Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KOMNAS Perempuan, Senin (29/3/2021). Agenda tersebut dilaksanakan oleh Baleg DPR RI dalam rangka mendengar masukan dari KOMNAS Perempuan terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021.

Dalam kesempatan itu, KOMNAS Perempuan turut memberikan Naskah Akademik (NA) dan RUU PKS, yang dalam klaimnya, disusun oleh Jaringan Masyarakat Sipil dan KOMNAS Perempuan kepada para anggota Baleg yang hadir secara fisik. Tak ayal, kejanggalan ini mengundang respons dari Anggota Baleg Fraksi PKS, Bukhori Yusuf.

Bukhori mengingatkan supaya Baleg DPR RI tidak kecolongan atas kewenangannya dalam merancang RUU ini. Pasalnya, usulan RUU tersebut berasal dari Baleg DPR RI dimana, secara formil, sudah semestinya NA dan RUU tersebut menjadi domain Baleg DPR RI.

“Jangan diserahkan semuanya pada orang lain. Kredibilitas DPR bisa hilang, ada marwah Baleg dalam mendesain RUU ini,” tukasnya.Continue reading→

Anggota Komisi Agama DPR RI, Bukhori Yusuf, menyampaikan keprihatinan terkait perstiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Ia meminta kepada setiap pihak untuk tidak mengaitkan insiden teror bom ini dengan agama manapun.

“Saya mengutuk setiap pihak yang terlibat dalam aksi ini. Saya tegaskan, teror ini tidak ada hubungannya dengan ajaran agama tertentu, terutama Islam. Terorisme adalah musuh semua agama,”

Anggota Baleg ini menyerukan kepada setiap pihak untuk tidak menaruh syak wasangka pada umat agama lain supaya tidak memperkeruh suasana dan tidak terjebak dalam rencana picik pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang berada di balik insiden ini.

Pasalnya, politisi PKS ini mencurigai teror bom ini sebagai bagian dari agenda setting untuk merusak kerukunan antar umat beragama yang sudah dibangun selama ini. Ia menduga ada motif lain dari serangan bom ini, yakni untuk menciptakan citra negatif bagi agama maupun pemeluk agama tertentu.Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengkritik Surat Edaran KPI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Siaran pada Bulan Ramadan. Ia menyoroti poin 6 Ketentuan Pelaksanaan huruf (d) seperti dikutip dari SE KPI Nomor 2 Tahun 2021;

“Mengutamakan penggunaan dai/pendakwah kompeten, kredibel, tidak terkait organisasi terlarang sebagaimana telah dinyatakan hukum di Indonesia, dan sesuai dengan standar MUI, serta dalam penyampaian materinya senantiasa menjunjung nilai-nilai Pancasila”

Ketua DPP PKS ini menganggap KPI telah melampaui kewenangannya sebagai lembaga negara yang independen sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Alhasil, ia memperingatkan lembaga ini untuk menempatkan fungsinya sesuai proporsi yang semestinya.

“KPI tidak boleh terkooptasi oleh kepentingan politik kekuasaan. Kewenangan KPI berada pada wilayah etis, bukan pada wilayah politis. Jadi, jangan offside!” tegasnya.Continue reading→

MUI membolehkan penggunaan vaksin buatan Astra Zeneca yang mengandung babi karena alasan kedaruratan.

Merespons hal itu, Anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf angkat bicara. Bukhori meminta pemerintah untuk, secara tegas, lebih cermat memilih vaksin dengan mengutamakan pertimbangan aspek kehalalan disamping aspek efikasi.

“Kami meminta kepastian kehalalan dari pemerintah untuk vaksin lain yang akan disuntikan ke masyarakat,” ungkapnya.

Sebab itu, Anggota Komisi VIII ini mendesak MUI dan BPJPH ke depan untuk mengambil peran lebih pro aktif dalam mengontrol kepastian kehalalan semua vaksin yang telah ditetapkan pemerintah.Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, mendesak Kementerian Agama untuk segera mengusulkan penambahan kuota bagi rekrutmen formasi guru agama PPPK. Menurutnya, kuota yang diperoleh Kemenag sebanyak 9.464 dinilai tidak sepadan dengan jumlah guru agama honorer yang jumlahnya mencapai 125 ribu. Sementara di sisi lain, Kemendikbud justru memperoleh kuota sebanyak 1 juta formasi dalam rekrutmen guru PPPK tahun ini.

