Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf meminta pemerintah untuk membebaskan UMKM dari pengenaan tarif sertifikasi halal terhadap produk yang mereka ajukan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Menurutnya, keberadaan UMKM telah memberikan andil besar sebagai yang terdepan dalam menopang perekonomian negara, sebagaimana dalam hal serapan tenaga kerja, nilai investasi, dan sumbangsih PDB sehingga berhak memperoleh pembelaan yang nyata dari negara.

“Dengan berlakunya UU No. 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Penanganan Pandemi Covid-19 sampai dengan tahun 2022, semestinya menjadi momentum bagi UMKM, khususnya usaha kecil dan mikro untuk memperoleh keberpihakan dari negara. Pasalnya, kontribusi UMKM terhadap serapan tenaga kerja mencapai 93% kendati nilai investasinya hanya 51%. Selain itu, sumbangsih mereka terhadap PDB mencapai 61%. Artinya, perlu ada balas jasa dari negara yang sepadan terhadap mereka, khususnya di masa sulit ini, supaya mereka bisa tetap survive dan roda ekonomi bisa tetap berputar,” ungkap Bukhori saat Rapat Kerja gabungan Komisi VIII bersama Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN-RB di Gedung DPR di Jakarta, Senin (28/9/2020).Continue reading→

Anggota DPR RI, Bukhori Yusuf angkat bicara terkait konten berita video DW Indonesia berjudul Anak-anak, Dunia, dan Hijab. Konten ini menuai kontroversi dan menjadi perbincangan hangat di twitter sehingga sempat menduduki trending topic. Pasalnya, isi dari pemberitaan tersebut cenderung menyudutkan, karena menempatkan anak-anak beragama Islam sebagai pihak yang seolah dipaksa untuk mengenakan hijab di luar pilihan sadar.

“Bentuk framing seperti ini sangat berbahaya. Karena menempatkan anak-anak sebagai objek eksploitasi dari cara pandang liberal. Perlu dipahami, secara psikologis, anak-anak usia ini tidak sepenuhnya bersifat “otonom” alias mandiri sehingga dalam hal menentukan pilihan, mereka masih perlu intervensi khusus dari orang tua. Intervensi ini bisa berupa nasihat, bimbingan, arahan, dan berbagai tindakan pola asuh efektif sehingga membantu perkembangan sang anak,” ungkap Bukhori di Jakarta, Sabtu (26/9/2020)Continue reading→

Sebuah masjid di Kecamatan Coblong, Kota Bandung menjadi target perusakan oleh oknum warga yang diduga gila pada 23 September 2020. Tidak hanya itu, pelaku juga turut melayangkan ancaman pembunuhan terhadap pengurus masjid yang memergoki ulah pelaku di lokasi. Meskipun demikian, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan hanya menyebabkan kerugian materil, yakni beberapa kaca masjid yang pecah akibat lemparan batu.

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyesalkan insiden perusakan rumah ibadah yang kembali terulang. Ia menilai insiden kekerasan yang menyasar rumah ibadah acapkali terjadi dalam beberapa bulan terakhir sehingga butuh tindakan segera untuk mengantisipasi keberulangan.

“Di awal tahun 2020, tepatnya 29 Januari 2020, kita telah dibuat miris dengan insiden perusakan musala Al-Hidayah di Minahasa Utara. Dan belum genap setahun pasca insiden tersebut, kita mendapati kabar bahwa peristiwa serupa kembali terulang di Jawa Barat. Artinya, ini menunjukan betapa rentannya simbol agama menjadi objek kekerasan dan sangat potensial menyulut konflik horizontal, ungkap Bukhori di Jakarta, Kamis (24/9/2020).Continue reading→

Komisi VIII DPR mengadakan rapat dengan Menteri Agama yang diwakili oleh Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid di Gedung DPR, Rabu (23/9/2020). Agenda rapat kali ini membahas penyesuaian RKA K/L Kemenag TA 2021 sesuai hasil pembahasan badan anggaran berikut isu-isu aktual dan solusinya.

Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf menyoroti sejumlah hal dalam agenda rapat kali ini. Pertama, ia menilai basis dari pola penganggaran Kemenag TA 2021 masih terjebak dalam basis penganggaran dalam situasi normal. Akibatnya, anggaran yang disusun tidak mencerminkan sense of crisis dalam rangka merespons situasi krisis Covid-19.

