Monthly Archives: February 2021

Aleg PKS Masih Temukan Sejumlah Persoalan Krusial Soal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Posted on by

Semarang (20/02) — Angka kemiskinan di sejumlah kota di Indonesia mengalami peningkatan selama pendemi Covid-19 menerjang.

Tidak terkecuali bagi Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang. Salah satu musababnya, pandemi membuat sektor ekonomi menjadi lesu sehingga sejumlah industri terpaksa melakukan kebijakan pengurangan karyawan.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengungkapkan, isu kemiskinan yang meningkat harus menjadi perhatian bersama dan menuntut strategi kolosal yang melibatkan eksekutif dan legislatif.Continue reading→

Soroti Polemik Kebijakan Santunan Covid-19 Kemensos, Bukhori: Rakyat Gusar dengan Gimmick!

Posted on by

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyoroti kebijakan pemerintah untuk memberikan santunan kematian senilai Rp 15 juta kepada warga yang meninggal dunia akibat Covid-19. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Sosial (Kemensos) tentang Penanganan Perlindungan Sosial bagi Korban Meninggal Dunia Akibat Covid-19. Untuk diketahui, per 17 Februari 2021 tercatat total kematian akibat Covid-19 di Indonesia sebanyak 33.788 jiwa.

“Awalnya saya menghargai itikad baik pemerintah untuk membantu masyarakat melalui santunan ini. Akan tetapi dalam praktik di lapangan, saya hanya menemukan fakta bahwa masyarakat maupun pelaksana dipersulit oleh ketidakpastian dari pemerintah pusat,” kritiknya.

Sebagai informasi, untuk memperoleh santunan, keluarga atau ahli waris korban harus melengkapi sejumlah persyaratan administrasi ke Dinas Sosial setempat. Adapun beberapa persyaratan tersebut yakni surat kematian dari RS setempat dan surat keterangan hasil pemeriksaan yang menyatakan positif Covid-19.Continue reading→

Tinjau Banjir di Semarang, Bukhori: Pemerintah Harus Segera Bantu Dapur Umum dan Berdayakan Relawan Warga!

Posted on by

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menilai lemahnya kesiapan infrastruktur sebagai penyebab terjadinya banjir yang meluas di Kota Semarang. Secara rinci, ia mengurai persoalan infrastruktur tersebut dalam empat hal.

“Pertama, penyebab banjir di Semarang, tidak dipungkiri, salah satunya akibat pembangunan bong atau titik resapan di Semarang yang belum terealisasi,” ungkapnya selepas meninjau lokasi banjir di Kelurahan Banjarduwo Kecamatan Genuk Kota Semarang, Rabu (10/2/2021).

Politisi PKS ini menambahkan, saluran drainase di lingkungan masyarakat juga tidak sepenuhnya berjalan secara optimal. Tidak semua saluran pembuangan air tersebut bermuara ke Banjir Kanal Barat akibat tersumbat sampah. Hal itu juga yang menjadi faktor yang mendorong limpahan air hujan selama satu minggu terakhir menggenang cukup lama di permukaan karena tidak teralirkan ke muara yang semestinya.Continue reading→

Kunjungi Korban Banjir Kota Semarang, Bukhori Salurkan Bantuan Dana dan Logistik

Posted on by

Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf meninjau langsung lokasi terdampak bencana di Kota Semarang, Minggu-Senin (7-8/2/2021). Kunjungan tersebut dalam rangka penyaluran bantuan sekaligus memantau kesiapan daerah menghadapi bencana.

Di hari pertama Bukhori bersama Mensos Risma memantau secara langsung kegiatan warga gudang logistik sekaligus dapur umum di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan. Selain melakukan peninjauan, Bukhori turut menyerap aspirasi para relawan tagana dan masyarakat yang mengungsi di masjid setempat.

“Para relawan ini bekerja tanpa dibayar. Padahal jam kerja mereka hampir setiap saat dan nyawa mereka senantiasa terancam. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan mereka,” ungkapnya.Continue reading→

Bukhori Mendorong Pembentukan Panja Asrama Haji di Komisi VIII DPR

Posted on by

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf memberikan sejumlah catatan kritis terkait paradigma pembangunan asrama haji oleh Kementerian Agama. Menurutnya Kemenag harus mulai mengubah orientasi dari fungsi asrama haji dalam rangka membentuk kemandirian dan mendorong sumbangsih bagi pendapatan negara.

“Ke depan asrama haji atau pemondokan haji harus bisa difungsikan tidak hanya sebagai hunian sementara jemaah haji, akan tetapi asrama ini juga bisa disulap menjadi hotel di luar musim haji sekalipun. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya membangun asrama haji yang mampu membiayai dirinya sendiri dan menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi APBN,” ungkapnya di tengah kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke Pemerintah Kota Tangerang dalam rangka meninjau kondisi asrama haji di Kota Tangerag, Rabu (3/2/2021).

Sebagai contoh perbandingan, anggota Baleg ini menyoroti salah satu asrama haji provinsi Sulawesi Selatan yang turut difungsikan menjadi hotel. Kendati demikian, tata kelola asrama haji tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan seperti manajemen yang tidak profesional.Continue reading→