Fraksi PKS tegas menolak kehadiran RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Penegasan ini disampaikan langsung anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menanggapi rekaman suaranya yang sempat viral.

Menurut Bukhori, dalam rekaman itu dipersepsikan seolah Fraksi PKS menyetujui RUU HIP untuk dilanjut ke pembahasan. Padahal nyatanya, tegas Bukhori Yusuf, PKS menolak RUU tersebut.Continue reading→

JAKARTA – Nasib Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) kini di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, DPR tidak bisa melakukan apa-apa tanpa adanya surat presiden (Surpres) tentang penghentian pembahasan RUU HIP dan pencabutan RUU itu dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas).

“Ya DPR tidak bisa melakukan apa-apa. DPR hanya menunggu, karena RUU sudah di tangan presiden, kecuali ketika rancangan itu masih ada di DPR belum dikirim ke presiden, DPR bisa mereview melakukan koreksi bisa saja, tetapi karena RUU nya sudah disampaikan ke presiden, bolanya sekarang ada di presiden,” ujar Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf kepada SINDOnews, Minggu (28/6/2020).Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meminta Kementerian Agama memberikan perhatian serius kepada madrasah atau sekolah swasta dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. Bukhori berharap agar Kementerian Agama memberikan bantuan secara nyata dan penuh kepada instansi pendidikan tersebut melalui sumber anggaran yang tersedia.

“Kami mohon komitmen Pak Menteri, yakni memperhatikan serta meng-endorse secara nyata dengan anggaran untuk membantu sekolah-sekolah swasta. Semisalnya diperkenankan, saya ingin sumber anggaran dari Surat Berutang Syariah Negara (SBSN) yang senilai Rp 3,3 Triliun tersebut, seluruhnya, 100% untuk bantu sekolah swasta. Jika kemudian ada hal-hal yang perlu diubah, saya kira perlu” ungkap Bukhori dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama di Gedung DPR, Jumat (26/5/2020).Continue reading→

Jakarta, CNN Indonesia —

Fraksi PKS di DPR meminta pemerintah segera merespons secara resmi polemik rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Koordinator Panja Pembahasan RUU HIP Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan situasi semakin memanas karena penolakan dari berbagai pihak. Sementara, DPR tak bisa memutuskan sepihak.

“Saya meminta pemerintah merespons sebaik mungkin permintaan masyarakat ini dengan secara resmi. Agar DPR bisa segera menindaklanjuti. Kalau hanya bersifat lisan, ya tentu tidak bisa,” kata dia, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (25/6).

Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mengusulkan agar tahun 2020 dimanfaatkan sebagai tahun pendataan sehingga perlu adanya rapat bersama dengan Kementerian terkait dalam rangka menyelesaikan secara tuntas masalah pendataan. Namun, lanjutnya, sebelum melangkah pada hal tersebut perlu dibentuk panitia kerja (panja) yang harus memberikan alternatif untuk selesaikan segala persoalan terkait isu Bantuan Sosial.

“Saya mengusulkan agar tahun ini (red: 2020) bisa kita manfaatkan sebagai tahun pendataan. Oleh karena itu, saya kira perlu ada rapat bersama dengan Kementerian terkait, sama halnya saat kita rapat dengan pejabat eselon I dari Pusdatin, Kemensos, Kemendes, dan Kemenpan RB terkait evaluasi verifikasi dan validasi perlindungan dan penyaluran bansos pada 22 Juni lalu” usul Bukhori saat rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI bersama Mensos di Gedung DPR, Rabu (24/6/2020)Continue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, menyoroti konsep New Normal Pemerintah yang kurang persiapan. Politisi PKS ini menilai Pemerintah masih gagap dalam menyiapkan instrumen kesehatan yang diperlukan bagi masyarakat untuk kembali berkegiatan di luar rumah khususnya pada sektor ekonomi dan pendidikan.

“Pemerintah masih saja gagap dalam menyusun persiapan New Normal. Adanya data statistik seharusnya dihargai dalam konteks pengambilan kebijakan. Selain itu, saya juga mendapat pengaduan dari sekitar 200 pekerja di Jepara yang harus bekerja di luar kota, tetapi dipersulit karena harus menyertakan surat keterangan bebas Covid-19. Mereka mengeluhkan harga tes yang mahal berkisar Rp 400.000,- untuk sekali tes.” ungkap Bukhori saat Rapat Kerja Komisi VIII dengan BNPB di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/6/2020).Continue reading→

Komisi VIII DPR RI mengadakan rapat kerja perdana dengan Menteri Agama (Menag) di masa persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020. Agenda rapat kerja tersebut membahas tentang evaluasi kebijakan pembatalan haji dan isu aktual lain seperti penyelenggaraan pembelajaran di pesantren dan pendidikan keagamaan di masa pandemi.

Anggota Komisi VIII F-PKS, Bukhori Yusuf, meminta agar Pemerintah menanggung secara penuh instrumen kesehatan yang dibutuhkan pesantren dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran di pesantren selama masa New Normal. Ia mengatakan, banyak pesantren yang akan mengalami kesulitan jika tidak ada peran aktif Pemerintah untuk menyediakan sarana dan fasilitas kesehatan yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran yang sesuai dengan protokol kesehatan.Continue reading→

Jakarta (16/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf berpendapat bahwa UMKM harus dipermudah terkait sertifikasi produk halal. Pasalnya, sertifikasi halal itu selain memakan waktu lama juga mahal.

“UMKM ini kecil sehingga mereka agak sulit untuk ikut program sertifikat halal yang mahal dan juga lama” ujar Bukhori Yusuf Anggota Komisi VIII saat menerima aspirasi dari Halal Institute, Selasa (16/06)Continue reading→

Draf RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menuai banyak protes dari sejumlah ormas Islam. Sejumlah ormas Islam yang telah menyuarakan penolakannya antara lain PBNU, Muhammadiyah, MUI, dan FPI. Tidak hanya ormas Islam, ormas lain seperti Pemuda Pancasila juga turut menyampaikan penolakannya. Sikap tersebut terjadi lantaran dalam salah satu pasal di RUU tersebut menegasikan norma Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 7 RUU HIP dituliskan:Continue reading→

REPUBLIKA.CO.ID, Penolakan berbagai pihak terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila (RUU HIP) membuat sejumlah parpol di DPR ikut menyatakan keberatan. Sebagian pihak parpol juga menuntut revisi bahkan penghapusan pasal-pasal dalam RUU tersebut.

Berkebalikan dengan keriuhan terkait RUU HIP belakangan, rapat paripurna penentuan dilanjutkan atau tidaknya pembahasan RUU tersebut serta penyertaannya dalam program legislasi nasional terkesan mulus. Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 pada 12 Mei lalu, pembacaan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU HIP adalah agenda nomor buncit. Rapat sudah memasuki tiga jam saat Ketua DPR Puan Maharani membuka agenda tersebut.Continue reading→