Monthly Archives: May 2021

Rapat dengan Menag, Anggota FPKS: Anggaran Pendidikan Agama Harus Terpenuhi Haknya!

Posted on by

Jakarta (02/06) — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyoroti sejumlah isu krusial belakangan ini yang menjadi domain Kementerian Agama. Pasalnya, sejumlah temuan penting dan laporan telah Bukhori peroleh sepanjang melakukan proses advokasi di tengah masyarakat.

Pertama, politisi PKS ini menyoroti masalah perangkat mesin di Unit Percetakan Quran (UPQ) milik Kementerian Agama di Ciawi Bogor. Bukhori menyayangkan sejumlah mesin pencetak Quran di sana yang sudah dalam kondisi rusak. Tidak hanya itu, beberapa unit mesin juga masih berstatus sewa. Alhasil, keterbatasan fasilitas ini membuat kerja produksi tidak maksimal dalam mencetak Quran.

“Kebutuhan Quran kita bisa mencapai 4-5 juta eksemplar per tahun, sementara dengan kapasitas UPQ saat ini hanya mampu mencetak sekitar 1 juta eksemplar. Ini terlalu jauh ketimpangannya, sehingga saya meminta Menteri Agama supaya memberikan perhatian serius atas isu ini. Sebab kebutuhan Quran adalah kebutuhan ibadah yang mendasar,” terangnya di hadapan Menteri Agama saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (31/05/2021).Continue reading→

Arab Saudi Masih Belum Izinkan Haji bagi Indonesia, Aleg PKS Desak Pemerintah Kerja Ekstra

Posted on by

Jakarta (30/05) — Anggota Komisi Agama DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menanggapi kabar 11 negara yang diberikan akses masuk Arab Saudi di luar Indonesia.

Dengan keputusan Pemerintah Arab Saudi tersebut, Bukhori mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera melihat situasi ini secara serius.

“Dinamika terbaru menuntut pemerintah Indonesia supaya lebih sungguh-sungguh dalam mengambil sejumlah langkah strategis terkait persiapan haji,” ungkapnya.

Di sisi lain, politisi PKS ini menyayangkan keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang tidak memasukan Indonesia dalam daftar negara yang diberikan akses masuk oleh Kerajaan.Continue reading→

Anggota FPKS Dukung Gelar Pahlawan Nasional untuk Tokoh Semarang Sholeh Darat

Posted on by

Semarang (27/05) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyambut positif inisiasi sejumlah pihak yang mengusulkan supaya Muhammad Shalih Ibn Umar As-Samarani atau lebih akrab dengan sapaan Kiyai Sholeh Darat Semarang, memperoleh gelar pahlawan nasional.

Bukhori menyatakan dukungannya terhadap usulan penganugerahan gelar tersebut.

“Saya menilai Mbah Sholeh Darat sebagai salah satu aktor kunci yang mendorong perkembangan Islam dan kesadaran nasional di Nusantara. Sebagaimana diketahui, dari tangan dinginnya dalam mendidik para santri, ia berhasil mencetak sejumlah tokoh ulama terkemuka karena kedalaman ilmu dan kecintaannya pada agama dan bangsa. Sebut saja diantaranya Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari (pendiri NU) dan K.H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah),” paparnya.Continue reading→

PKS Minta Kebocoran 279 Juta Data Penduduk Indonesia Diusut

Posted on by

JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf angkat bicara menanggapi kabar 279 juta data penduduk Indonesia yang diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forum. Bukhori meminta kepolisian mengusut tuntas pihak yang sengaja membocorkan dan memperjualbelikan data pribadi tersebut.

Pasalnya, kejadian tersebut berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan dari aspek materil maupun imateril. “Dari segi materil, bisa kita cermati bahwa banyak terjadi penyalahgunaan data untuk transaksi fiktif, misalnya pinjaman online yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang datanya dicuri. Tidak hanya itu, dari segi imateril, sangat jelas bahwa kebocoran data ini membuat kita was-was,” ujarnya, Jumat (21/5/2021). 

Continue reading→

Legislator PKS: Penguatan BNPB adalah Pemenuhan Amanat Undang-undang

Posted on by

Jakarta (20/05) — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menghadiri webinar yang diselenggarakan Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) sebagai pembicara kunci, Rabu (19/05/2021).

Diawal diskusi, Bukhori memaparkan riwayat pembahasan RUU Penanggulangan Bencana (PB) yang telah dimulai sejak periode 2014-2019.

Bukhori mengungkapkan, RUU ini semestinya menjadi RUU Carry Over karena pembahasannya telah dimulai sejak lama.

“Namun karena tidak ada kesempatan, akhirnya pembahasan RUU itu terpaksa dimulai dari awal. Belakangan, RUU ini telah melalui harmonisasi dan ditetapkan sebagai RUU usulan DPR,” jelas Bukhori.Continue reading→

Politisi PKS Minta Program Kementerian PPPA Fokus pada Persoalan Keluarga

Posted on by

Jakarta (19/05) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mendorong sejumlah program di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada Tahun Anggaran 2021 agar fokus pada persoalan keluarga.

Sebab, katanya, dari enam isu aktual yang terkait dengan perlindungan perempuan dan pemberdayaan anak, semuanya bermuara pada perbaikan dan pengokohan peran keluarga.

