Anggota Komisi Sosial DPR RI Bukhori Yusuf menyambut positif sinyal Menko PMK Muhadjir Effendy terkait peluang program BST untuk diperpanjang. Menurutnya, ini menjadi isyarat bagi Menteri Sosial Risma untuk segera meninjau kembali keputusan menghentikan program BST pada bulan April ini. Bahkan sebelumnya, Kementerian Keuangan juga mengaku belum memperoleh usulan perpanjangan program BST dari Kementerian Sosial.

Bukhori menilai, Menko PMK Muhajir Effendy perlu menegur Menteri Sosial karena bertindak overlapping. Pasalnya, politisi PKS ini menduga Menteri Sosial abai melakukan konsultasi lebih dulu dengan Menko PMK maupun Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan sepihak menghentikan program BST.Continue reading→

Beredar di masyarakat draf naskah Kamus Sejarah Indonesia yang menghilangkan Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam daftar tokoh yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tak pelak hal ini menjadi polemik karena menuai protes dari banyak kalangan khususnya warga Nahdiyin. Terbaru, pemerintah melalui Kemendikbud akhirnya memberikan klarifikasi bahwa draf naskah softcopy yang disusun sejak 2017 itu adalah buku yang tidak pernah diterbitkan secara resmi oleh Kemendikbud.

Merespons hal itu, Anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf angkat bicara. Bukhori menyesalkan sikap gegabah tim penyusun yang mengabaikan kaidah historiografi Indonesia yang objektif. Menurutnya, kiprah ulama maupun tokoh Islam lainnya berhak memperoleh kedudukan yang proporsional dalam narasi sejarah bangsa. Pasalnya, eksistensi mereka, secara autentik, telah mewariskan sumbangsih signifikan bagi usaha pendirian republik.Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyesalkan keputusan Menteri Sosial yang tidak memperpanjang Bantuan Sosial Tunai (BST) yang akan berakhir pada April 2021. Ia menilai, keputusan tersebut tidak masuk akal.

Sebelumnya, Direktur Anggaran Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan saat dihubungi Tempo, Minggu 11 April 2021, mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menerima usulan apapun dari Menteri Sosial untuk kebutuhan anggaran perpanjangan program ini. Padahal, masih menurutnya, Kemenkeu bisa saja menyesuaikan anggaran untuk perpanjangan program BST ini sepanjang ada usulan.

“Mensos tidak bisa memutuskan sepihak tanpa melalui konsultasi bersama kami lebih dahulu di Komisi VIII DPR. Jika alasannya karena tidak ada anggaran, saya pikir tidak masuk akal mengingat pemerintah justru menaikan alokasi anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021,” ungkapnya.Continue reading→

Anggota MPR Fraksi Partai Keadian Sejahtera (F-PKS) KH Bukhori Yusuf mengatakan bahwa menjaga toleransi di bulan suci Ramadhan sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat satu dimana memposisikan agama sebagai satu dasar di dalam berbangsa dan bernegara yang tidak perlu dipertentangkan lagi.

“Pada ayat keduanya juga sangat jelas, memberikan keberpihakan dan jaminan tentang melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan,” terang Bukhori berbicara secara virtual dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk “Menjaga Toleransi di Bulan Suci Ramadhan” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/4/2021).Continue reading→