Anggota Komisi VIII DPR RI Bidang Sosial dan Agama, Bukhori Yusuf menilai perlu ada keutamaan santunan bagi anak yatim-piatu, terutama anak dari tenaga kesehatan (nakes) yang gugur akibat COVID-19. Mengingat nakes merupakan garda terdepan dalam penanganan pandemi.

“Saya mengusulkan anak yatim-piatu yang berasal dari nakes yang wafat patut memperoleh prioritas,” kata Bukhori, Kamis (28/8/2021).

Kementerian Sosial menyebut per 20 Juli 2021 terdapat 11.045 anak yatim-piatu setelah orang tua mereka meninggal dunia akibat COVID. Menurut Politikus PKS tersebut, tenaga kesehatan yang gugur sepatutnya memperoleh penghargaan dari pemerintah, salah satunya dengan memuliakan anak-anak yang mereka. Ia juga mendorong agar Kementerian Sosial untuk segera merampungkan pendataan dengan meminimalisir kesalahan pada pekan depan.

“Saya setuju dengan adanya anggaran khusus, yang tidak membebani anggaran bansos demi membantu anak-anak kita ini,” katanya.

Sedangkan jumlah tenaga kesehatan meninggal mencapai 1.967 per 26 Agustus 2021. Sebagian besar nakes itu adalah dokter. Merespons nasib anak-anak itu, Mensos Tri Rismaharini mengaku tengah menyusun kebijakan. Ia memprediksi terdapat 4 juta anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang akan mendapat bantuan.

“Kami sedang susun ini datanya, meminta data dari pemda dan memasukkan data di lembaga kesejahteraan sosial,” ujar Risma.

Menurut prediksi dari KawalMasaDepan, sebuah gerakan inisiatif masyarakat sipil yang fokus galang donasi untuk santunan dan biaya pendidikan anak yatim piatu, setidaknya mencatat estimasi jumlah anak yang kehilangan orang tua karena pandemi mencapai 50.000 anak se-Indonesia. Angka tersebut bukan data resmi dari Pemerintah.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sendiri mengakui bahwa hingga saat ini belum ada data pasti jumlah anak yatim piatu akibat Covid-19 di Indonesia. Komisioner KPAI Retno Listyarti juga bingung, mengapa hingga saat ini Pemerintah tak juga memiliki data itu.

referensi: 

https://tirto.id/anggota-komisi-viii-sebut-anak-yatim-piatu-nakes-perlu-diutamakan-giYt?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Share

Jakarta (20/08) — Perubahan kelima atau amandemen Undang-undang 1945 menjadi isu panas di tengah publik belakangan ini selepas Ketua MPR Bambang Soesatyo, atau akrab disapa Bamsoet, menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jumat (13/08/2021) silam.

Saat itu, Bamsoet mengaku bahwa Presiden Jokowi setuju ihwal rencana MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain.

Merespons hal itu, Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf angkat bicara. Bukhori mempertanyakan urgensi amandemen UUD 1945 yang digulirkan di tengah kondisi krisis kesehatan masyarakat yang belum menunjukan pemulihan.

Sebab dirinya menganggap belum ada urgensi untuk mengamandemen konstitusi untuk menghidupkan kembali GBHN, atau sekarang diistilahkan dengan sebutan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).Continue reading→

Jakarta (17/08) — Pasca menuai kritik yang meluas dari berbagai kalangan, BPIP akhirnya mengganti tema lomba penulisan artikel ‘Hormat Bendera Menurut Hukum Islam’ dan ‘Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam’. Merespons hal itu, anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf kembali angkat bicara.

“BPIP seperti dijalankan secara ugal-ugalan. Sikap tidak konsisten BPIP semakin menunjukan cara berpikir dan sikap orang-orang di lembaga ini yang tidak dewasa alias kekanak-kanakan,” kritiknya.

Sebelumnya, Bukhori mengkritik BPIP supaya melakukan koreksi diri setelah banyak menuai kontroversi sejak awal pembentukan lembaga ini. Dirinya menilai BPIP harus membenahi cara pandangnya dalam melihat diskursus Islam dan Kebangsaan agar berhenti melukai perasaan umat Islam di waktu mendatang akibat cara pandang yang antagonistik.Continue reading→

Jakarta (15/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf berharap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menempatkan diri secara tepat dan proporsional pasca polemik yang ditimbulkan belakangan ini.

Bukhori menilai BPIP seharusnya memiliki kesadaran untuk mengoreksi diri setelah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas melontarkan kritik pedas agar BPIP dibubarkan.

“BPIP harus segera berbenah supaya tidak salah memandang umat Islam dalam peran berbangsa dan bernegaranya. Tidak sedikit masyarakat yang kecewa terhadap adanya lomba itu” ujar Bukhori.Continue reading→

Jakarta (07/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf melontarkan kritik terhadap Menteri Sosial Risma terkait rencana penghapusan program E-Warong dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Kementerian Sosial yang turut mengundang Komisi VIII DPR RI, Rabu dan Jumat (04 dan 06/08/2021).

Politisi PKS ini merasa keberatan lantaran rencana penghapusan program E-Warong dinilai tidak akan menyelesaikan akar masalah dari penyaluran bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Selain itu, pihaknya juga menganggap pembubaran E-Warong akan berimplikasi negatif pada kegiatan pemberdayaan ekonomi kelompok rumah tangga, utamanya di lapisan menengah ke bawah.

“Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019, tepatnya dalam Pasal 2 No. (2) huruf e disebutkan, salah satu manfaat dari BPNT adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan,” ungkapnya.Continue reading→

Jakarta (06/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menghadiri undangan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) secara daring yang mengangkat tema ‘Peningkatan Sistem Aplikasi Penyaluran Bantuan Sosial’.

Agenda tersebut juga membahas sejumlah isu berkaitan dengan program Kemensos selama PPKM dan turut mengundang segenap Anggota Komisi VIII DPR RI Rabu, (04/08/2021).

Dalam agenda yang dipimpin langsung oleh Menteri Sosial Risma itu, Bukhori menyampaikan secara langsung aspirasi maupun keluhan sejumlah warga yang terdampak akibat perpanjangan PPKM.

Politisi PKS ini mempertanyakan keberpihakan Mensos Risma terhadap warga rentan dan miskin yang terdampak PPKM. Pasalnya, program Kemensos yang diharapkan menjadi solusi untuk meringankan beban warga, manfaatnya belum mampu dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat terdampak lantaran beberapa program masih menyimpan masalah dalam pengelolaan dan distribusinya.Continue reading→