Bukhori
Jakarta – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mewacanakan melarang penggunaan cadar atau nikab bagi orang yang masuk ke instansi pemerintah. Anggota Komisi VIII DPR F-PKS Buchori Yusuf menilai Fachrul seharusnya tak melampaui kewenangan karena cadar adalah urusan pribadi seseorang.
“Memakai cadar itu sudah wilayah privat dalam menjalankan syariat agama, hendaknya Menag tidak melampaui kewenangannya,” kata Buchori kepada wartawan, Kamis (31/10/2019).Continue reading
Semarang, PKS Jateng Online – Pasca dilantik 25 hari yang lalu menjadi Anggota DPR RI, Bukhori Yusuf mengadakan konsolidasi dengan Anggota Dewan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pengurus PKS se Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Jawa Tengah pada Sabtu (26/10/2019) siang di DPW PKS Jateng.
“Saya mengundang Aleg Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pengurus PKS se Dapil 1 Jateng yang pertama untuk silaturahim dan konsolidasi pasca saya dilantik, ujarnya.
Anggota DPR RI Komisi 8 tersebut menjelaskan pertemuan tersebut menyampaikan kondisi terkini berkaitan dengan situasi perpolitikan nasional, kedewanan, termasuk menjelaskan posisi PKS di pemerintahan.
“Konsolidasi ini merupakan tahap awal penyelarasan kerja-kerja Anggota Dewan agar dapat dirasakan oleh rakyat secara maksimal”, pungkasnya
Target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo diharapkan bisa dipenuhi selama memerintah lima tahun mendatang. Target itu adalah menjadikan Indonesia negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.
Harapan ini disampaikan Anggota DPR RI Bukhori Yusuf dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Senin (21/10/2019). Presiden Jokowi dalam pidato perdananya sebagai Presiden di hadapan Anggota MPR RI, kepala negara dan utusan negara sahabat menargetkan, Indonesia keluar dari entitas negara berpendapatan menengah menuju negara maju.
Namun politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyayangkan, aspek penegakan hukum tidak disinggung dalam pidato Jokowi pada Rapat Paripurna MPR RI itu. Aspek penegakan hukum tidak sama sekali disebutkan dalam pidato Presiden Jokowi, padahal aspek penegakan hukum saat ini sangat penting dan fundamental.
“Karena berdasarkan pemantauan dan proyeksi masyarakat sipil, penegakan hukum saat ini telah dijadikan alat kriminalisasi, alat diskriminasi, alat untuk melanggar HAM dan merusak demokrasi. Untuk itu, saya berharap Presiden Jokowi dapat memperbaikinya dan menciptakan penegakan hukum yang berpihak pada keadilan bukan tebang pilih dan tidak tumpul keatas namun tajam ke bawah” ungkapnya.
Lebih lanjut legislator dapil Jawa Tengah I ini berharap, 100 hari kerja periode kedua ini Presiden dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat. Sementara mengomentari acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024 pada Minggu (20/10/2019) lalu, ia bersyukur proses pelantikan berjalan lancar dan kondusif.
“Saya bersyukur kepada Allah atas kondisi pelantikan yang kondusif, meski diwarnai suasana yang relatif kurang merakyat, karena proses pelantikan yang teramat ketat dan pengamanan yang super maksimum sepanjang sejarah,” kilah Bukhori. (mh/sf)
sumber: (http://dpr.go.id/berita/detail/id/26208/t/DPR+Harap+Presiden+Penuhi+Target)
Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bukhori Yusuf berharap Presiden Jokowi penuhi targetnya menjadikan Indonesia negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita perbulan.
“Target Presiden Jokowi pada pidato nya kemarin (20/10) yakni menjadikan Indonesia keluar dari jebakan negara pendapatan kelas menengah dan menuju negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta perkapita perbulan sangat mulia,saya berharap Presiden dapat memenuhi targetnya bukan sekedar gimik belaka” ungkap Bukhori di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (21/10/2019).Continue reading