Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menanggapi langkah pemerintah membubarkan FPI. Ia menganggap tindakan tersebut sebagai sebuah kemunduran dan mencederai amanat reformasi yang menjamin kebebasan berserikat.

“Kemerdekaan berserikat adalah amanah konstitusi. Dalam Pasal 28 UUD 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,”

“Tidak hanya itu, kebebasan berserikat juga tertuang dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28E UUD 1945 yang menyebutkan; setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (30/12/2020).Continue reading→

Politisi PKS, Bukhori Yusuf angkat bicara terkait pemanggilan Polda Metro Jaya hari ini untuk pemeriksaan terhadap Jubir PA 212, Haikal Hassan, setelah sebelumnya batal. Sebelumnya, Haikal Hassan dipolisikan karena dituduh menyebarkan berita bohong dan penodaan agama terkait pengalaman pribadinya mimpi bertemu Rasulullah SAW saat menyampaikan sambutan di prosesi pemakaman 6 anggota FPI yang wafat ditembak.

“Apa yang salah dengan mimpi bertemu Rasulullah? Itu adalah anugerah bagi muslim yang memperolehnya dan Nabi Muhammad pun telah menubuatkan hal tersebut,” ungkapnya di Jakarta, Senin (28/12/2020).Continue reading→

Seorang wanita lansia meninggal dunia saat mengantri untuk memperoleh bansos di Kantor Kelurahan Sukatani, Kota Depok, Jawa Barat. Merespons kabar tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf angkat bicara. Bukhori menyesalkan insiden wafatnya salah seorang penerima manfaat ketika penyaluran bansos dilakukan.

“Bansos sejatinya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, segala bentuk bantuan yang dapat menimbulkan petaka atau bahaya kematian justru bertentangan dengan tujuan utama bansos itu sendiri. Ironisnya, insiden di Depok tersebut menguak catatan buruk terhadap model pendistribusian bansos yang dilakukan selama ini sehingga harus segera dievaluasi,” tegasnya di Jakarta, Senin (28/12/2020)Continue reading→

JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf minta Tri Rismaharini untuk mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Surabaya.

Hal tersebut dinilai Bukhori perlu segera dilakukan, karena Risma saat ini telah resmi menjadi Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju.

“Dia harus mengundurkan diri, bagaimana bisa merangkap jabatan, emang dia siapa,” ujar Bukhori saat dihubungi, Jakarta, Rabu (23/12/2020).Continue reading→

Terpilihnya Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi seolah menjadi reuni bagi dua pasangan yang sebelumnya menjadi rival dalam Pilpres 2019 lalu.

Ya, Sandiaga menyusul bekas pasangannya di Pilpres 2019 Prabowo Subianto masuk dalam jajaran Kabinet Jokowi.

Bisa jadi ini menjadi kelanjutan ‘drama’ Pilpres 2019 yang sebelumnya banyak memantik emosi, khususnya bagi para pendukung Prabowo-Sandiaga.

Kini, Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga telah resmi bersatu dalam satu gerbong kepemerintahan.

Melihat fenomena tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memposisikan diri di luar pemerintahan seolah menyayangkan dirangkulnya Prabowo-Sandiaga ke kabinet Jokowi. Pasalnya, happy ending hanya berlaku bagi Prabowo dan Sandiaga yang berasal dari Partai Gerindra. Sementara rakyat yang pernah mendukung keduanya kini justru merana.Continue reading→

JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf berharap menteri agama baru di Kabinet Indonesia Maju, Yaqut Cholil Qoumas, berani meninggalkan jauh bayang-bayang partainya, sehingga bisa bekerja lebih profesional.

“Kami berharap beliau bisa bekerja sebagai seorang negarawan, yang sudah harus berani meninggalkan jauh-jauh dari bayang-bayang partainya sehingga bisa bekerja lebih profesional,” kata Bukhori melalui pesan singkat yang diterima, Selasa (22/12).Continue reading→

Presiden Jokowi disebut akan segera melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju. Selain mengisi jabatan Mensos dan Menteri KP yang kosong, ada sejumlah pos kementerian lain yang dikabarkan akan dicopot, salah satunya Menag Fachrul Razi.

Continue reading→

JAKARTA – Pemerintah lewat Menteri Sosial (Mensos) ad interim Muhadjir Effendy mengumumkan, program bantuan sosial ( bansos ) sembako Rp600 ribu per bulan, yang dibagi dalam dua paket Rp300 ribu per 2 minggu untuk warga Jabodetabek di tahun 2021 tak lagi dilanjutkan.

Terkait hal itu, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengapresiasi perubahan kebijakan itu. Namun demikian, harus tetap diawasi proses pembagiannya di lapangan.

“Saya kira itu (pembagian bansos tunai di 2021) lebih tepat namun tetap harus diawasi,” kata Bukhori kepada SINDO Media di Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Politikus PKS ini menjelaskan, yang rawan disalahgunakan itu dalam tataran distribusi dan juga pendataan calon penerima yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Karena, ada yang dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran

“Terutama di tingkat distribusi dan pendataan yang sepanjang tahun 2020 masih menjadi keluhan,” terangnya.

Menurut Bukhori, dengan pembagian bansos secara tunai ini, keluarga penerima manfaat (KPM) bisa memiliki kebebasan untuk membelanjakan uang yang sudah diterima. Dan tidak ada lagi pihak yang mendapatkan keuntungan dari pembagian bansos sembako itu.

“Dan perlu dicatat bahwa KPM memiliki kebebasan dalam membelanjakan uang yang sudah diterima tidak diatur atur lagi yang intinya untuk mendapatkan keuntungan pihak-pihak tertentu,” pungkas Bukhori.

sumber: https://nasional.sindonews.com/read/269242/15/bansos-sembako-diganti-tunai-dinilai-tepat-dan-harus-diawasi-1608034371

Jakarta (11/12) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, meminta KPK untuk menyelidiki kasus korupsi bantuan sosial sembako yang melibatkan Menteri Sosial secara lebih mendalam. Hal ini disampaikannya dalam acara PKS Legislative Corner (PLC) melalui platform virtual Zoom, Jumat siang, (11/12).

“Kami meminta KPK untuk menyelidiki dan mengungkap secara menyeluruh kasus korupsi ini. Usut tuntas hingga ke akar-akarnya. Karena saya meyakini bahwa (korupsi) ini melibatkan pihak yang lebih luas lagi”, ujar Bukhori.

Lebih lanjut, ia menjabarkan beberapa masalah yang mendera setiap Kementerian dan Lembaga (K/L), sehingga hal itu berpotensi membuka peluang korupsi.Continue reading→

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengaku geram dan mengecam keras insiden penembakan yang dilakukan oleh oknum aparat sehingga mengakibatkan meninggalnya 6 anggota laskar FPI. Ia menganggap insiden mematikan yang menimpa anggota FPI saat tengah mengawal Habib Rizieq Shihab untuk mengisi pengajian subuh tersebut sebagai tindakan biadab dan tidak berperikemanusiaan.

“Saya mengutuk tindakan pembunuhan tersebut. Sejujurnya, saya sangat menyesalkan tindakan oknum yang sangat gegabah dalam melakukan penindakan tersebut sehingga mengakibatkan hilangnya 6 nyawa manusia sekaligus. Sebagai orang yang terlatih, semestinya penggunaan senjata oleh aparat adalah upaya terakhir yang dilakukan dalam rangka melindungi diri dan/atau orang lain dengan cara melumpuhkan, bukan mematikan,” tegas Bukhori di Jakarta, Selasa (8/12/2020).Continue reading→