Pada minggu pertama sekolah, Perancis mendapati 70 kasus baru Covid-19 di sekolah-sekolah yang diizinkan dibuka sejak 13 Mei lalu. Kendati telah dilakukan pembatasan, penularan tersebut tidak dapat dihindari. Selain di Perancis, Korea Selatan juga melaporkan kasus serupa dimana murid berusia 6 tahun tertular oleh gurunya pada 24 Mei lalu. Akibat kejadian ini, sekolah tersebut kembali ditutup dan sebanyak 91 murid harus dikarantina.

Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan untuk kembali membuka sekolah sebagai bagian dari pelaksanaan rencana New Normal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan bahwa tahun ajaran baru sekolah tidak akan diundur sebagaimana tahun ajaran baru akan dimulai pada 13 Juli 2020. Dinas Pendidikan DKI Jakarta bahkan telah menyusun 3 skema belajar di sekolah yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2020/2021 dengan mempertimbangkan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah.Continue reading→

Skema tatanan kenormalan baru atau new normal akan diterapkan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengatakan seharusnya semua fasilitas umum yang dibatasi aktivitasnya saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus dibuka kembali.

Termasuk tempat-tempat ibadah misalnya masjid, musala, gereja dan yang lainnya.Continue reading→

Anggota Baleg F-PKS, Bukhori Yusuf, mengungkapkan PKS hadir dalam rapat panja pembahasan RUU Cipta Kerja sebagai upaya untuk menegaskan posisinya sebagai kekuatan oposisi dalam mengawal pembahasan RUU Cipta Kerja.

Menurutnya, wujud keberpihakan PKS terhadap rakyat adalah dengan pengawasan secara intensif dan memberi usulan konstruktif terhadap RUU yang berpotensi merugikan rakyat supaya tidak timbul kemudaratan di masa mendatang. Salah satunya dengan memanfaatkan kanal politik resmi yang telah disediakan oleh konstitusi.

Pada kesempatan tersebut, Bukhori mengungkapkan bahwa konstruksi berpikir PKS dalam membaca RUU Cipta Kerja antara lain; Pertama, memastikan tersedianya lapangan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Kedua, memberdayakan dan memperkuat UMKM serta koperasi. Ketiga, pengelolaan SDA berbasis pemeliharaan lingkungan di bawah kekuasaan negara yang berdaulat, Terakhir, menyejahtrerakan pekerja dengan memastikan pemenuhan berbagai haknya.Continue reading→

Anggota Baleg DPR RI F-PKS, Bukhori Yusuf, menganggap RUU Cipta Kerja tidak mencerminkan semangat reformasi dan aktualisasi nilai UUD 1945. Sebaliknya, RUU Cipta Kerja justru memberikan jalan konstitusional bagi pemodal besar maupun asing untuk menguasai sumber daya strategis dalam negeri sehingga berpotensi merongrong kedaulatan bangsa.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menilai, sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja mengalami kontradiksi dengan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia, yakni UUD 1945. Misalnya, pasal 30 RUU Cipta Kerja yang menghapus ketentuan pasal 40 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal ini berbunyi:Continue reading→

Beberapa MUI Provinsi di Indonesia telah menetapkan salat Idul Fitri dilaksanakan di rumah. Seperti MUI Jakarta dan MUI Bali.

Sementara Anggota Komisi Keagamaan (VIII) DPR Bukhori Yusuf menilai salat id juga bisa digelar di lapangan, namun tetap dengan protokol COVID-19.

“Untuk solat Id ini tentunya kita tetap menghargai keputusan pemerintah. Tetapi, jangan terlalu ketat dibuat aturan yang orang sama sekali tidak bisa melaksanakan salat Id secara bersama. Kan protokol kesehatannya tetap dilaksanakan,” kata Bukhori kepada kumparan, saat dimintai tanggapan, Minggu (17/5)Continue reading→

Jakarta (16/05) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mengungkapkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki ambiguitas jika dikorelasikan antara judul dan substansi.

Bukhori menjelaskan bahwa setelah dilakukan pencermatan oleh internal Fraksi PKS di DPR, sebagian besar pasal-pasal yang termaktub dalam Omnibus Law, secara substansi, cenderung mencerminkan kemudahan berusaha bagi pemodal, bukan pada penciptaan lapangan kerja sebagaimana termaktub dalam judul RUU tersebut.Continue reading→

Jakarta (13/05) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak penetapan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang mengabaikan konstitusi TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan Setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme.Continue reading→