Merdeka.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja harus ditunda secara total. Bukan hanya klaster ketenagakerjaan saja. Hal ini berkaitan dengan permintaan Ketua DPR RI Puan Maharani kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan.

“Kalau PKS konsisten dari awal, RUU omnibus Ciptaker ini tidak dibahas pada masa Covid-19,” kata Anggota Baleg asal fraksi PKS Bukhori Yusuf, kepada merdeka.com, Jumat (24/4).Continue reading→

Politikus PKS Bukhori Yusuf meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi peran staf khusus milenial yang dibentuknya. Menurut Bukhori, evaluasi itu perlu dilakukan buntut ulah dua stafsus yakni Andi Taufan Garuda Putra dan Belva Devara yang menimbulkan polemik.

Andi Taufan menjadi sorotan setelah mengirim surat berkop Sekretariat Kabinet kepada camat di seluruh Indonesia agar mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) dalam menangani penyebaran Covid-19. Dia pun menarik surat yang dibuatnya tersebut setelah menuai polemik.Continue reading→

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19 melalui program bantuan sosial (bansos). Namun, ia juga mengingatkan agar dalam pendataan dan penyaluran bansos tersebut harus dipastikan tepat sasaran. Ia menambahkan, agar pemerintah daerah tidak mempersulit masyarakat miskin yang belum terdata untuk memperoleh bantuan.

“Masih banyak ditemukan laporan dari sContinue reading→

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, mengungkapkan PKS semakin mengokohkan jati dirinya sebagai garda terdepan pelayan rakyat di tengah pandemi Covid-19. Peran aktif PKS dalam merespon Covid-19 sejalan dengan instruksi presiden PKS terkait penanganan Covid-19. Menurutnya, kinerja PKS dalam merespon pandemi adalah kerja kolosal yang melibatkan kader dari tingkat pusat sampai tingkat akar rumput

“Kami memahami bahwa berkhidmat untuk rakyat tidak bisa dilakukan secara parsial, butuh keterlibatan kolektif. Tidak heran, jika di masa pandemi ini semua kader kami dari tingkat pusat sampai akar rumput bergerak aktif untuk melakukan kontribusi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19” ungkap Bukhori saat memperingati Milad PKS ke-22 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di Jakarta, Ahad (19/4/2020).Continue reading→

Suara.com – Kementerian Agama RI merespon usulan Komisi VIII DPR yang meminta Kemenag mengagendakan zikir dan doa bersama secara nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Plt Sekjen Kemenag sekaligus Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Nizar Ali mengatakan, agenda zikir nasional akan dilangsungkan segera pada Kamis (16/4/2020). Agenda zikir nasional akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Maruf Amin.Continue reading→

Jakarta – Fraksi PKS mengajukan keberatan untuk membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan meminta penundaan pembahasan hingga Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan wabah Covid-19 telah berakhir di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan pada rapat kerja baleg DPR bersama pemerintah membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Bukhori Yusuf, anggota baleg DPR dari Fraksi PKS, mengungkapkan bahwa terdapat tiga catatan penting yang melandasi argumen keberataan PKS terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja.

“Pertama, dari skala prioritas, kondisi kedaruratan kesehatan yang tengah terjadi saat ini sepatutnya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah ketimbang terburu-buru membahas RUU yang masih menjadi polemik di kalangan masyarakat.” ungkap Bukhori

“Kedua, sejumlah pasal dalam RUU ini menuai kontroversi di masyarakat, khususnya pasal terkait ketenagakerjaan. Kami khawatir jika pembahasan dilakukan di tengah situasi genting saat ini akan semakin menimbulkan gejolak sosial di masyarakat,” sambungnya

“Ketiga, dengan diterbitkannya Perppu No.1/2020 terkait kebijakan keuangan negara dalam mengatasi Covid-19, urgensi RUU Cipta Kerja menjadi teredusir dan tidak menjadi prioritas untuk dibahas saat ini. Apalagi, jika muatan yang dibahas hanya seputar investasi dan ekonomi di tengah kesulitan masyarakat saat ini. Jika terus dilanjutkan, sense of crisis kita selaku pemangku mandat rakyat perlu dipertanyakan.” ungkap Bukhori selepas rapat kerja virtual baleg DPR bersama pemerintah, Selasa (14/4)

Anggota Komisi VIII DPR ini menilai, pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah situasi krisis kesehatan hari ini tidak mencerminkan empati terhadap penderitaan publik. Apalagi, stigma sebagian masyarakat terhadap RUU ini cenderung memandang negatif. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar untuk saat ini pemerintah seyogyanya fokus dulu pada penanganan Covid-19 hingga Presiden mengumumkan secara resmi bahwa wabah Covid-19 di Indonesia telah berakhir.

Referensi: https://suaraislam.id/covid-19-mewabah-fpks-minta-pembahasan-ruu-ciptaker-ditunda/

https://suaramuslim.net/fraksi-pks-minta-pemerintah-tunda-pembahasan-ruu-omnibus-law-cipta-kerja/

https://fajar.co.id/2020/04/15/tiga-alasan-kenapa-fraksi-pks-minta-pembahasan-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-ditunda/

http://m.voa-islam.com/news/politik-indonesia/2020/04/15/71175/fraksi-pks-minta-pemerintah-tunda-pembahasan-ruu-omnibus-law-cipta-kerja/

https://www.asianmuslim.com/2020/04/fraksi-pks-minta-pemerintah-tunda.html

Jakarta (14/04) — Sebuah surat dengan kop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia menimbulkan kontroversi di tengah publik. Pasalnya, surat ini ditandatangani oleh Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Andi Taufan Garuda Putra dan ditujukan kepada para camat di seluruh Indonesia.

Di dalam surat tersebut disampaikan permohonan kepada para camat beserta perangkat desa lainnya untuk mendukung pelaksanaan kerjasama program “Relawan Desa Lawan Covid-19” yang diinisiasi oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerjasama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).Continue reading→

Jakarta (10/04) — Berdasarkan data dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) terkait jumlah perawat di Indonesia mencapai 359.339 dimana komposisi 70% diantaranya adalah perempuan.

Disamping itu, jumlah kasus yang terus mengalami pertambahan sebagaimana diprediksi oleh BNPB hingga bulan Juni, memberikan ancaman serius bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat perempuan.Continue reading→