New Normal, PKS Kritik Keras Rencana Pembukaan Sekolah di Tengah Pandemi

Pada minggu pertama sekolah, Perancis mendapati 70 kasus baru Covid-19 di sekolah-sekolah yang diizinkan dibuka sejak 13 Mei lalu. Kendati telah dilakukan pembatasan, penularan tersebut tidak dapat dihindari. Selain di Perancis, Korea Selatan juga melaporkan kasus serupa dimana murid berusia 6 tahun tertular oleh gurunya pada 24 Mei lalu. Akibat kejadian ini, sekolah tersebut kembali ditutup dan sebanyak 91 murid harus dikarantina.

Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan untuk kembali membuka sekolah sebagai bagian dari pelaksanaan rencana New Normal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan bahwa tahun ajaran baru sekolah tidak akan diundur sebagaimana tahun ajaran baru akan dimulai pada 13 Juli 2020. Dinas Pendidikan DKI Jakarta bahkan telah menyusun 3 skema belajar di sekolah yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2020/2021 dengan mempertimbangkan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

Merespon rencana New Normal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, mengkritik langkah yang hendak dilakukan oleh pemerintah dengan membuka kembali sekolah di tengah situasi krisis. Menurutnya, rencana tersebut adalah tindakan gegabah. Ia mengimbau agar Pemerintah perlu memastikan kondisi sudah terkendali lebih dahulu sebelum New Normal diberlakukan.

“Dalam menetapkan New Normal harus dipastikan bahwa penyebaran virus tidak ada kenaikan lagi atau sekurang-kurangnya telah mengalami penurunan meskipun belum sampai titik semula sebelum terjadi Corona Outbreak” tutur Bukhori di Jakarta (29/5/2020)

Demikian juga, sambungnya, dengan kebijakan untuk membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menurut data Kementerian Kesehatan per 23 Mei 2020, terdapat sekitar 831 anak yang terinfeksi Covid-19 dengan rentang usia antara 0-14 tahun. Selain itu, menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) per 18 Mei 2020, jumlah anak dalam kategori positif Covid-19 sejumlah 584 kasus. Dari jumlah ini tercatat sebanyak 14 kasus kematian anak akibat positif Covid-19.

“Jika merujuk pada data Kemenkes, anak usia SD dan SMP memiliki risiko sangat tinggi terinfeksi oleh virus. Oleh sebab itu, kami mendesak agar Pemerintah tidak mengorbankan anak-anak kita yang merupakan pewaris masa depan bangsa dengan dalih apapun. Sekolah harus ditutup sampai Pemerintah bisa menjamin sepenuhnya keselamatan anak-anak ini dengan merujuk pada data saintifik yang memastikan bahwa situasi benar-benar kondusif bagi kegiatan belajar di sekolah” tegas Bukhori.

Bukhori turut mendorong agar kebijakan Pemerintah di tengah situasi krisis sepatutnya mengedepankan aspek keselamatan warga negara. Hal tersebut salah satunya bisa diwujudkan dengan komitmen Pemerintah untuk memperkuat kapasitas infrastruktur kesehatan yang tersedia dalam hal fasilitas maupun sumber daya manusianya. Apalagi, saat ini Indonesia hanya memiliki 800 RS rujukan dengan kapasitas kamar hanya sekitar 4000 kamar. Sebab, dengan melihat angka statistik Covid-19 saat ini yang cenderung mengalami peningkatan, dikhawatirkan Pemerintah akan kewalahan ketika terjadi lonjakan pasien secara signifikan sedangkan sarana faskes yang tersedia belum memadai akibat kebijakan New Normal yang terkesan dipaksakan.

“Dengan mencermati kurva Covid-19 yang sampai saat ini belum menunjukan penurunan, ditambah kondisi usia anak sekolah merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan terinfeksi oleh Covid-19, kami mendesak agar Pemerintah meninjau kembali rencana New Normal dalam waktu dekat. Hal tersebut kami sampaikan dalam rangka memberikan masukan konstruktif bagi Pemerintah supaya mampu menangani secara pasti sesuai dengan kapasitas rumah sakit yang kita punya” pungkas Bukhori.