“Mohon Pak Menteri bisa perjuangkan rekrutmen PPPK bagi guru honorer agama. Saya minta adanya keadilan anggaran bagi pendidikan agama dan pendidikan umum,” ungkapnya dalam rapat kerja gabungan Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kesehatan terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M, Senin (15/3/2021).Continue reading→

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyayangkan pencabutan RUU tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Terdapat beberapa catatan kritis F-PKS terkait keputusan pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR yang sepakat mengeluarkan RUU tersebut dari prolegnas prioritas 2021.

Pertama, kondisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang diametral berpotensi melemahkan kesatuan NKRI dan kerukunan masyarakat.

“Sistem Presidential Treshold dengan ambang batas tinggi terbukti tidak sesuai dengan Original Intent atau maksud asli dari UUD 1945. Sebab, sistem ini menghalangi kesempatan kita untuk memilih kader terbaik bangsa karena pada akhirnya kontestasi terbatas pada 2 paslon semata,” paparnya.Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, menyoroti kelemahan pemerintah dalam menyusun Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang disusun oleh Kemendikbud. Politisi PKS ini mengkritik substansi yang dibawa pemerintah dengan menghilangkan narasi agama dalam visi pendidikan Indonesia 2035.

“Secara tersurat sangat tampak bahwa visi tersebut bertentangan konstitusi, yakni UUD Pasal 31 ayat 3. Padahal, konstitusi sudah jelas memandatkan pemerintah bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Lantas, apakah dengan mengusung gagasan tersebut pemerintah, secara perlahan, hendak menjadikan republik ini menjadi sekuler melalui pendidikan sebagai pintu masuknya?”Continue reading→

Pemerintah akan merekrut satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Formasi guru itu dilakukan melalui skema yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud. Pemerintah melalui Menteri PAN-RB menjelaskan tenaga pendidik yang ingin mengikuti program satu juta guru PPPK harus sudah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.

Kendati demikian, rekrutmen satu juta guru PPPK di tahun 2021 tersebut belum mengakomodir guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Padahal di saat bersamaan, masih banyak di antara mereka yang masih berstatus honorer. Berdasarkan data dari Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) menyebutkan, dari 235 ribu guru PAI di seluruh Indonesia, sebanyak 70-80% dari angka tersebut berstatus guru honorer dengan gaji di bawah UMR (Upah Minimum Regional).Continue reading→

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengungkap ada dua kasus varian baru Corona B117 yang ditemukan di Indonesia pada Selasa silam (2/3/2021). Laporan tersebut bertepatan dengan setahun pandemi Covid-19 di Indonesia. Selain itu, sejumlah peneliti menyatakan virus varian baru ini lebih menular (infeksius) sekitar 40-70% dari varian sebelumnya karena mengalami proses replikasi lebih cepat di dalam tenggorokan. Bahkan, tingkat kematian dari virus ini 30% lebih mematikan akibat virologi yang tinggi.

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf memperingatkan pemerintah untuk tidak lagi kecolongan dalam melakukan tindakan awal mengantisipasi penyebaran varian corona baru. Sebagaimana sikapnya di tahun lalu, Bukhori kembali menekankan pentingnya transparansi informasi dan kesigapan pemerintah untuk melakukan 3T (Tracing, Testing, Treatment).

“Berkaca dari evaluasi 1 tahun belakangan, maka sudah saatnya pemerintah menghilangkan ego sektoral antar kementerian/lembaga. Perkuat peran BNPB selaku leading sector saat ini, dan manfaatkan data yang akurat untuk telurkan kebijakan yang saintifik dan berdampak,” ujar politisi yang sejak awal telah memperingatkan pemerintah sebelum pandemi merebak.Continue reading→