pelaku perjalanan internasional. Hal ini disebabkan dengan penentuan hotel tertentu yang dilakukan oleh petugas ketika pelaku perjalanan tiba di bandara.

Bukhori pun mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi dan investigasi terhadap kasus tersebut. Ia mendesak agar adanya transparansi, sehingga kebijakan isolasi terpusat (isoter) atau karantina di hotel sebaiknya tidak diperuntukkan di hotel tertentu, tetapi semua hotel yang memenuhi syarat dengan segala peringkatnya.

“Jangan hanya hotel dengan peringkat tertentu saja, misalnya hotel bintang tertentu, saya kira tidak perlu karena yang diperlukan bukan bintangnya tapi yang diperlukan adanya isolasi sesuai dengan kantong masing-masing. Orang bisa memilih, jangan seperti ada suatu pemaksaan,” tukasnya, Kamis (16/12/2021).Continue reading→

Jakarta (17/12) — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf membeberkan tiga tantangan besar BPKH untuk mewujudkan pengelolaan dana haji yang berkesinambungan.

Hal ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Rabu (15/12/21).

Bukhori mengungkapkan tantangan pertama adalah rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Bipih merupakan biaya langsung yang disetorkan oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji dan merupakan komponen dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Nilai Bipih kurang lebih 50-51 persen dari BPIH. Misalnya, apabila ibadah haji jadi diselenggarakan pada tahun 2020, maka jemaah haji hanya akan dipungut biaya sekitar Rp35-39 Juta. Padahal biaya riilnya adalah Rp69-71 Juta, artinya ada kekurangan hampir 50 persen,” papar Bukhori memulai penjelasannya.

Anggota Komisi Agama DPR ini melanjutkan, angka 50 persen tersebut dengan asumsi penyelenggaraan haji dilaksanakan dalam situasi normal dimana jemaah haji yang mendaftar dan berangkat tidak terdampak serius akibat pandemi.Continue reading→

Jakarta (10/12) — Fraksi PKS DPR RI menolak Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai usul inisiatif DPR. Anggota Badan Legislasi Fraksi PKS Bukhori Yusuf menilai RUU tersebut masih mengusung paradigma Sexual Consent (persetujuan seksual).

Dalam penjelasannya, Bukhori menyebut walaupun RUU TPKS telah menyisipkan frasa iman dan takwa serta akhlak mulia dalam asasnya dan juga telah menambahkan klausul dalam poin ‘Menimbang’ bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan norma agama dan norma budaya, namun pihaknya tetap memandang di dalam seluruh rangkaian RUU TPKS sejatinya masih mengusung paradigma Sexual Consent.

“Fraksi PKS mengapresiasi pimpinan dan anggota panja yang telah mengakomodir beberapa usulan kami terkait materi muatan RUU TPKS. Kendati demikian, kami tetap menyayangkan bahwa usulan kami agar ditambahkan rumusan pasal baru yang berbunyi: ‘Ketentuan Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 harus sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, norma agama, dan budaya bangsa’ tidak diakomodasi,” papar Bukhori di Jakarta, Kamis (09/12/2021)Continue reading→

Jakarta (06/12) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyampaikan catatan Fraksi PKS dalam rapat kerja Badan Legislasi dengan pemerintah dan DPD RI terkait prolegnas prioritas tahun 2022 pada Senin, (06/12).

Mewakili Fraksi PKS, ada setidaknya 3 catatan yang disampaikan oleh Bukhori dalam kesempatan tersebut, pertama tentang keputusan MK terkait UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“UU cipta kerja ini memang membawa niat baik, namun karena pembahasannya dalam waktu yang singkat dan padat sehingga terkesan mengesampingkan hal-hal lain yang tidak dapat dipenuhi. Proses pembentukan produk undang-undang harus dilakukan berdasarkan asas penyusunan UU yang memperhatikan, mendengarkan dan berpihak pada rakyat.” Ujar Anggota Komisi VIII menegaskan bahwa asas pembentukan UU bukan hanya sekedar formalitas.

Kedua, Bukhori menyampaikan bahwa saat ini Indensia masih dalam kondisi prihatin di tengah pandemic Covid-19. Terlebih lagi munculnya isu varian baru, Omicron, yang semakin mengkhawatirkan.Continue reading→