Reference:

https://fraksi.pks.id/2020/05/29/wacana-new-normal-aleg-pks-kritik-rencana-pembukaan-sekolah-di-tengah-pandemi/

https://faster.id/soal-pembatalan-haji-2020-pks-pemerintah-tabrak-undang-undang/

https://fajar.co.id/2020/05/29/new-normal-pks-kritik-keras-rencana-pembukaan-sekolah-di-tengah-pandemi/

https://www.hops.id/new-normal-sekolah-dibuka-lagi-pks-bilang-gegabah/

https://www.voa-islam.com/read/politik-indonesia/2020/05/29/72078/new-normal-pks-kritik-keras-rencana-pembukaan-sekolah-di-tengah-pandemi/

 

New Normal diberlakukan, Anggota DPR berharap Semua Tempat Ibadah dibuka tidak saja Lokasi Usaha

Skema tatanan kenormalan baru atau new normal akan diterapkan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengatakan seharusnya semua fasilitas umum yang dibatasi aktivitasnya saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus dibuka kembali.

Termasuk tempat-tempat ibadah misalnya masjid, musala, gereja dan yang lainnya.Continue reading

Reses Virtual Di Tengah Pandemi, Bukhori Kembali Salurkan Bantuan 10 Ton Beras

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, menyalurkan sebanyak 10 ton beras, 4000 paket sembako, Kiswatul Ied (bingkisan lebaran) dan APD kepada masyarakat serta tenaga medis yang terdampak Covid-19 di 4 kota/kabupaten di Jawa Tengah, antara lain Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga. Penyerahan bantuan logistik secara simbolis disaksikan secara virtual oleh Bukhori mengingat kegiatan reses pada masa sidang ketiga 2019-2020 bertepatan dengan kondisi pandemi.Continue reading

PKS Dalam Rapat Panja RUU Cipta Kerja, Bukhori: Kami Menolak Terbentuknya Lembaga Pengelola Investasi

Anggota Baleg F-PKS, Bukhori Yusuf, mengungkapkan PKS hadir dalam rapat panja pembahasan RUU Cipta Kerja sebagai upaya untuk menegaskan posisinya sebagai kekuatan oposisi dalam mengawal pembahasan RUU Cipta Kerja.

Menurutnya, wujud keberpihakan PKS terhadap rakyat adalah dengan pengawasan secara intensif dan memberi usulan konstruktif terhadap RUU yang berpotensi merugikan rakyat supaya tidak timbul kemudaratan di masa mendatang. Salah satunya dengan memanfaatkan kanal politik resmi yang telah disediakan oleh konstitusi.

Pada kesempatan tersebut, Bukhori mengungkapkan bahwa konstruksi berpikir PKS dalam membaca RUU Cipta Kerja antara lain; Pertama, memastikan tersedianya lapangan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Kedua, memberdayakan dan memperkuat UMKM serta koperasi. Ketiga, pengelolaan SDA berbasis pemeliharaan lingkungan di bawah kekuasaan negara yang berdaulat, Terakhir, menyejahtrerakan pekerja dengan memastikan pemenuhan berbagai haknya.Continue reading

5 Fraksi di DPR Usul Perubahan Nama RUU Cipta Kerja

JAKARTA, iNews.id – Sebanyak 5 fraksi mengusulkan perubahan nama Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Usulan tersebut mencuat dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rabu (20/5/2020).

“Jadi ada 5 fraksi yang mengusulkan perubahan judul RUU Cipta Kerja yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP,” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam Rapat Kerja Baleg DPR secara fisik dan virtual.

Merujuk penjelasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) masing-masing fraksi, dia mengungkapkan, Fraksi Partai Gerindra mengusulkan RUU tersebut menjadi Cipta Lapangan Kerja; Fraksi Nasional Demokrat mengusulkan perubahan menjadi Kemudahan Berusaha dan Investasi.

Andi mengatakan, Fraksi PKS menginginkan perubahan nama RUU menjadi Penyediaan Lapangan Kerja, Fraksi PPP mengusulkan RUU Kesempatan Kerja dan Kemudahan Usaha; dan Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan menjadi RUU Penguatan UMKM, Koperasi, Industri Nasional dan Cipta Kerja.

Anggota Baleg DPR FPKS Bukhori menjelaskan fraksinya memahami niat pembuatan RUU Ciptaker untuk mengurangi pengangguran yang jumlahnya sangat besar. “Namun dalam makna Cipta itu sangat utopis sehingga kami usulkan menjadi RUU Penyediaan Lapangan Kerja,” ujarnya.

Penyediaan lapangan kerja, menurut Bukhori, sangat riil bukan hanya menciptakan lapangan kerja sehingga bisa memenuhi hak warga negara.

Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menjelaskan RUU Ciptaker disusun sebelum adanya pandemi Covid-19, yaitu di masa krisis ini banyak Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), koperasi serta industri nasional terdampak.

