Bukhori Meminta UMKM Dibebaskan dari Tarif Sertifikasi Halal

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf meminta pemerintah untuk membebaskan UMKM dari pengenaan tarif sertifikasi halal terhadap produk yang mereka ajukan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Menurutnya, keberadaan UMKM telah memberikan andil besar sebagai yang terdepan dalam menopang perekonomian negara, sebagaimana dalam hal serapan tenaga kerja, nilai investasi, dan sumbangsih PDB sehingga berhak memperoleh pembelaan yang nyata dari negara.

“Dengan berlakunya UU No. 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Penanganan Pandemi Covid-19 sampai dengan tahun 2022, semestinya menjadi momentum bagi UMKM, khususnya usaha kecil dan mikro untuk memperoleh keberpihakan dari negara. Pasalnya, kontribusi UMKM terhadap serapan tenaga kerja mencapai 93% kendati nilai investasinya hanya 51%. Selain itu, sumbangsih mereka terhadap PDB mencapai 61%. Artinya, perlu ada balas jasa dari negara yang sepadan terhadap mereka, khususnya di masa sulit ini, supaya mereka bisa tetap survive dan roda ekonomi bisa tetap berputar,” ungkap Bukhori saat Rapat Kerja gabungan Komisi VIII bersama Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN-RB di Gedung DPR di Jakarta, Senin (28/9/2020).Continue reading

Bukhori Angkat Bicara terkait Pemberitaan DW Indonesia yang Menyudutkan Umat Muslim

Anggota DPR RI, Bukhori Yusuf angkat bicara terkait konten berita video DW Indonesia berjudul Anak-anak, Dunia, dan Hijab. Konten ini menuai kontroversi dan menjadi perbincangan hangat di twitter sehingga sempat menduduki trending topic. Pasalnya, isi dari pemberitaan tersebut cenderung menyudutkan, karena menempatkan anak-anak beragama Islam sebagai pihak yang seolah dipaksa untuk mengenakan hijab di luar pilihan sadar.

“Bentuk framing seperti ini sangat berbahaya. Karena menempatkan anak-anak sebagai objek eksploitasi dari cara pandang liberal. Perlu dipahami, secara psikologis, anak-anak usia ini tidak sepenuhnya bersifat “otonom” alias mandiri sehingga dalam hal menentukan pilihan, mereka masih perlu intervensi khusus dari orang tua. Intervensi ini bisa berupa nasihat, bimbingan, arahan, dan berbagai tindakan pola asuh efektif sehingga membantu perkembangan sang anak,” ungkap Bukhori di Jakarta, Sabtu (26/9/2020)Continue reading

Insiden Perusakan Rumah Ibadah Kembali Terjadi di Bandung, Bukhori: Darurat Perlindungan Simbol Agama

Sebuah masjid di Kecamatan Coblong, Kota Bandung menjadi target perusakan oleh oknum warga yang diduga gila pada 23 September 2020. Tidak hanya itu, pelaku juga turut melayangkan ancaman pembunuhan terhadap pengurus masjid yang memergoki ulah pelaku di lokasi. Meskipun demikian, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan hanya menyebabkan kerugian materil, yakni beberapa kaca masjid yang pecah akibat lemparan batu.

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyesalkan insiden perusakan rumah ibadah yang kembali terulang. Ia menilai insiden kekerasan yang menyasar rumah ibadah acapkali terjadi dalam beberapa bulan terakhir sehingga butuh tindakan segera untuk mengantisipasi keberulangan.

“Di awal tahun 2020, tepatnya 29 Januari 2020, kita telah dibuat miris dengan insiden perusakan musala Al-Hidayah di Minahasa Utara. Dan belum genap setahun pasca insiden tersebut, kita mendapati kabar bahwa peristiwa serupa kembali terulang di Jawa Barat. Artinya, ini menunjukan betapa rentannya simbol agama menjadi objek kekerasan dan sangat potensial menyulut konflik horizontal, ungkap Bukhori di Jakarta, Kamis (24/9/2020).Continue reading

Raker dengan Wamenag, Bukhori Beri Sejumlah Catatan Penting

Komisi VIII DPR mengadakan rapat dengan Menteri Agama yang diwakili oleh Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid di Gedung DPR, Rabu (23/9/2020). Agenda rapat kali ini membahas penyesuaian RKA K/L Kemenag TA 2021 sesuai hasil pembahasan badan anggaran berikut isu-isu aktual dan solusinya.

Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf menyoroti sejumlah hal dalam agenda rapat kali ini. Pertama, ia menilai basis dari pola penganggaran Kemenag TA 2021 masih terjebak dalam basis penganggaran dalam situasi normal. Akibatnya, anggaran yang disusun tidak mencerminkan sense of crisis dalam rangka merespons situasi krisis Covid-19.

“Kedua, terkait dengan bantuan operasional pendidikan, saya memandang penganggaran yang disusun juga tidak mencerminkan keberpihakan terhadap madrasah swasta. Pasalnya, menurut data Direktur KSSK Madrasah Kemenag pada 2019, sekitar 95% atau sebanyak 50.479 madrasah yang tersebar di Indonesia merupakan milik swasta,”Continue reading

Bukhori Minta RS Beri Atensi Khusus pada Pasien Covid-19 dengan Komorbid

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf meminta BNPB untuk memperbanyak kampanye mitigasi bencana. Ia menganggap penyadaran publik terkait bahaya bencana merupakan instrumen penting untuk menghadirkan penanganan bencana yang efektif dan efisien oleh BNPB karena didukung oleh keterlibatan publik. Sehingga, fungsi pendidikan dan pelatihan secara masif kepada masyarakat oleh BNPB mutlak diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Faktanya adalah, masyarakat kita sebenarnya paham terhadap ancaman bencana, tetapi kurang sadar. Karena itu, penyadaran publik perlu dilakukan dari segala sisi dan itu butuh waktu. BNPB tidak bisa bermain sendiri, Pemda juga tidak bermain sendiri, terlebih ketika tujuan dari program tersebut menyasar grassroot” paparnya saat Rapat Kerja bersama Kepala BNPB Doni Monardo di Gedung DPR Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran BNPB TA 2021, program kampanye dan edukasi publik tentang mitigasi bencana hanya tersedia sebanyak 6 layanan dan berlokasi di pusat. Program ini berada di bawah Deputi Pencegahan Direktorat Mitigasi.Continue reading

Insiden Penusukan Syaikh Ali Jaber: Darurat Perlindungan Tokoh Agama

Oleh: Bukhori Yusuf, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS

Acara wisuda perdana tahfiz Taman Pendidikan Alquran sekaligus perayaan tahun baru Islam 1442 H di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung seketika berubah gaduh dan mencekam. Sebilah pisau terlihat telah menancap di lengan kanan Syaikh Ali Jaber, sosok ulama yang dikenal moderat oleh kalangan masyarakat sampai elit pemerintah. Tak ayal, mendapati kabar tersebut, Menkopolhukan Mahfud MD segera menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penusukan tersebut.

Sesungguhnya insiden kekerasan yang menyasar ulama atau tokoh agama ini tidak terjadi untuk pertama kalinya. Menurut data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tercatat telah terjadi peristiwa kekerasan berdimensi agama dan keyakinan sebanyak 75 kasus sepanjang tahun 2017.

Sementara, berdasarkan data Bareskrim Polri pada Februari 2018, terdapat 21 peristiwa kekerasan yang menimpa korban tokoh agama. Kasus tersebut diantaranya terjadi di Aceh, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Sementara di Jawa Barat menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 13 kasus.

