Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengecam tindakan Abu Janda alias Permadi Arya yang menghina Islam melalui cuitannya di media sosial. Dalam cuitannya tersebut, Abu Janda menyebut Islam agama pendatang dari Arab yang arogan.

“Ini sudah kelewat batas. Ia (red, Abu Janda) sudah terlalu sering membuat kegaduhan publik dengan ujarannya yang meresahkan. Namun anehnya, terkesan ada pembiaran selama ini kendati sudah banyak pihak yang dirugikan atas ulah buzzer ini. Orang seperti ini yang justru berpotensi memecah belah NKRI karena memperkeruh suasana kerukunan antar warga negara,” ungkapnya di Jakarta, Sabtu (30/1/2020).Continue reading→

Anggota Baleg DPR RI Bukhori Yusuf mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Barat yang memiliki sejumlah inovasi dalam mendukung ketahanan pangan di Jawa Barat. Hal ini diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja Baleg DPR RI ke pemprov Jawa Barat dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap implimentasi UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Gedung Sate, Bandung, Senin (25/1/2021).

Dalam kesempatan tersebut, rombongan Baleg DPR RI ditemui langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kepada rombongan, Kang Emil -sapaan Ridwan Kamil- memaparkan sejumlah inovasi penerapan Pertanian 4.0 di Jawa Barat melalui pemanfaatan aplikasi digital.Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf meminta Menteri Agama untuk konsisten memperhatikan peran pesantren dan sekolah/madrasah swasta. Sebab, ia menyesalkan kebijakan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang tidak lagi dianggarkan oleh Kementerian Agama untuk Tahun Anggaran 2021.

“Saya sangat menyesalkan keberpihakan pemerintah pada pesantren, madrasah/sekolah swasta sangat minim selama ini. Akan tetapi, sejak ada pandemi belakangan ini, perlu saya akui bahwa pemerintah mulai menunjukan keberpihakannya pada institusi pendidikan tersebut melalui program BOP,” ungkapnya saat Rapat Kerja perdana Komisi VIII dengan Menteri Agama, Senin (18/1/2020).Continue reading→

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa pakar terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang  tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Dalam rapat tersebut, Anggota Baleg DPR RI Bukhori menyampaikan, lembaga legislatif ini terus berupaya mengukuhkan Pemilu sebagai pendorong kemajuan demokrasi.

“Kami dorong Pemilu yang dapat menghadirkan demokrasi yang substantif. Bahwa Pemilu tidak hanya berdasarkan kekuasaan dan uang, jangan sampai itu jadi panglimanya. Pemilu yang bersih dan murah, itu yang harus dipikirkan bagaimana mencapainya,” sebut Bukhori dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021).Continue reading→

JAKARTA — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf mengaku tak sepakat jika penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dilakukan melalui pembentukan undang-undang. Menurutnya, pemerintah cukup dengan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) terkait itu.

“Kami tidak setuju dengan pembentukan BPIP dengan UU tetapi cukup dengan Pepres,” kata Bukhori, Ahad (17/1).

Anggota Komisi VIII DPR tersebut mengatakan terlalu tinggi kalau BPIP harus diatur dengan undang-undang. Sebab, menurutnya, akan sulit jika suatu saat RUU tersebut diubah.

“Berbeda dengan perpres jika ingin mengubah sewaktu-waktu cukup dengan presiden saja tidak perlu persetujuan DPR, sedangkan uu untuk mengubah dan seterusnya diperlukan persetujuan dengan presiden,” kata dia.

Pemerintah sebelumnya telah sepakat mengganti RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dengan RUU BPIP. Fraksi PKS menjadi salah satu fraksi yang menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Salah satu alasannya lantaran  tidak dicantumkannya TAP MPRS XXV Tahun 1966 tentang larangan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan larangan mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninsme ke dalam konsideran RUU tersebut.

Fraksi PKS berharap agar TAP MPRS XXV Tahun 1966 bisa dimasukan ke dalam konsideran RUU BPIP. “Ya harus menjadi konsideran menimbang uu jika harus ada,” ujarnya.

sumber: https://www.republika.co.id/berita/qn2o1o428/politisi-pks-penguatan-kelembagaan-bpip-cukup-lewat-perpres

Rasa keprihatinan dan duka mendalam menyelimuti banyak pihak pasca terjadinya musibah longsor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang terjadi pada 9 Januari 2021 silam. Tak terkecuali bagi Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf. Bukhori turut berkabung dan menyampaikan belasungkawa atas wafatnya 24 orang yang menjadi korban jiwa akibat musibah longsor tersebut.

“Turut berduka cita atas wafatnya para korban. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, saya berdoa kepada Allah supaya mereka dianugerahkan surga dan ditanamkan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan,” ungkap Bukhori saat melakukan kunjungan spesifik Komisi VIII DPR di lokasi bencana longsor di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Jumat (15/1/2021)Continue reading→

Jakarta (14/01) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyoroti salah satu problematika kelembagaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) dalam rapat kerja perdana bersama Menteri P3A di tahun 2021, Rabu (13/01/2021).

Bukhori mengkritik struktur Kementerian yang relatif gemuk walaupun anggaran kementerian terbilang sedikit.

“Kementerian ini menjadi tidak berdaya. Dengan postur anggaran yang hanya berkisar Rp 203 miliar, ditambah beban formasi struktur lembaga yang gemuk, alhasil membuat Kementerian ini kurang gesit dalam mengurus segala persoalan terkait perempuan dan anak. Karena itu, dibutuhkan kajian terhadap formasi struktur kelembagaan agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tupoksinya. Utamanya, dalam memprioritaskan anggaran kedeputian dibanding kesekretariatan,” ungkapnya.Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf meminta BNPB untuk memberikan perhatian lebih terhadap peran puskesmas. Ia menilai puskesmas adalah ujung tombak penanganan krisis kesehatan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat yang terdampak Covid-19.

Politisi PKS ini mengambil contoh kasus yang terjadi di salah satu dapilnya, Kabupaten Kendal. Setelah meninjau langsung di lapangan, terungkap bahwa sejumlah puskesmas di sana terpaksa melakukan iuran secara swadaya untuk memperoleh masker yang sesuai dengan standar medis untuk memenuhi keperluan tenaga kesehatan.

“Saya sangat prihatin mendapati kondisi puskesmas tersebut. Sebagai ujung tombak kesehatan, ia terpaksa dibebankan oleh Peraturan Bupati yang secara mendadak meminta puskesmas tersebut menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Padahal sebelumnya, tidak ada persiapan ataupun pembinaan dari Pemda,” terangnya.Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengatakan Kementerian Sosial di bawah Menteri Sosial Tri Rismaharini yang baru dilantik baru-baru ini, harus mampu bekerja baik dan memiliki kebijakan-kebijakan yang menguntungkan sehingga dapat kembali dipercaya masyarakat. Sebab, dengan anggaran sebesar Rp134 trilliun, Kemensos memiliki anggaran yang paling besar dibandingkan instansi-instansi lainnya.

“Sudah lebih dari dua kali Mensos ini jadi tersangka, padahal Kemensos itu anggarannya paling besar terutama saat pandemi ini sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, hal ini tugas dari Mensos baru agar jangan sampai terulang kembali kejadiannya,” kata Bukhori saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Mensos Tri Rismaharini di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/1/2021).Continue reading→