Untuk UMKM, Rieke memaparkan, menyumbang 14,7 persen dari total ekspor, dengan menyerap 89,2 persen tenaga kerja. Dia mengaku, tidak mungkin menciptakan lapangan kerja jika UMKM, Koperasi dan industri nasional tidak diperkuat.

“Dari judul mencerminkan kebangkitan ekonomi nasional dengan berikan suatu keputusan politik untuk penguatan UMKM, koperasi dan industri nasional,” katanya.

Anggota Baleg Fraksi PPP Syamsurizal menjelaskan fraksinya mengusulkan perubahan RUU Ciptaker menjadi RUU Cipta Kesempatan Kerja dan Kemudahan Berusaha. Apa yang diinginkan, dia mengungkapkan, adalah menciptakan kesempatan kerja dari kemudahan berusaha untuk UMKM, koperasi dan industri nasional.

“Perlu kemudahan usaha jadi karena itu bangun iklim investasi dengan kemudahan berusaha. Kita perlu kesempatan kerja dan kemudahan berusaha untuk UMKM, koperasi, dan industri nasional seperti yang diatur Pasal 33 UUD 1945,” ujar Syamsurizal

Sumber: https://www.inews.id/news/nasional/5-fraksi-di-dpr-usul-perubahan-nama-ruu-cipta-kerja

Reference: https://ekonomi.bisnis.com/read/20200520/12/1243000/ruu-cipta-kerja-diminta-ganti-nama-oleh-lima-fraksi-dpr

https://www.tagar.id/pks-pdip-dan-3-fraksi-minta-ruu-cita-kerja-ganti-nama/?source=whatsapp

https://www.alinea.id/politik/gerindra-hingga-pks-usulkan-judul-ruu-ciptaker-diubah-b1ZNe9u2z

https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/baleg-dpr-5-fraksi-usulkan-perubahan-nama-ruu-cipta-kerja/4

https://www.inilahkoran.com/berita/52054/lima-fraksi-ssulkan-perubahan-judul-ruu-cipta-kerja

 

RUU Cipta Kerja Menabrak Ketentuan UUD 1945!

Anggota Baleg DPR RI F-PKS, Bukhori Yusuf, menganggap RUU Cipta Kerja tidak mencerminkan semangat reformasi dan aktualisasi nilai UUD 1945. Sebaliknya, RUU Cipta Kerja justru memberikan jalan konstitusional bagi pemodal besar maupun asing untuk menguasai sumber daya strategis dalam negeri sehingga berpotensi merongrong kedaulatan bangsa.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menilai, sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja mengalami kontradiksi dengan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia, yakni UUD 1945. Misalnya, pasal 30 RUU Cipta Kerja yang menghapus ketentuan pasal 40 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal ini berbunyi:Continue reading

Politikus PKS Minta PSBB Tak Terlalu Ketat untuk Salat Id

Beberapa MUI Provinsi di Indonesia telah menetapkan salat Idul Fitri dilaksanakan di rumah. Seperti MUI Jakarta dan MUI Bali.

Sementara Anggota Komisi Keagamaan (VIII) DPR Bukhori Yusuf menilai salat id juga bisa digelar di lapangan, namun tetap dengan protokol COVID-19.

“Untuk solat Id ini tentunya kita tetap menghargai keputusan pemerintah. Tetapi, jangan terlalu ketat dibuat aturan yang orang sama sekali tidak bisa melaksanakan salat Id secara bersama. Kan protokol kesehatannya tetap dilaksanakan,” kata Bukhori kepada kumparan, saat dimintai tanggapan, Minggu (17/5)

“Misalnya dalam melaksanakan salat Id itu dipersyaratkan jangan dilaksanakan di masjid, di lapangan yang luas. Supaya masyarakat itu bisa improvisasi,” sambungnya.

Politikus PKS itu menjelaskan, nantinya physical distancing (jaga jarak) hingga memakai masker tetap diwajibkan bagi jemaah. Pun, opsi lainnya menurut Bukhori waktu pelaksanaan Solat Id juga bisa dipangkas.

“Mereka juga diwajibkan pakai masker dan sebelum masuk juga harus bersih dan cuci tangan. Ketiga pelaksanaannya tidak terlalu lama, anggap saja khotbah 20 menit, solat 10 menit. Ini cuma hanya 30 menit pelaksanaannya,” jelasnya.

Teknisnya, menurut Bukhori salat Id bisa dilaksanakan per Rukun Tetangga (RT), sehingga menurutnya patokannya bukan status Provinsi apakah zona merah atau tidak.