Ironisnya, tindakan kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan luka cedera yang parah terhadap korban, akan tetapi ada yang sampai berakibat pada kematian sebagaimana menimpa Ustaz Prawoto (Pengurus Ormas Islam Persis) di Bandung yang dianiaya hingga tewas.Continue reading

Temuan Beras Plastik pada BPNT di Cianjur, Bukhori Usulkan BPNT dalam Bentuk Tunai

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf meminta Kemensos untuk segera mengklarifikasi serta mengevaluasi pola dan mekanisme distribusi beras bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Permintaan ini menyusul temuan beras bansos berisi plastik sebagaimana diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

“Kemensos harus angkat bicara dan menjelaskan kepada publik terkait insiden ini. Kasus ini jelas sangat merugikan masyarakat karena bisa menimbulkan dampak negatif, khususnya ancaman bagi kesehatan mereka di kemudian hari. Di samping itu, temuan ini bisa menjadi preseden yang buruk bagi kinerja maupun reputasi Kemensos yang sudah cukup baik dibangun selama penanganan pandemi” ungkap Bukhori di Jakarta, Senin (21/9/2020).Continue reading

Bukhori Serahkan Bantuan Operasional Madrasah di Kabupaten Semarang

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyalurkan bantuan operasional pandemi kepada sejumlah pesantren, madrasah, dan TPQ di Kabupaten Semarang. Program bantuan tersebut berhasil terselenggara atas kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Bantuan ini kami berikan sebagai bentuk perhatian kami pada lembaga pendidikan Islam, khususnya di Jawa Tengah. Perlu diketahui bahwa sekitar 10 sampai 15 kepala sekolah madrasah yang hadir dalam kesempatan ini merupakan perempuan. Hal ini membuktikan bahwa perempuan saat ini tidak lagi dipandang sebagai objek, akan tetapi sebagai subjek utuh dalam membangun keluarga, bangsa, dan negara” ungkap Bukhori dalam sambutannya di hadapan konstituen ketika acara penyerahan bantuan di Kabupaten Semarang, Senin (21/9/2020).Continue reading

Bukhori Sesalkan Kemenag Bersikukuh Adakan Program Penceramah Bersertifikat

Kendati memperoleh banyak penentangan dari berbagai kalangan, Kementerian Agama bersikukuh menyelenggarakan program penceramah bersertifikat. Terbaru, nama program ini kemudian bertransformasi menjadi Penguatan Kompetensi Penceramah Agama. Wamenag Zainut Tauhid mengklaim, program tersebut telah diikuti oleh 53 ormas keagamaan dan bersifat sukarela.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf menyesalkan sikap Kemenag yang seolah abai terhadap aspirasi publik. Pasalnya, sikap penolakan tersebut tidak hanya datang dari kalangan ulama maupun ormas, akan tetapi DPR RI pun sudah tegas menolak sebagaimana telah disampaikan langsung di hadapan Menteri Agama saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII pada tanggal 8 September 2020 silam.

“Sejak awal sudah saya sampaikan, program sertifikasi ini menyimpan potensi untuk pembelahan umat Islam di Indonesia karena secara tidak langsung menciptakan polarisasi antar penceramah, yakni kubu yang bersertifikat dan kubu non-bersertifikat. Lagipula, munculnya program ini seolah diawali dari kecurigaan Menag bahwa rumah ibadah yang ada di lingkungan ASN maupun di luar sebagai salah satu pemantik radikalisme. Sehingga, saya pikir cara pandang ini justru bertentangan dengan ajaran Islam yang mengusung prinsip Rahmatan Lil Alamin atau sebagai pembawa kedamaian” tuturnya di Jakarta, Jumat (18/9/2020)Continue reading

Bukhori Usulkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk Mendayagunakan Model Wakaf Modern

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mengungkapkan salah satu persoalan wakaf di Indonesia adalah perkara legalitas. Menurutnya, urgensi untuk merevisi UU tentang Wakaf tidak akan memiliki makna signifikan ketika persoalan legalitas belum ditangani dengan tuntas.

“Kita memiliki jumlah tanah wakaf yang luar biasa luas. Termasuk potensi besar yang juga terdapat di dalamnya. Akan tetapi, dari sejumlah harta wakaf yang tersebar cukup banyak ini masih saja ditemukan harta yang belum jelas status wakafnya. Misalnya, ada yang baru ikrar wakaf, ada juga yang secara penggunaan sudah bersertifikat wakaf. Namun, dari semua temuan tersebut, jumlah yang belum memiliki legalitas wakaf terbilang masih cukup banyak” ungkap Bukhori di Webinar yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bertajuk Urgensi Revisi UU Wakaf dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19, Kamis (17/9/2020)Continue reading