“Kedua, terkait dengan bantuan operasional pendidikan, saya memandang penganggaran yang disusun juga tidak mencerminkan keberpihakan terhadap madrasah swasta. Pasalnya, menurut data Direktur KSSK Madrasah Kemenag pada 2019, sekitar 95% atau sebanyak 50.479 madrasah yang tersebar di Indonesia merupakan milik swasta,”Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf meminta BNPB untuk memperbanyak kampanye mitigasi bencana. Ia menganggap penyadaran publik terkait bahaya bencana merupakan instrumen penting untuk menghadirkan penanganan bencana yang efektif dan efisien oleh BNPB karena didukung oleh keterlibatan publik. Sehingga, fungsi pendidikan dan pelatihan secara masif kepada masyarakat oleh BNPB mutlak diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Faktanya adalah, masyarakat kita sebenarnya paham terhadap ancaman bencana, tetapi kurang sadar. Karena itu, penyadaran publik perlu dilakukan dari segala sisi dan itu butuh waktu. BNPB tidak bisa bermain sendiri, Pemda juga tidak bermain sendiri, terlebih ketika tujuan dari program tersebut menyasar grassroot” paparnya saat Rapat Kerja bersama Kepala BNPB Doni Monardo di Gedung DPR Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran BNPB TA 2021, program kampanye dan edukasi publik tentang mitigasi bencana hanya tersedia sebanyak 6 layanan dan berlokasi di pusat. Program ini berada di bawah Deputi Pencegahan Direktorat Mitigasi.Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf meminta Kemensos untuk segera mengklarifikasi serta mengevaluasi pola dan mekanisme distribusi beras bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Permintaan ini menyusul temuan beras bansos berisi plastik sebagaimana diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

“Kemensos harus angkat bicara dan menjelaskan kepada publik terkait insiden ini. Kasus ini jelas sangat merugikan masyarakat karena bisa menimbulkan dampak negatif, khususnya ancaman bagi kesehatan mereka di kemudian hari. Di samping itu, temuan ini bisa menjadi preseden yang buruk bagi kinerja maupun reputasi Kemensos yang sudah cukup baik dibangun selama penanganan pandemi” ungkap Bukhori di Jakarta, Senin (21/9/2020).Continue reading→

Kendati memperoleh banyak penentangan dari berbagai kalangan, Kementerian Agama bersikukuh menyelenggarakan program penceramah bersertifikat. Terbaru, nama program ini kemudian bertransformasi menjadi Penguatan Kompetensi Penceramah Agama. Wamenag Zainut Tauhid mengklaim, program tersebut telah diikuti oleh 53 ormas keagamaan dan bersifat sukarela.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf menyesalkan sikap Kemenag yang seolah abai terhadap aspirasi publik. Pasalnya, sikap penolakan tersebut tidak hanya datang dari kalangan ulama maupun ormas, akan tetapi DPR RI pun sudah tegas menolak sebagaimana telah disampaikan langsung di hadapan Menteri Agama saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII pada tanggal 8 September 2020 silam.

“Sejak awal sudah saya sampaikan, program sertifikasi ini menyimpan potensi untuk pembelahan umat Islam di Indonesia karena secara tidak langsung menciptakan polarisasi antar penceramah, yakni kubu yang bersertifikat dan kubu non-bersertifikat. Lagipula, munculnya program ini seolah diawali dari kecurigaan Menag bahwa rumah ibadah yang ada di lingkungan ASN maupun di luar sebagai salah satu pemantik radikalisme. Sehingga, saya pikir cara pandang ini justru bertentangan dengan ajaran Islam yang mengusung prinsip Rahmatan Lil Alamin atau sebagai pembawa kedamaian” tuturnya di Jakarta, Jumat (18/9/2020)Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mengungkapkan salah satu persoalan wakaf di Indonesia adalah perkara legalitas. Menurutnya, urgensi untuk merevisi UU tentang Wakaf tidak akan memiliki makna signifikan ketika persoalan legalitas belum ditangani dengan tuntas.

“Kita memiliki jumlah tanah wakaf yang luar biasa luas. Termasuk potensi besar yang juga terdapat di dalamnya. Akan tetapi, dari sejumlah harta wakaf yang tersebar cukup banyak ini masih saja ditemukan harta yang belum jelas status wakafnya. Misalnya, ada yang baru ikrar wakaf, ada juga yang secara penggunaan sudah bersertifikat wakaf. Namun, dari semua temuan tersebut, jumlah yang belum memiliki legalitas wakaf terbilang masih cukup banyak” ungkap Bukhori di Webinar yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bertajuk Urgensi Revisi UU Wakaf dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19, Kamis (17/9/2020)Continue reading→