Jakarta (28/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengkritik keras rencana pemerintah memberlakukan syarat wajib tes PCR bagi semua moda transportasi jelang libur natal dan tahun baru.

Bukhori juga mempertanyakan sikap Presiden Jokowi dalam merespons tuntutan publik. Sebab, alih-alih mendengar aspirasi publik untuk menghapus syarat wajib tes PCR, Presiden justru memberi arahan untuk menurunkan tarif tes PCR menjadi Rp 300 ribu.

“Jika pertimbangan pemerintah murni demi kesehatan dan mitigasi risiko gelombang ketiga, maka tentunya bukan tes usap PCR yang menjadi syarat mutlak untuk perjalanan, melainkan cukup rapid test antigen. Sebab, tujuan dari tes PCR adalah untuk tes konfirmasi Covid-19, sedangkan rapid test antigen adalah untuk screening,” ucapnya di Jakarta, Rabu (27/10/2021)

Demi menjawab tuntutan publik, Anggota Komisi Kebencanaan ini melanjutkan, Pemerintah tidak cukup sekadar menetapkan batas harga tertinggi tanpa intervensi langsung melalui kebijakan subsidi.

Faktanya, potensi pembengkakan biaya sangat potensial terjadi di pasar kendati pemerintah sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Sampai saat ini pemerintah belum transparan soal komponen biaya tes PCR yang perlu diketahui publik. Apakah dengan tarif Rp 300 ribu sudah mencakup segala komponen pembiayaan seperti jasa pengambilan sampel, alat tes, hingga alat pelindung diri (APD) bagi nakes terkait? Sebab, biaya lain-lain inilah yang berpotensi disiasati pelaku bisnis agar tetap meraup untung tinggi sehingga menyimpang dari ketentuan pemerintah.”Continue reading→

Jakarta (25/10) — Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyebut capaian vaksinasi menjadi catatan yang menonjol di bidang kesehatan selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf. Merespons hal ini, Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf angkat bicara.

Bukhori mengingatkan pemerintah agar tidak jemawa. Dirinya mengatakan itu sudah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk membereskan masalah kesehatan akibat kelalaiannya di awal merespons risiko wabah di Tanah Air.

Anggota Komisi Kebencanaan DPR ini melanjutkan Indonesia belum sepenuhnya aman dan terbebas dari virus Covid-19, maka terlalu dini apabila pemerintah mengklaim pihaknya berhasil tangani pandemi.

“Jangan menepuk dada terlalu dini. Itu memang sudah kewajiban pemerintah menyelesaikan masalah akibat gagap di awal, sehingga tidak perlu ada glorifikasi,” kritiknya.

Melansir Worldometers per 24 Oktober 2021, total kasus di Indonesia sejak awal pandemi telah mencapai 4,2 juta kasus. Angka ini menempatkan Indonesia bertengger di urutan ke-14 dunia sebagai negara dengan kasus Covid-19 tertinggi.

Selain itu, angka kematian di Indonesia akibat virus Covid-19 menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni mencapai 143.176 kematian.Continue reading→

Jakarta (18/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai komik Superman biseksual, yakni dengan melarang peredarannya di Indonesia.

Desakan itu dilayangkan Bukhori lantaran komik tersebut diduga memuat konten yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

“Negara Indonesia berpedoman pada Pancasila sehingga masyarakatnya menjunjung tinggi nilai ketuhanan, moral, adab, budaya, dan etika. Sehingga, segala hal yang menyimpang dari nilai tersebut, seperti muatan atau kampanye biseksual misalnya, sangat jelas bertentangan dengan Pancasila. Karena itu, kami mendesak pemerintah mencegah komik ini beredar luas di tengah masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak,” tegas Bukhori di Jakarta, Minggu (17/10/2021)Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengecam aksi brutalitas salah seorang oknum polisi yang membanting seorang demonstran dalam pengamanan unjuk rasa di Kabupaten Tangerang, Banten. Ia menilai tindakan tersebut berlebihan dan tidak berperikemanusiaan.

“Dari video amatir yang telah beredar luas bisa kita saksikan, apa yang dilakukan salah seorang oknum aparat dengan menyeret dan membanting pendemo, apapun alasannya itu, adalah sebuah pelanggaran hukum,” tegas Bukhori, Kamis (14/10/2021).

Dijelaskannya, sedikitnya ada dua pelanggaran berat yang dilakukan oleh oknum aparat tersebut. Pertama, pelanggaran terhadap instruksi Kapolri untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini tertuang dalam Telegram Kapolri dengan nomor STR/862/IX/PAM.3/2021 tertanggal 15 September 2021. Kedua, pelanggaran hukum atas tindak kekerasan.Continue reading→