“Enam isu itu adalah isu penting dan mendasar. Tapi, fokusnya di satu sebenarnya, yakni pada persoalan keluarga. Jadi kementerian ini sebenarnya akan lebih berdampak kinerjanya bila fokus pada penguatan keluarga dalam konteks program,” jelas Bukhori dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPPA terkait penyesuaian anggaran kebijakan APBN Tahun 2021 dan isu-isu aktual serta solusinya, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/05/2021).Continue reading→

Politisi PKS Bersikeras Pertahankan Nomenklatur BNPB dalam RUU Penanggulangan Bencana

Posted on by

Jakarta (18/05) — Anggota Komisi Penanggulangan Bencana DPR RI Bukhori Yusuf melayangkan kritik tajam kepada Menteri Sosial Risma selaku perwakilan panitia kerja (panja) pemerintah dalam pembahasan RUU Penanggulangan Bencana.

Bukhori menyoroti keputusan menghapus nomenklatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) pemerintah yang dinilai kontraproduktif dengan tujuan untuk memperkuat lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

“Berdasarkan fakta bahwa Indonesia adalah wilayah dengan rawan bencana, maka kami berkepentingan untuk melakukan usaha mitigasi bencana melalui penguatan lembaga BNPB. Mirisnya, alih-alih memperkuat lembaga BNPB eksisting, sikap pemerintah sebaliknya bertolak belakang dengan DPR. Salah satu contohnya, yakni dengan menghilangkan nomenklatur BNPB dalam DIM mereka,” terangnya selepas Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial, Senin (17/05/2021).Continue reading→

Kritik Pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan KPK Seputar Lepas Jilbab, Aleg PKS: Melanggar HAM!

Posted on by

Jakarta (11/05) — Kontroversi tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK menuai banyak kritik. Kali ini datang dari Anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf.

Sebelumnya, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Giri Suprapdiono mengonfirmasi adanya pertanyaan janggal yang dialamatkan kepada salah satu pegawai muslimah. Salah satunya pertanyaan terkait kesediaan untuk melepas jilbab. Di samping itu, juga terdapat sejumlah pertanyaan aneh lainnya seputar qunut, nikah beda agama, hingga keislaman seseorang.

Anggota yang pernah duduk di Komisi Hukum ini mengatakan, pelaksanaan asesmen TWK abai terhadap ketentuan yang telah diatur oleh konstitusi, khususnya yang mengatur perlindungan terhadap kebebasan warga negara dalam menjalankan praktik agama dan keyakinannya.Continue reading→

Arab Saudi Gelar Ibadah Haji, DPR Minta Pemerintah Pastikan Izin untuk Indonesia

Posted on by

JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menilai, pemerintah perlu mendesak Pemerintah Arab Saudi agar dapat memastikan bahwa calon jamaah haji Indonesia mendapat izin dan kuota yg memadai. Hal ini seiring dibukanya pelaksanaan haji 2021 terbatas oleh Saudi.

Meski pihaknya menyambut pelaksanaan haji 2021 oleh Arab Saudi, namun Pemerintah Indonesia dinilai perlu memastikan kuota haji Indonesia. Sebab, kata dia, kuota haji merupakan hal yang ditunggu-tunggu jamaah Indonesia sejak dua tahun lalu.

“Kami menyambut baik atas pengumuman tentang pelaksanaan haji 1442, karena itu saya mendesak pemerintah  segera memastikan bahwa calon jamaah indonesia mendapat izin dan kuota memadai,” kata Bukhori saat dihubungi Senin (10/5).

Di sisi lain dia mengingatkan, Indonesia juga perlu mengutamakan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi seperti sekarang. Apabila Indonesia diperkenankan untuk mengirimkan jamaah hajinya ke Tanah Suci, kata dia, secara otomatis pembatasan usia jamaah yang layak berangkat pun sudah tertuang dalam butir-butir protokol kesehatan haji di masa Covid-19.

referensi: 1. https://www.indozone.id/news/Z8sPOaz/arab-saudi-gelar-ibadah-haji-dpr-minta-pemerintah-pastikan-izin-untuk-indonesia

2. https://www.republika.co.id/berita/qsvxvv366/umat-rindu-pemerintah-dinilai-perlu-desak-saudi-soal-haji

3. https://www.republika.co.id/berita/qsvzfv430/pemerintah-diimbau-pastikan-calon-jamaah-haji-ri-berangkat

4. https://www.suara.com/news/2021/05/11/130805/soal-kuota-haji-2021-dpr-desak-pemerintah-aktif-lobi-arab-saudi

5. https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/10/arab-saudi-bolehkan-ibadah-haji-2021-pemerintah-didesak-segera-pastikan-izin-dan-kuota-jemaah

6. https://www.suara.com/news/2021/05/10/150919/arab-saudi-bakal-buka-ibadah-haji-2021-dpr-pemerintah-harus-pastikan-izin

7. https://www.law-justice.co/artikel/108464/saudi-buka-ibadah-haji-2021-pks-desak-pemerintah-pastikan-dapat-quota/

8. https://www.youtube.com/watch?v=9Ex-gFL08Ww

Bantu Perjuangan Rakyat Palestina, Aleg PKS Serukan Umat Islam Amalkan Qunut Nazilah

Posted on by

Jakarta (10/05) — Anggota Komisi Agama DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mengutuk tindakan agresi Israel terhadap terhadap warga Palestina di Masjid Al-Aqsa.

Bukhori menyerukan umat muslim Indonesia untuk memaksimalkan doa selama bulan Ramadhan, salah satunya dengan menyertakan doa Qunut Nazilah dalam ibadah salat mereka.

“Mencermati perkembangan terbaru di Palestina, saya mendorong umat muslim Indonesia untuk membaca Qunut Nazilah dalam salat fadhu, misalnya dalam salat subuh dan salat witir selama ramadhan. Sebab doa adalah senjata orang mukmin. Dan untuk saat ini, hal itu adalah salah satu pilihan rasional yang bisa dilakukan untuk membantu kaum muslimin di sana,” ungkap anggota DPR yang pernah menjabat sebagai Ketua IPNU Jepara ini.

Continue reading→