“Menurut saya ukurannya bukan di tingkat Provinsi bukan juga tingkat kota tapi juga tingkat RT RW. Kontrolnya lebih terukur. Jadi siapa RT yang kena, itu tidak. Nah, kalau ada satu orang di RT yang kena, dipastikan tidak. RT pasti tahu mana yang bisa mana yang boleh. Atau hanya person person yang kemudian dia bergabung dengan RT yang aman,” tutur Bukhori.

Lebih lanjut, Legislator dapil Jateng itu berpesan kepada pemerintah perlu memikirkan pelonggaran di tempat tempat rumah ibadah. Untuk solat Id, Bukhori menegaskan bukan di masjid, namun di lapangan yang luas.

Sebab, dalam salat Id tak hanya disunnahkan untuk lelaki, namun juga untuk perempuan yang haid. Tujuannya menurut Bukhori untuk kebersamaan. Dalam penanganan corona, menurut Bukhori pemerintah tak bisa hanya menggunakan pendekatan kesehatan, namun juga perlu menggunakan pendekatan keagamaan.

“Jangan dikira doa ini tidak punya peran. Doa sendiri oke, tetapi anda harus tahu doa bersama dalam keyakinan umat islam itu jauh lebih didengar ketimbang doa sendiri di situlah tempat rahasianya,” kata Bukhori.

“Orang ketika beribadah ketemu sesama itu pasti menimbulkan semangat baru kesenangan ketentraman batin lalu kemudian kesejukan. Nah, kondisi kesejukan ketentraman itu meningkatkan daya imunitas yng sangat tinggi padahal covid itu hanya bisa menular kepada orang-orang yang daya imunnya rendah,” pungkasnya.

Sumber: https://kumparan.com/kumparannews/politikus-pks-minta-psbb-tak-terlalu-ketat-untuk-salat-id-1tQtXD2x0yx/full?utm_source=kumApp&utm_campaign=share&shareID=dpykxu1zUyHv

reference: https://nasional.okezone.com/read/2020/05/12/337/2213095/antara-relaksasi-rumah-ibadah-dan-fatwa-mui

https://bali.tribunnews.com/2020/05/11/anggota-dpr-minta-relaksasi-masjid-dan-idul-fitri-maksudnya-apa-ya?page=2

https://kumparan.com/kumparannews/anggota-dpr-minta-relaksasi-masjid-tetap-buka-kantor-presiden-tidak-tutup-1tORQHtdtkC/full

https://kumparan.com/kumparannews/relaksasi-masjid-harusnya-diukur-dari-tingkat-sebaran-corona-di-daerah-1tPD5drZa4B/full

https://suar.grid.id/read/202147862/anggota-dpr-minta-relaksasi-masjid-di-tengah-pandemi-corona-begini-tanggapan-menag-fachrul-razi-komisi-viii-kenapa-kantor-kemenag-sampai-sekarang-buka?page=all

https://www.youtube.com/watch?v=U40qXetUq4s

Banyak Kesalahan Mendasar Dalam Teknik Penyusunan di RUU Omnibus Law. DPR : Fatal !

Jakarta (16/05) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mengungkapkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki ambiguitas jika dikorelasikan antara judul dan substansi.

Bukhori menjelaskan bahwa setelah dilakukan pencermatan oleh internal Fraksi PKS di DPR, sebagian besar pasal-pasal yang termaktub dalam Omnibus Law, secara substansi, cenderung mencerminkan kemudahan berusaha bagi pemodal, bukan pada penciptaan lapangan kerja sebagaimana termaktub dalam judul RUU tersebut.Continue reading

PKS Tolak RUU HIP Karena Bertentangan Dengan Sumber Falsafah Negara dan Mengabaikan TAP MPRS XXV/1966

Jakarta (13/05) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak penetapan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang mengabaikan konstitusi TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan Setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme.Continue reading

AMALIYAH RAMADHAN  

Oleh: Bukhori Yusuf, Lc., M.A.

Ibadah puasa dengan segala keagungan dan kemuliaannya, menjadikan para hamba yang menunaikannya mulia di sisi Rabbnya. Begitu banyak kemuliaan mereka karena ganjaran yang akan mereka peroleh di dunia dan akhirat sebagaimana janji dari Allah SWT dan rasulNya.

Dalam hadits riwayat Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة عشر امثالها الى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل الا الصوم فانه لى وانا اجزى به يدع شهوته وطعامه من اجلى للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقا ء ربه ولخلوف اطيب عند الله من ريح المسك

Artinya “Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah SWT berfirman (yang artinya), “Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi[1]Continue reading